SINTANG, KALBAR — Pemerintah Kabupaten Sintang tengah menyusun regulasi khusus mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sintang yang menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas kedinasan.
Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sintang tersebut disiapkan sebagai dasar hukum sekaligus bentuk perlindungan terhadap ASN yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menghadapi persoalan hukum.
Pembahasan rancangan regulasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus dalam rapat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kamis (20/8/2026).
Rapat turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Ahyarudin Siregar, Kepala Bagian Hukum dan HAM Hengky Ariyanto, perwakilan Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Victor Emanuel, Inspektorat Kabupaten Sintang serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
ASN yang Menjalankan Tugas Kedinasan Akan Mendapat Pendampingan
Sekda Sintang Kartiyus menjelaskan, rancangan Perbup tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme bantuan hukum kepada ASN yang menghadapi perkara akibat pelaksanaan tugas kedinasan.
Bantuan hukum nantinya akan dikoordinasikan melalui Bagian Hukum dalam bentuk pelayanan hukum, advokasi dan pendampingan.
“Bantuan hukum bagi ASN yang mengalami perkara perdata, pidana dan tata usaha negara dalam kaitannya dengan urusan kedinasan berupa pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum dan fasilitasi mediasi,” terang Kartiyus.
Dengan adanya regulasi tersebut, ASN yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan kedinasan tidak dibiarkan menghadapi persoalan hukum seorang diri ketika permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.
Namun demikian, perlindungan hukum tersebut bukan berarti seluruh perkara yang melibatkan ASN otomatis akan mendapatkan fasilitas bantuan hukum dari pemerintah daerah.
Justru, rancangan Perbup tersebut mengatur sejumlah pengecualian.
Tidak Berlaku untuk Semua Perkara ASN
Kartiyus menyampaikan terdapat sejumlah perkara yang dikecualikan dari pemberian bantuan hukum.
Bantuan hukum tidak diberikan kepada ASN yang terlibat perkara korupsi, khususnya dalam konteks operasi tangkap tangan, perkara pribadi yang tidak berkaitan dengan kedinasan, perkara yang melibatkan ASN berhadapan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, terorisme, narkotika dan kejahatan seksual.
Pengecualian tersebut menjadi penting agar fasilitas bantuan hukum pemerintah tidak disalahgunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau perbuatan yang berada di luar pelaksanaan tugas kedinasan.
Artinya, bantuan hukum yang sedang dirancang Pemkab Sintang memiliki batas yang jelas antara perlindungan terhadap ASN dalam menjalankan tugas dan pertanggungjawaban pribadi atas dugaan pelanggaran hukum.
Pemkab Sintang Akui Ada Kekosongan Hukum
Menurut Kartiyus, salah satu alasan penyusunan Perbup tersebut adalah adanya kekosongan regulasi di tingkat daerah yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum kepada ASN di lingkungan Pemkab Sintang.
“Bantuan hukum ini bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan terjadi masalah hukum sehingga perlu dilindungi. Di Kabupaten Sintang ini terjadi kekosongan hukum terhadap pemberian bantuan hukum kepada ASN,” jelasnya.
Nantinya, pemberian bantuan hukum tidak hanya melibatkan Bagian Hukum Pemkab Sintang.
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI serta pihak lain yang memenuhi ketentuan juga dapat dilibatkan sesuai mekanisme yang akan ditetapkan dalam regulasi.
Perbup Jangan Menjadi 'Tameng' Pelanggaran
Rencana pemberian bantuan hukum bagi ASN tentu memiliki tujuan positif, terutama memberikan kepastian dan perlindungan kepada aparatur yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan aturan kedinasan.
Namun, regulasi tersebut juga harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah daerah memberikan "tameng hukum" kepada ASN yang melakukan pelanggaran.
Bantuan hukum seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi ASN yang bekerja secara profesional dan menghadapi persoalan hukum karena tugasnya, bukan menjadi sarana untuk menghindari proses hukum.
Karena itu, batas antara perkara kedinasan dan perkara pribadi harus dirumuskan secara tegas.
Begitu pula mekanisme verifikasi sebelum bantuan hukum diberikan perlu dibuat transparan. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang menentukan suatu perkara berkaitan dengan tugas kedinasan, bagaimana proses permohonan bantuan hukum, siapa yang memberikan pendampingan, serta bagaimana apabila terjadi perbedaan kepentingan antara ASN dengan pemerintah daerah.
Pembahasan Dilakukan Pasal demi Pasal
Dalam rapat tersebut, peserta memberikan berbagai masukan terhadap rancangan Perbup, mulai dari judul hingga substansi pasal dan ayat.
Pembahasan berlangsung cukup alot dan substantif karena regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar mampu menjadi pedoman yang memberikan kepastian hukum.
Kualitas regulasi menjadi penting karena pemberian bantuan hukum menyangkut penggunaan sumber daya pemerintah daerah dan berkaitan dengan kepentingan aparatur negara.
Jangan sampai regulasi yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan justru menimbulkan persoalan baru akibat rumusan yang terlalu luas atau membuka ruang penafsiran yang berbeda.
Transparansi dan Akuntabilitas Harus Menjadi Kunci
Pemkab Sintang perlu memastikan setiap pemberian bantuan hukum nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bahwa fasilitas tersebut hanya diberikan kepada ASN yang memenuhi persyaratan dan benar-benar menghadapi persoalan hukum dalam konteks pelaksanaan tugas kedinasan.
Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap ASN dan kepentingan penegakan hukum serta akuntabilitas pemerintahan.
Perbup yang sedang disusun juga diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap menghormati independensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara.
Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap ASN memang diperlukan agar aparatur tidak ragu menjalankan tugas pemerintahan sepanjang dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Namun pada saat yang sama, setiap ASN tetap harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan di luar kewenangan, kepentingan pribadi, maupun perbuatan yang terbukti melanggar hukum.
Pemkab Sintang kini masih berada pada tahap pembahasan rancangan. Substansi akhir Perbup akan ditentukan setelah seluruh proses harmonisasi dan penyempurnaan regulasi dilakukan sesuai ketentuan.
Masyarakat tentu berharap Perbup ini benar-benar menjadi payung hukum bagi ASN yang bekerja benar, bukan menjadi payung bagi ASN yang melakukan kesalahan.
0 Komentar