JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan akan menanggung pembayaran seluruh kewajiban kredit Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang nilai pokoknya diperkirakan mencapai Rp240 triliun. Pembayaran angsuran pertama dijadwalkan mulai September 2026 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pembayaran bertahap selama enam tahun agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, terdapat sekitar 80 ribu lebih Koperasi Desa Merah Putih yang masing-masing memperoleh fasilitas kredit maksimal Rp3 miliar. Dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp240 triliun, maka angsuran pokok yang harus dibayarkan pemerintah diperkirakan mencapai Rp40 triliun setiap tahun, di luar kewajiban pembayaran bunga.
"Kreditnya sekitar Rp240 triliun. Kalau dibagi selama enam tahun, maka angsuran pokoknya sekitar Rp40 triliun per tahun, ditambah bunga," ujar Purbaya.
Pemerintah Bayar Pokok dan Bunga Kredit
Berbeda dengan penjelasan sebelumnya yang hanya menyebut pemerintah akan menanggung bunga kredit, kali ini Purbaya menegaskan bahwa pemerintah juga akan membayar pokok pinjaman yang digunakan koperasi sebagai modal awal menjalankan usaha.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk investasi negara dalam memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola masyarakat.
Pemerintah optimistis dana yang digelontorkan melalui APBN akan kembali memberikan manfaat ekonomi karena keuntungan usaha koperasi nantinya dinikmati langsung oleh masyarakat desa.
SHU untuk Warga, Aset Menjadi Milik Desa
Purbaya menjelaskan, seluruh keuntungan usaha atau Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi akan dikembalikan kepada anggota dan masyarakat desa. Selain itu, aset yang dibangun melalui program tersebut juga akan menjadi milik desa sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
"Keuntungan koperasi nantinya kembali kepada warga desa melalui SHU, sedangkan asetnya menjadi milik desa. Jadi kalau koperasi berkembang, masyarakat desa juga akan ikut sejahtera," katanya.
Pembayaran Dipastikan Tidak Molor
Pemerintah memastikan pembayaran cicilan pertama kepada perbankan tidak akan mengalami keterlambatan. Angsuran perdana dijadwalkan mulai dilakukan pada September 2026 sesuai dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan bahwa Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan program baru sehingga hasilnya tidak dapat dinilai dalam waktu singkat.
"Ini program baru, tentu hasilnya tidak bisa langsung terlihat. Tetapi yang jelas pemerintah memastikan pembayaran cicilan pertama pada September nanti tidak akan molor," tegasnya.
Libatkan BPKP dan Himbara
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Kementerian Keuangan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan program.
Pemerintah juga terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek teknis agar pelaksanaan koperasi di desa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Skema Pembiayaan Diatur dalam PMK
Pendanaan Program Koperasi Desa Merah Putih telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap koperasi dapat memperoleh fasilitas kredit maksimal Rp3 miliar dengan bunga tetap 6 persen per tahun dan jangka waktu pinjaman hingga 72 bulan.
Pemerintah juga memberikan masa tenggang (grace period) selama 6 hingga 12 bulan, sehingga koperasi memiliki waktu untuk memulai kegiatan usaha sebelum memasuki masa pembayaran angsuran.
Dana Desa Ikut Mendukung Program
Selain pembiayaan melalui perbankan, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pengalokasian sebagian Dana Desa untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih.
Melalui PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa, sekitar 58,03 persen atau setara Rp34,57 triliun dari total pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp60,57 triliun dialokasikan guna mendukung pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, sekitar Rp26 triliun tetap dialokasikan sebagai Dana Desa reguler yang dapat digunakan pemerintah desa untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan aktivitas usaha produktif, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
0 Komentar