JAKARTA — Pemerintah membantah kekhawatiran bahwa pengaturan Areal Preservasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau UU KSDAHE dapat menjadi dasar bagi negara untuk mengambil alih tanah milik masyarakat secara otomatis dan sepihak.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, dalam sidang perkara Nomor 262/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/8/2026).
Pemerintah menilai keberadaan ketentuan mengenai Areal Preservasi tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan pemerintah untuk menghapus hak masyarakat atas tanah.
Menurut pemerintah, pengaturan tersebut justru menempatkan pemegang hak atas tanah sebagai bagian dari penyelenggaraan konservasi dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan.
“Pasal 9 tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan pemerintah untuk secara otomatis dan sepihak mengambil atau menghapus hak atas tanah masyarakat dan tidak dimaksudkan sebagai pengambilalihan tanah masyarakat,” kata Satyawan.
Pemerintah: Pelepasan Hak Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan
Pemerintah menjelaskan, apabila pemegang hak atas tanah yang berada di dalam areal konservasi tidak bersedia menjalankan kegiatan konservasi, pelepasan hak atas tanah tidak serta-merta dapat dilakukan.
Pemerintah menyebut proses tersebut harus melalui tahapan yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Namun, hingga sidang berlangsung, peraturan pemerintah yang dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan.
Kondisi tersebut membuat sejumlah aspek teknis mengenai penerapan Areal Preservasi belum memiliki pengaturan pelaksanaan secara definitif.
Termasuk di dalamnya mengenai tahapan konservasi, kondisi yang dapat menjadi dasar pelepasan hak, mekanisme pelaksanaan, serta berbagai ketentuan teknis lainnya.
Dengan demikian, pemerintah meminta agar ketentuan dalam UU KSDAHE tidak langsung ditafsirkan sebagai instrumen pengambilalihan tanah masyarakat.
Pemerintah Tegaskan Hak Masyarakat Adat Tetap Diperhatikan
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan Areal Preservasi tidak ditujukan untuk menghilangkan hak masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal.
Menurut pemerintah, tujuan utama pengaturan tersebut adalah mempertahankan fungsi ekologis kawasan yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan lingkungan.
“Tujuan utama pengaturan areal preservasi adalah menjaga fungsi ekologis suatu wilayah, bukan menghilangkan atau meniadakan hak-hak masyarakat, hukum adat, maupun masyarakat lokal,” ujar Satyawan.
Pemerintah juga menyatakan aktivitas masyarakat masih dapat dilakukan sepanjang memenuhi prinsip keberlanjutan dan tidak mengganggu fungsi ekologis kawasan.
Artinya, keberadaan Areal Preservasi menurut pemerintah bukan berarti seluruh aktivitas masyarakat otomatis dilarang.
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan masyarakat masih dimungkinkan sepanjang dilakukan secara lestari dan tidak merusak fungsi ekologis kawasan.
AMAN dan KIARA Ajukan Uji Materi
Di sisi lain, polemik mengenai Areal Preservasi kini telah masuk dalam proses pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.
Permohonan uji materi diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama lima pemohon perorangan.
Para pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam UU KSDAHE, antara lain Pasal 1 angka 16, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 37 ayat (1).
Mereka menilai sejumlah ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat, masyarakat lokal, nelayan, serta kelompok masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah kelolanya.
Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 262/PUU-XXIV/2026.
Pemohon Soroti Konsep Areal Preservasi
Kuasa hukum para pemohon, Surti Handayani, menyoroti konsep Other Effective Area-Based Conservation Measures atau OECM yang menjadi salah satu sumber inspirasi konsep Areal Preservasi.
Menurut pihak pemohon, OECM pada dasarnya mengakui kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga wilayah yang mereka kelola.
Dalam perspektif tersebut, masyarakat adat dan komunitas lokal dipandang telah menjalankan fungsi konservasi melalui praktik pengelolaan wilayah untuk kepentingan budaya, spiritual, maupun kebutuhan hidup.
Namun, menurut pemohon, konsep tersebut mengalami perubahan ketika dituangkan ke dalam UU KSDAHE.
Para pemohon menilai pemegang hak atas tanah yang berada di dalam Areal Preservasi berpotensi ditempatkan sebagai pihak yang diwajibkan melaksanakan kegiatan konservasi.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengubah posisi masyarakat dari pihak yang memiliki dan mengelola wilayah menjadi pihak yang menerima kewajiban tambahan atas tanah yang dikuasainya.
Masyarakat Adat Khawatir Hak Berubah Menjadi Kewajiban
Persoalan utama yang diangkat pemohon bukan semata-mata mengenai keberadaan konservasi.
Mereka mempertanyakan bagaimana negara memastikan kebijakan konservasi tetap menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang secara historis telah mengelola wilayahnya.
Menurut pemohon, terdapat risiko perubahan paradigma.
Masyarakat yang sebelumnya dipandang sebagai subjek yang memiliki hak dan berkontribusi terhadap konservasi justru dapat berubah menjadi objek yang dibebani kewajiban konservasi berdasarkan rezim hukum negara.
Kuasa hukum pemohon menyatakan konsep OECM seharusnya mengakui praktik konservasi yang telah dilakukan masyarakat adat dan komunitas lokal, bukan menggantikannya dengan pendekatan yang berpotensi mengurangi ruang pengambilan keputusan masyarakat.
Pemerintah dan Pemohon Berada pada Sudut Pandang Berbeda
Polemik ini memperlihatkan adanya dua perspektif yang berbeda.
Pemerintah menekankan bahwa Areal Preservasi bertujuan menjaga fungsi ekologis dan tidak otomatis menghapus hak masyarakat atas tanah.
Sementara para pemohon mengkhawatirkan konstruksi hukum tersebut justru dapat menciptakan ketidakpastian terhadap hak masyarakat adat, masyarakat lokal, nelayan, dan pemegang hak atas tanah yang berada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Areal Preservasi.
Perbedaan pandangan tersebut kini menjadi bagian dari proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.
Dengan kata lain, persoalan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengambil tanah masyarakat, tetapi juga tidak dapat mengabaikan kekhawatiran masyarakat mengenai bagaimana ketentuan tersebut nantinya diterapkan setelah aturan pelaksananya ditetapkan.
Aturan Pelaksana Menjadi Salah Satu Titik Penting
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belum selesainya peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih teknis mengenai penerapan ketentuan tersebut.
Hal ini penting karena penerapan di lapangan nantinya sangat bergantung pada bagaimana aturan pelaksana mendefinisikan kewajiban pemegang hak, mekanisme konservasi, bentuk keterlibatan masyarakat, serta kemungkinan terjadinya pelepasan hak.
Karena itu, transparansi dalam penyusunan aturan pelaksana menjadi penting agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.
Pengaturan konservasi juga perlu memastikan adanya kejelasan mengenai status hak atas tanah, prosedur pengambilan keputusan, perlindungan masyarakat adat, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik antara kepentingan konservasi dan hak masyarakat.
Pemerintah Minta MK Menolak Permohonan
Dalam persidangan tersebut, pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian materiil yang diajukan para pemohon.
Pemerintah berpandangan ketentuan yang diuji tetap memiliki dasar dan tujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan serta fungsi ekologis suatu wilayah.
Sementara itu, para pemohon tetap mempertahankan argumentasi bahwa ketentuan Areal Preservasi perlu diuji karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi posisi konstitusional masyarakat adat dan masyarakat lokal.
Ujian antara Konservasi dan Hak Masyarakat
Perkara ini pada akhirnya memperlihatkan tantangan besar dalam kebijakan konservasi di Indonesia.
Negara memiliki kewajiban menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Namun, pada saat yang sama, kebijakan konservasi harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, masyarakat lokal, pemegang hak atas tanah, nelayan, serta kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada wilayah kelolanya.
Konservasi tidak cukup hanya berbicara mengenai perlindungan kawasan.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan siapa yang mengelola kawasan, bagaimana hak masyarakat dilindungi, bagaimana kewajiban ditetapkan, serta bagaimana konflik kepentingan diselesaikan secara adil.
Sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan, berbagai kekhawatiran mengenai dampak Areal Preservasi masih berada dalam ranah argumentasi para pihak dalam perkara.
Yang menjadi kunci selanjutnya adalah bagaimana MK menilai ketentuan tersebut terhadap UUD 1945 serta bagaimana pemerintah nantinya menerjemahkannya ke dalam aturan pelaksanaan.
Perkara Nomor 262/PUU-XXIV/2026 pun menjadi perhatian karena putusannya berpotensi memberikan arah penting mengenai batas antara kewenangan negara dalam menjalankan konservasi dan perlindungan hak masyarakat atas tanah serta wilayah kelolanya.
Konservasi harus melindungi alam, tetapi kepastian hukum juga harus memastikan masyarakat tidak kehilangan haknya tanpa mekanisme yang sah, transparan, dan berkeadilan.
0 Komentar