KETAPANG – Kelanjutan pembangunan ruas Jalan Nanga Tayap–Sungai Kelik di Kabupaten Ketapang sepanjang 9,2 kilometer berpotensi mengalami penundaan apabila persoalan ketersediaan lahan tidak segera diselesaikan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat mengingatkan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor utama agar proyek strategis tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana.
Kepala BPJN Kalimantan Barat, Chandra Syah Permance, menjelaskan bahwa pembangunan sisa ruas jalan tersebut telah diusulkan melalui skema pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Tahun Anggaran 2027–2028. Namun, keberhasilan usulan tersebut sangat bergantung pada dukungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan masyarakat dalam memastikan tidak adanya kendala pembebasan lahan saat proyek mulai dilaksanakan.
"Kami sudah menyampaikan kepada Bappenas bahwa lahan siap dengan dukungan surat pembebasan lahan dari Bupati Ketapang. Jangan sampai saat pelaksanaan nanti muncul persoalan lahan karena hal itu dapat berdampak terhadap usulan pembangunan berikutnya," ujar Chandra.
Persoalan Lahan Jadi Penentu Kelanjutan Proyek
BPJN menegaskan bahwa permasalahan lahan merupakan salah satu penyebab utama terhambatnya berbagai proyek infrastruktur di sejumlah daerah. Apabila persoalan tersebut muncul ketika pekerjaan sudah berjalan, bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga dapat memengaruhi peluang Kabupaten Ketapang memperoleh alokasi pendanaan pembangunan jalan nasional pada masa mendatang.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting agar proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Lebar Jalan Nasional Butuh Ruang Lebih Luas
Chandra menjelaskan, ruas jalan yang akan dibangun saat ini memiliki lebar bervariasi antara 6 hingga 12 meter, sementara standar jalan nasional membutuhkan lebar sekitar 14 meter.
Di sisi lain, pada beberapa titik terdapat jalan logging milik perusahaan yang memerlukan ruang sekitar 8 meter, sehingga total kebutuhan ruang di sejumlah lokasi diperkirakan mencapai sekitar 22 meter.
Kondisi tersebut membuat proses penyediaan lahan menjadi salah satu pekerjaan penting sebelum proyek konstruksi dapat dimulai.
Ratusan Tiang Listrik Harus Dipindahkan
Selain persoalan lahan, BPJN juga mengidentifikasi adanya 184 tiang listrik yang berada di sepanjang jalur pembangunan. Seluruh tiang tersebut harus direlokasi terlebih dahulu agar pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan secara aman dan sesuai standar teknis.
Relokasi utilitas tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi agar tidak menghambat jadwal pembangunan.
Usulkan Perubahan Trase Demi Efektivitas
Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, BPJN bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mengusulkan perubahan trase pada sekitar 3 kilometer terakhir menuju Nanga Tayap.
Jalur alternatif tersebut direncanakan melewati akses menuju Puskesmas, yang merupakan jalan milik pemerintah daerah sehingga proses penyediaan lahannya dinilai lebih mudah dibandingkan jalur lama yang melintasi jalan perusahaan.
Selain mempermudah pelaksanaan proyek, jalur baru juga dinilai memiliki manfaat yang lebih besar karena melintasi kawasan pelayanan publik, seperti sekolah dan Puskesmas, serta memiliki kontur yang lebih landai sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan.
Diharapkan Percepat Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Apabila seluruh kendala dapat diselesaikan, pembangunan ruas Jalan Nanga Tayap–Sungai Kelik diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Ketapang, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
BPJN Kalimantan Barat berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Ketapang, masyarakat, dan seluruh pihak terkait agar proses penyediaan lahan dan relokasi utilitas dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, pembangunan yang telah diusulkan melalui skema SBSN Tahun Anggaran 2027–2028 dapat direalisasikan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
0 Komentar