PONTIANAK — Pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalimantan Barat. Selain berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pemerintah daerah, kondisi fiskal daerah juga menjadi perhatian terkait keberlanjutan pembayaran gaji serta status kontrak PPPK, khususnya PPPK paruh waktu.
Bagi PPPK, kepastian pembayaran gaji menjadi hal penting karena penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, hingga kewajiban lainnya.
Di Kota Pontianak, seorang PPPK paruh waktu, Pipit, mengatakan pembayaran gaji yang diterimanya hingga saat ini masih berjalan dengan baik. Namun, ia mengaku tetap memiliki kekhawatiran mengenai keberlanjutan status dan kontrak kerja.
“Sekarang pembayaran gaji PPPK paruh waktu masih berjalan baik. Tapi memang ada kekhawatiran terkait status PPPK paruh waktu ini. Takutnya di akhir tahun nanti teman-teman PPPK paruh waktu tidak lagi diperpanjang,” ujar Pipit kepada Pontianak Post, Jumat (14/8/2026).
Menurut Pipit, kekhawatiran mengenai pembayaran gaji juga menjadi perhatian sebagian rekan-rekannya, terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah.
“Soal gaji yang tidak terbayarkan memang menjadi momok menakutkan oleh teman-teman PPPK dan PPPK paruh waktu,” katanya.
Pemangkasan TKD Tambah Tekanan Fiskal Daerah
Pemangkasan transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah perlu menghitung kembali kemampuan keuangannya. Di sisi lain, berbagai kewajiban pemerintah daerah tetap harus dipenuhi, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan APBD harus dilakukan secara lebih ketat agar berbagai kebutuhan daerah tetap dapat berjalan.
Pipit berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan alokasi transfer ke daerah sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai.
“Harapannya, pemerintah pusat dapat menambah alokasi dari pusat. Sehingga roda program di daerah bisa kembali berjalan, termasuk pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu,” ujarnya.
PPPK Minta Kepastian Pembayaran Gaji
Kekhawatiran serupa disampaikan Wahyu, tenaga PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ia mengatakan kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah membuat sebagian PPPK ikut mencermati kondisi keuangan pemerintah daerah.
“Soal pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah ini memang buat teman-teman PPPK berdebar. Sebab jika daerah tidak mampu dari sisi pengelolaan keuangan, imbasnya bisa juga terjadi keterlambatan pembayaran gaji PPPK,” ungkap Wahyu.
Menurutnya, persoalan utama bukan mengenai pihak yang menanggung pembayaran gaji, apakah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal yang dinilai lebih penting adalah adanya kepastian bahwa hak pegawai tetap dibayarkan tepat waktu.
“Alih tanggung jawab pembayaran gaji PPPK dan paruh waktu ini tidak masalah. Kuncinya, pembayaran gaji bisa tepat waktu sehingga teman-teman juga bisa bekerja tanpa rasa khawatir karena gaji terlambat diterima,” katanya.
Dampak Langsung terhadap Rumah Tangga
Kepastian penghasilan menjadi semakin penting karena kebutuhan hidup terus berjalan. Bagi pekerja yang mengandalkan pendapatan bulanan, keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi perencanaan keuangan keluarga.
Wahyu menilai tekanan tersebut semakin terasa seiring meningkatnya kebutuhan hidup dan harga berbagai kebutuhan pokok.
“Sebab beban kebutuhan hidup semakin tinggi. Harga sembako juga mengalami kenaikan. Sehingga ketika pembayaran gaji tersendat, langsung berpengaruh pada kehidupan keluarga setiap tenaga PPPK dan paruh waktu,” ujarnya.
Menunggu Kepastian Kebijakan
Pemangkasan TKD pada akhirnya bukan hanya persoalan angka dalam struktur anggaran pemerintah. Ketika ruang fiskal daerah menyempit, berbagai sektor dapat ikut terdampak, termasuk pengelolaan belanja pegawai dan keberlanjutan sejumlah program pemerintah daerah.
Namun demikian, kekhawatiran mengenai keterlambatan pembayaran gaji maupun keberlanjutan kontrak PPPK perlu dilihat berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Bagi para PPPK, harapan utama mereka adalah adanya kepastian mengenai status kerja dan pembayaran hak secara tepat waktu.
Di tengah penyesuaian anggaran, mereka berharap pekerjaan tetap berjalan, hak kepegawaian terpenuhi, serta pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Sebab di balik setiap kebijakan anggaran terdapat aparatur dan keluarga yang juga bergantung pada kepastian penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fredy Legito
0 Komentar