JAKARTA — PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) akan digabungkan ke dalam PT Pelindo Multi Terminal (PMT) sebagai bagian dari langkah penataan dan penyederhanaan struktur usaha di lingkungan Pelindo Group. Proses penggabungan tersebut ditargetkan efektif pada 1 Oktober 2026, setelah seluruh persyaratan dan persetujuan yang diwajibkan terpenuhi.
Langkah korporasi ini menjadi bagian dari agenda restrukturisasi yang diarahkan untuk memperkuat efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan perusahaan pelabuhan milik negara tersebut.
Manajemen PMT menjelaskan, penggabungan dilakukan sebagai tindak lanjut dari inisiatif PT Danantara Asset Management (DAM) dalam melakukan penataan terhadap Badan Usaha Milik Negara beserta entitas turunannya.
Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan administratif. Penggabungan dua entitas dalam satu struktur usaha membawa konsekuensi terhadap pengelolaan aset, sumber daya manusia, kegiatan operasional, hingga seluruh hak dan kewajiban perusahaan.
“Melalui proses penggabungan ini, diharapkan tercipta peningkatan efisiensi operasional, penguatan kualitas layanan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya khususnya di lingkungan Pelindo Group,” demikian keterangan manajemen PMT dalam pengumuman yang disampaikan pada Rabu (26/8/2026).
PMT Akan Kuasai 100 Persen Saham PTP
Sebelum proses penggabungan efektif dilaksanakan, struktur kepemilikan PTP akan terlebih dahulu ditata.
Manajemen menjelaskan, seluruh saham PT Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya dimiliki oleh PT Integrasi Logistik Cipta Solusi akan dialihkan kepada PT Pelindo Multi Terminal.
Setelah proses pengalihan tersebut rampung, PMT akan menjadi pemegang 100 persen saham PTP.
Skema tersebut menjadi bagian penting sebelum penggabungan perusahaan dilaksanakan secara resmi. Dalam proses merger ini, tidak dilakukan konversi saham PTP menjadi saham PMT dan tidak terdapat penerbitan saham baru oleh PMT.
Dengan demikian, struktur kepemilikan saham PMT sebagai perusahaan penerima penggabungan disebut tidak mengalami perubahan.
PTP Berakhir Demi Hukum Tanpa Likuidasi
Setelah penggabungan efektif, PT Pelindo Multi Terminal akan tetap berdiri sebagai perusahaan penerima penggabungan.
Sementara itu, PT Pelabuhan Tanjung Priok akan berakhir demi hukum tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu, sesuai mekanisme penggabungan perusahaan.
Namun, berakhirnya status hukum PTP tidak berarti seluruh kegiatan dan tanggung jawab perusahaan berhenti begitu saja.
PMT akan melanjutkan dan menerima pengalihan seluruh kegiatan usaha yang sebelumnya dijalankan oleh PTP. Pengalihan tersebut mencakup berbagai aspek penting, antara lain:
- Aset perusahaan;
- Liabilitas dan kewajiban;
- Hak-hak perusahaan;
- Perjanjian yang masih berlaku;
- Sumber daya manusia;
- Kegiatan operasional; serta
- Seluruh kepentingan usaha lainnya sesuai ketentuan hukum.
Dengan skema tersebut, proses restrukturisasi diharapkan dapat berjalan tanpa mengganggu kesinambungan pelayanan dan aktivitas operasional yang selama ini telah berjalan.
Persetujuan RUPS dan Ketentuan Hukum Jadi Tahapan Penting
Meski ditargetkan efektif pada 1 Oktober 2026, penggabungan tersebut tetap harus melewati sejumlah tahapan dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manajemen menyatakan proses penggabungan akan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta aturan pelaksanaannya.
Selain itu, penggabungan juga harus memperoleh persetujuan dari organ perusahaan dan pihak-pihak terkait, termasuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari masing-masing perusahaan yang terlibat.
“Penggabungan akan dilaksanakan setelah diperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar masing-masing perusahaan, persetujuan organ perusahaan, dan pihak terkait, termasuk persetujuan RUPS masing-masing perusahaan peserta penggabungan,” demikian penjelasan manajemen.
Efisiensi Harus Berjalan Bersama Kepastian Layanan dan SDM
Penggabungan PTP ke dalam PMT menjadi salah satu langkah penting dalam agenda penyederhanaan struktur Pelindo Group.
Secara bisnis, konsolidasi diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih fungsi antarentitas, memperkuat koordinasi, serta menciptakan sistem pengelolaan pelabuhan yang lebih terintegrasi.
Namun, keberhasilan restrukturisasi tidak hanya akan diukur dari berkurangnya jumlah entitas perusahaan atau efisiensi administrasi.
Publik dan para pemangku kepentingan tentu akan melihat bagaimana penggabungan tersebut berdampak terhadap kualitas pelayanan, efektivitas operasional, perlindungan tenaga kerja, serta kesinambungan aktivitas usaha.
Pelabuhan memiliki posisi strategis dalam rantai logistik nasional. Karena itu, setiap perubahan struktur korporasi harus memastikan pelayanan terhadap pengguna jasa tetap berjalan dan tidak terganggu.
Pengelolaan aset dan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Ujian Baru Restrukturisasi Pelindo Group
Rencana penggabungan PT Pelabuhan Tanjung Priok ke PT Pelindo Multi Terminal menjadi bagian dari arah baru penataan perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN.
Restrukturisasi diharapkan tidak berhenti pada perubahan struktur organisasi di atas kertas. Tujuan akhirnya harus terlihat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, proses bisnis yang lebih efisien, serta pengelolaan sumber daya yang semakin optimal.
Target efektif 1 Oktober 2026 kini menjadi salah satu tahapan penting yang akan menentukan arah konsolidasi tersebut.
Seluruh proses masih bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum dan persetujuan korporasi yang diperlukan. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, PMT akan menjadi perusahaan penerima penggabungan sekaligus melanjutkan seluruh kegiatan usaha PTP.
Restrukturisasi besar ini pada akhirnya akan diuji bukan hanya oleh keberhasilan proses merger secara administratif, tetapi oleh kemampuan Pelindo Group memastikan konsolidasi benar-benar menghasilkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Fredy Legito
0 Komentar