BANDA ACEH — Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dikabarkan diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama seorang pria non-ASN dalam sebuah kejadian yang kini masih menjalani proses pemeriksaan.
Informasi mengenai penangkapan tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (14/8/2026).
Illiza membenarkan adanya penangkapan, namun mengatakan dirinya belum mengetahui secara keseluruhan kronologi maupun hasil pemeriksaan karena proses penanganan masih berlangsung.
“Saya juga belum tahu karena semua lagi berproses, tapi itu benar ada penangkapan. Nanti semuanya bisa dikonfirmasi ke Kasatpol PP,” kata Illiza.
Pejabat yang diamankan tersebut disebut ditangkap sekitar dua hari sebelum pernyataan Wali Kota disampaikan. Dalam informasi yang beredar, pejabat tersebut disebut berada di lingkungan kantornya bersama seorang pria non-ASN.
Namun, terkait dugaan perbuatan yang menjadi dasar penindakan, pihak Pemerintah Kota Banda Aceh belum menyampaikan kesimpulan. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang.
Pejabat Inspektorat
Illiza kemudian mengungkapkan bahwa pejabat yang dimaksud berasal dari Inspektorat Kota Banda Aceh.
“Ya, pejabatnya dari Inspektorat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemko Banda Aceh akan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Illiza, proses penegakan aturan harus dilakukan secara objektif tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Intinya kami dalam hal penegakan hukum tidak tebang pilih. Kita berproses sesuai dengan hasil pemeriksaan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Masih Menunggu Hasil Pemeriksaan
Hingga saat ini, kedua pihak yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan. Pemerintah Kota Banda Aceh juga masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat terkait sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Dengan demikian, dugaan mengenai perbuatan yang dilakukan keduanya belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan keputusan dari pihak yang berwenang.
Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan akan mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku dan mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran.
(Tim)
0 Komentar