SINTANG, KALBAR — Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Sintang kini menjadi sorotan. Proyek yang disebut baru selesai dikerjakan pada Desember 2025 itu dilaporkan sudah menunjukkan keretakan di sejumlah titik.
Temuan tersebut mencuat setelah adanya penelusuran di lapangan pada Senin (10/8/2026), salah satunya di Desa Landau Kodam, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Kondisi bangunan yang relatif masih baru namun telah mengalami kerusakan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan, pemeliharaan, serta kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan perencanaan awal.
Lebih jauh, berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, terdapat dugaan pengurangan volume pekerjaan pada salah satu kegiatan irigasi.
Dari rencana awal yang disebut mencapai sekitar 180 meter, pekerjaan di lapangan diduga hanya terealisasi sekitar 110–120 meter.
Jika informasi tersebut benar dan dapat dibuktikan melalui pengukuran serta pemeriksaan dokumen kontrak maupun perencanaan, persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut kerusakan fisik bangunan, tetapi juga perlu ditelusuri dari aspek administrasi, teknis dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Belum Lama Dibangun, Sudah Retak
Kerusakan berupa keretakan pada bangunan irigasi menjadi perhatian karena program tersebut masih relatif baru.
Di salah satu titik, bangunan bahkan disebut terkesan tidak lagi mendapatkan perhatian atau pemeliharaan. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena terdapat bagian kegiatan yang disebut telah tertimbun pohon hasil penebangan untuk kepentingan pembukaan atau pengelolaan kebun kelapa sawit.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab memastikan infrastruktur irigasi yang dibangun menggunakan uang negara tetap berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat?
Program P3-TGAI pada dasarnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya mendukung tata guna air dan kegiatan pertanian. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan bangunan tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab kelompok penerima manfaat, tetapi harus berada dalam mekanisme pengawasan yang jelas sesuai ketentuan program.
Dugaan Pengurangan Volume Harus Dibuktikan
Dugaan pekerjaan hanya sekitar 110–120 meter dari rencana 180 meter merupakan informasi serius yang perlu diverifikasi.
Namun, tudingan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai tindak pidana korupsi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
Setidaknya terdapat sejumlah hal yang perlu dibuka secara transparan, antara lain:
- berapa panjang pekerjaan yang tercantum dalam perencanaan;
- berapa volume yang benar-benar direalisasikan;
- bagaimana spesifikasi teknis bangunan;
- siapa pelaksana kegiatan;
- bagaimana mekanisme pembayaran;
- apakah pekerjaan telah diperiksa dan dinyatakan selesai;
- serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.
Pengukuran ulang secara independen akan menjadi penting untuk memastikan apakah benar terjadi perbedaan antara volume yang direncanakan, volume yang dibayarkan dan volume yang dibangun.
Potensi Masalah Hukum Jangan Hanya Berhenti pada Kerusakan
Apabila nantinya hasil pemeriksaan resmi menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pengurangan volume secara sengaja, pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan, atau kerugian keuangan negara, barulah aparat penegak hukum dapat menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan bukti yang ditemukan.
Begitu pula dengan dugaan kegagalan bangunan. Kerusakan fisik tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui penyebab keretakan, apakah berkaitan dengan kualitas material, metode pengerjaan, desain, kondisi tanah, pemeliharaan, atau faktor lainnya.
Ketentuan mengenai tanggung jawab jasa konstruksi dan pengadaan pemerintah juga perlu dilihat secara utuh sesuai regulasi yang berlaku.
Kejati Kalbar Diharapkan Turun ke Lapangan
Tim yang melakukan penelusuran menyatakan berencana menyampaikan temuan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) agar dapat menjadi perhatian dan, apabila dipandang perlu, dilakukan pemeriksaan lapangan.
Langkah tersebut penting agar persoalan tidak berkembang hanya berdasarkan informasi atau dugaan dari satu pihak.
Jika terdapat indikasi penyimpangan, pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, volume pekerjaan hingga kondisi fisik bangunan.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan dan kerusakan disebabkan faktor teknis atau pemeliharaan, penjelasan tersebut juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Uang negara harus menghasilkan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat. Jangan sampai proyek irigasi yang seharusnya mengalirkan air untuk kepentingan masyarakat justru menyisakan pertanyaan tentang kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Kini publik menunggu satu hal: apakah dugaan tersebut hanya persoalan kerusakan teknis, atau ada persoalan yang lebih serius di balik pelaksanaan P3-TGAI di Desa Landau Kodam?
0 Komentar