MEMPAWAH — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat turun langsung ke tengah masyarakat melalui kegiatan Ombudsman On The Spot (OOTS) di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, pada 26–27 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai keluhan dan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sejumlah isu strategis mencuat dalam kegiatan itu, mulai dari persoalan agraria, dugaan pencemaran lingkungan, pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kelistrikan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik lainnya yang dinilai telah lama dirasakan masyarakat.
Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Ombudsman Kalimantan Barat membuka layanan penerimaan laporan, konsultasi, serta pemberian informasi kepada warga di Kantor Desa Sungai Limau.
Kehadiran Ombudsman secara langsung di desa tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak antara masyarakat dengan lembaga pengawas pelayanan publik, terutama bagi warga yang selama ini mengalami keterbatasan untuk menyampaikan laporan secara langsung ke kantor Ombudsman.
Dekatkan Ombudsman dengan Masyarakat
Kepala Keasistenan PVL Ombudsman Kalimantan Barat, Marini, mengatakan kegiatan OOTS merupakan bagian dari upaya Ombudsman untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dan membuka akses seluas-luasnya bagi warga yang ingin berkonsultasi maupun melaporkan persoalan pelayanan publik.
Menurutnya, pemilihan Desa Sungai Limau sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Ombudsman sebelumnya menerima informasi mengenai sejumlah persoalan pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah tersebut.
Persoalan agraria, lingkungan hidup, hingga pembangunan infrastruktur disebut menjadi beberapa isu yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Memang kegiatan ini berangkat dari informasi mengenai keluhan masyarakat pada sejumlah sektor pelayanan publik. Namun, lebih dari itu, kami berharap kehadiran Ombudsman di tengah masyarakat dapat membuat masyarakat semakin memahami haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang baik,” ujar Marini.
Ia menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, warga juga diharapkan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Masyarakat juga diharapkan berani melaporkan apabila menemukan atau mengalami permasalahan dalam pelayanan publik di berbagai sektor,” katanya.
Keluhan Agraria hingga Pencemaran Lingkungan Mengemuka
Selama pelaksanaan Ombudsman On The Spot, tim PVL menerima berbagai informasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat.
Persoalan agraria menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan dugaan pencemaran yang dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat.
Pembangunan infrastruktur jalan turut menjadi perhatian warga. Infrastruktur yang baik merupakan salah satu bagian penting dari pelayanan publik karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses terhadap berbagai layanan dasar.
Tidak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan pelayanan kelistrikan yang disebut telah berlangsung cukup lama.
Berbagai keluhan tersebut menjadi bahan awal bagi Ombudsman untuk melihat persoalan pelayanan publik yang terjadi di tengah masyarakat serta menentukan langkah sesuai dengan kewenangan lembaga.
Namun demikian, Ombudsman menegaskan bahwa setiap persoalan yang disampaikan tetap harus memenuhi persyaratan formil dan materiel agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Jangan Berhenti di Keluhan, Laporan Harus Dilengkapi
Tim Keasistenan PVL Ombudsman Kalimantan Barat juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme penyampaian laporan.
Warga diingatkan bahwa keluhan yang memiliki persoalan administrasi pelayanan publik perlu didukung dengan informasi, kronologi, serta dokumen yang relevan agar dapat diproses secara tepat.
Kelengkapan laporan menjadi penting agar persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti hanya pada tahap konsultasi atau pemberian informasi.
Dengan dokumen dan persyaratan yang memadai, Ombudsman dapat melakukan penelaahan lebih lanjut sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami perbedaan antara persoalan yang dapat dilaporkan kepada Ombudsman dan persoalan yang menjadi kewenangan lembaga lain.
Pemerintah Desa Apresiasi Kehadiran Ombudsman
Penjabat Kepala Desa Sungai Limau, Bambang Irawan, menyambut baik kegiatan Ombudsman On The Spot yang digelar di wilayahnya.
Menurutnya, kehadiran langsung Ombudsman memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi.
“Kami sangat mengapresiasi kesediaan Ombudsman RI yang tanggap terhadap pengaduan masyarakat,” ujar Bambang.
Ia mengatakan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat antara lain berkaitan dengan agraria, pencemaran lingkungan, dan pembangunan infrastruktur jalan.
Namun, ia menilai kemungkinan masih terdapat persoalan pelayanan publik lain yang belum seluruhnya teridentifikasi.
Karena itu, pemerintah desa membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kehadiran Ombudsman sebagai sarana konsultasi dan penyampaian pengaduan.
“Kami mempersilakan tim Ombudsman RI mendengar secara langsung keluhan masyarakat melalui meja pengaduan maupun konsultasi,” katanya.
Menggali Persoalan yang Selama Ini Belum Terdengar
Selain menerima laporan dan konsultasi, kegiatan OOTS juga menjadi upaya Ombudsman Kalimantan Barat untuk menggali persoalan pelayanan publik yang mungkin selama ini belum muncul melalui mekanisme pengaduan reguler.
Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan, akses, maupun keberanian untuk datang langsung ke kantor lembaga pengawas dan menyampaikan persoalan yang mereka alami.
Karena itu, pendekatan dengan mendatangi langsung masyarakat dinilai penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Melalui informasi yang diperoleh secara langsung dari warga, Ombudsman dapat memetakan persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian publik.
Langkah tersebut juga memungkinkan persoalan pelayanan publik diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar di tengah masyarakat.
Pelayanan Publik Harus Bisa Diakses Semua Warga
Kegiatan Ombudsman On The Spot di Sungai Limau menegaskan pentingnya membuka akses pengawasan pelayanan publik hingga ke tingkat desa.
Persoalan pelayanan publik tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan atau kawasan perkotaan. Masyarakat di desa juga berhak memperoleh pelayanan yang baik serta memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila menemukan dugaan penyimpangan atau maladministrasi.
Kehadiran Ombudsman di tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik.
Di sisi lain, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan semakin terbukanya ruang pengaduan, masyarakat diharapkan tidak lagi hanya menyimpan persoalan dan keluhan secara informal, tetapi dapat menempuh mekanisme yang tepat sesuai dengan ketentuan.
Ombudsman Kalimantan Barat berharap informasi yang diperoleh selama kegiatan di Desa Sungai Limau dapat menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan pelayanan publik secara lebih menyeluruh.
Setiap laporan yang memenuhi persyaratan akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia.
Kegiatan ini sekaligus menjadi pesan bahwa pengawasan pelayanan publik tidak seharusnya menunggu masyarakat datang jauh ke pusat kota. Ketika persoalan berada di tengah warga, lembaga pengawas juga perlu hadir untuk mendengar, mencatat, dan memastikan suara masyarakat memperoleh saluran yang semestinya.
(Redaksi)
0 Komentar