KUBU RAYA — Sejumlah nelayan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kembali menyampaikan keluhan terkait sulitnya memperoleh e-Pas Kecil dan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Persoalan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan, terutama dalam memperoleh akses kuota solar bersubsidi untuk menunjang kegiatan melaut.
Keluhan para nelayan itu disampaikan kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Kubu Raya. Para nelayan yang hadir berasal dari Kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap, dan Rasau Jaya.
Data Diajukan Sejak Desember 2025
Salah seorang nelayan asal Kecamatan Batu Ampar, Wawan, mengaku telah mengurus e-Pas Kecil sejak tahun 2025. Menurutnya, seluruh persyaratan yang diminta telah diserahkan.
Namun, hingga Agustus 2026, dokumen tersebut belum juga diterbitkan.
“Data sudah kami masukkan sejak Desember 2025, tapi sampai sekarang belum keluar,” ujar Wawan, Jumat (14/8/2026).
e-Pas Kecil merupakan dokumen elektronik yang berkaitan dengan keabsahan kapal berukuran di bawah 7 Gross Tonase (GT).
Lamanya proses tersebut membuat nelayan mempertanyakan kepastian pelayanan, terutama karena dokumen kapal menjadi bagian penting dalam pemenuhan administrasi kegiatan mereka.
Rekomendasi BBM Bersubsidi Ikut Terkendala
Persoalan yang dihadapi nelayan tidak berhenti pada pengurusan e-Pas Kecil.
Surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya juga disebut masih mengalami kendala dalam proses administrasi.
“Katanya masih diproses,” ujar Wawan.
Bagi nelayan kecil, keterlambatan dokumen tersebut dapat berpengaruh terhadap akses pembelian BBM bersubsidi yang digunakan untuk menunjang kegiatan melaut.
Nelayan berharap instansi terkait dapat memberikan kepastian mengenai status pengajuan, termasuk menjelaskan apabila masih terdapat persyaratan yang harus dilengkapi.
Sejumlah Dokumen Masih Menunggu Proses
Selain e-Pas Kecil dan rekomendasi BBM, nelayan juga menyampaikan bahwa sejumlah dokumen pendukung lainnya masih dalam proses.
Dokumen tersebut antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan E-BKP.
Para nelayan juga mengeluhkan kesulitan mengakses layanan pengukuran kapal dari KSOP Kelas I Pontianak, yang menjadi salah satu tahapan dalam proses administrasi e-Pas Kecil.
Kondisi tersebut membuat nelayan berharap prosedur pelayanan dapat dibuat lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat.
“Nelayan tentu berharap syarat dan prosedurnya bisa dipermudah,” ujar Muhammad Amri.
DPRD Tampung Aspirasi Nelayan
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Amri, membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari para nelayan.
“Tadi beberapa kawan menyampaikan aspirasi,” terang Muhammad Amri.
Menurut aspirasi yang disampaikan, persoalan administrasi tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi nelayan.
DPRD Kubu Raya berencana menindaklanjuti keluhan tersebut bersama instansi terkait untuk mengetahui penyebab terhambatnya proses administrasi sekaligus mencari solusi yang dapat memberikan kepastian kepada nelayan.
Penyaluran Solar Subsidi di SPBN Rasau Jaya Ikut Disorot
Di tengah keluhan mengenai sulitnya memperoleh dokumen dan rekomendasi BBM bersubsidi, pola penyaluran solar bersubsidi di SPBN Rasau Jaya juga menjadi perhatian.
Sejumlah nelayan mengindikasikan adanya dugaan kejanggalan dalam pola penyaluran BBM bersubsidi di lokasi tersebut.
Namun, informasi mengenai dugaan tersebut masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi kepada pihak pengelola SPBN maupun instansi berwenang.
Karena itu, transparansi mengenai mekanisme penyaluran, kuota, persyaratan penerima, serta data distribusi BBM bersubsidi menjadi penting agar tidak menimbulkan persoalan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Nelayan Minta Pelayanan Lebih Transparan
Para nelayan berharap persoalan yang mereka hadapi tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Mereka menginginkan adanya penyelesaian konkret serta kepastian mengenai proses dokumen yang telah diajukan.
Jika terdapat kendala teknis maupun administratif, nelayan berharap instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tahapan yang harus dilalui dan perkiraan waktu penyelesaian.
Koordinasi antara KSOP, Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, DPRD, serta instansi terkait lainnya dinilai penting agar persoalan administrasi tidak berlarut-larut.
Sebab, bagi nelayan kecil, keterlambatan pengurusan dokumen bukan hanya persoalan administratif. Kelancaran dokumen kapal dan akses BBM turut berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi mereka.
DPRD Kubu Raya diharapkan dapat mengawal aspirasi tersebut hingga terdapat kejelasan dari instansi terkait, sekaligus memastikan pelayanan publik kepada nelayan berjalan efektif, transparan, dan memberikan kepastian.
Kalimantan Barat, 15 Agustus 2026
Kabupaten Kubu Raya — Fredy Legito
0 Komentar