MPDN Kubu Raya Perkuat Pengawasan Notaris, Hasil Pemeriksaan Notaris Landak Jadi Sorotan
PONTIANAK, KALBAR — Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di Kalimantan Barat kembali diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan kenotariatan sekaligus membahas hasil pemeriksaan terhadap salah satu Notaris di Kabupaten Landak.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Andi Agtas Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Kamis (20/8/2026), dan dihadiri Ketua serta anggota MPDN Kabupaten Kubu Raya bersama Tim Sekretariat MPDN.
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda koordinasi administratif. Pembahasan diarahkan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan, mengevaluasi hasil pemeriksaan, serta memastikan setiap Notaris menjalankan jabatan dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil Pemeriksaan Notaris Landak Dibahas
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pembahasan hasil pemeriksaan terhadap seorang Notaris di Kabupaten Landak.
Majelis Pemeriksa melakukan evaluasi terhadap fakta dan permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Notaris yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Atas hasil pemeriksaan itu, MPDN Kabupaten Kubu Raya kemudian memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Notaris Kalimantan Barat.
Rekomendasi tersebut di antaranya meminta Notaris yang bersangkutan segera mencari dan menentukan lokasi kantor baru serta melengkapi dokumen yang diperlukan untuk permohonan aktivasi akun Notaris pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pengawasan agar keberadaan, administrasi, serta pelaksanaan tugas Notaris dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan Tidak Berhenti pada Pemeriksaan
MPDN Kabupaten Kubu Raya menegaskan bahwa pengawasan terhadap Notaris bukan hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau laporan. Pengawasan juga dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan jabatan Notaris tetap profesional dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut turut dibahas persiapan pemeriksaan Protokol Notaris di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.
Pemeriksaan tersebut direncanakan dilakukan oleh tiga tim yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari Notaris/Organisasi, Pemerintah, Ahli/Akademisi, hingga Sekretariat.
Pemeriksaan Protokol Notaris dinilai penting karena protokol merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan jabatan Notaris dan berkaitan dengan kepastian serta perlindungan hukum terhadap masyarakat.
Dokumen dan administrasi kenotariatan harus dikelola secara tertib karena dapat menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian terhadap berbagai perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta.
Kanwil Kemenkum Kalbar Tekankan Profesionalitas
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan Notaris merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalitas pelaksanaan jabatan Notaris.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong kepatuhan Notaris terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat mendorong kepatuhan Notaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Jonny.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan kenotariatan pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan internal profesi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.
Sebab, Notaris memiliki posisi penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta autentik dan berbagai tindakan hukum lainnya sesuai kewenangannya.
Tiga Wilayah Jadi Sasaran Pemeriksaan
Sebagai tindak lanjut rapat, MPDN Kabupaten Kubu Raya akan melakukan koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Notaris di Kabupaten Landak.
Selain itu, MPDN juga akan memantau pemenuhan kewajiban Notaris yang bersangkutan serta memfinalisasi jadwal pemeriksaan Protokol Notaris di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, dan Landak.
Pemeriksaan di tiga wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan administrasi dan pelaksanaan kewajiban Notaris di lapangan.
Pengawasan yang konsisten juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat maupun menurunkan kepercayaan terhadap profesi Notaris.
Kepastian Hukum Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Penguatan pengawasan terhadap Notaris pada akhirnya diharapkan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Masyarakat yang menggunakan jasa Notaris membutuhkan kepastian bahwa pelayanan yang diberikan dilakukan oleh pejabat yang menjalankan kewenangan sesuai hukum, memenuhi kewajiban administrasi, serta menjaga tertibnya dokumen dan protokol kenotariatan.
Karena itu, setiap temuan dalam pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara proporsional sesuai ketentuan. Apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, Notaris yang bersangkutan perlu diberikan kesempatan sekaligus kewajiban untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme pengawasan.
Dengan demikian, pengawasan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan agar pelaksanaan jabatan Notaris semakin tertib, profesional, dan akuntabel.
Langkah MPDN Kabupaten Kubu Raya bersama Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kenotariatan di Kalimantan Barat.
Ke depan, konsistensi pengawasan, pemeriksaan protokol, serta tindak lanjut terhadap setiap temuan menjadi penting untuk memastikan pelayanan kenotariatan berjalan sesuai koridor hukum dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar