JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah penting dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. MK secara resmi mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 240 beserta Penjelasannya serta Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan ketentuan yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan tersebut menjadi penegasan penting bahwa pemerintah dan lembaga negara tidak boleh ditempatkan sebagai institusi yang kebal terhadap kritik, evaluasi, maupun pendapat masyarakat.
Dalam sidang putusan yang digelar di Jakarta pada Jumat (28/8/2026), Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan amar putusan yang mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.
“Amar putusan: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian amar putusan MK.
Lembaga Negara Tidak Memiliki Perasaan untuk Dihina
Salah satu pertimbangan paling penting dalam putusan tersebut adalah pandangan Mahkamah mengenai posisi lembaga negara sebagai subjek hukum.
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, MK menilai pemerintah dan lembaga negara tidak dapat diposisikan seperti individu yang memiliki perasaan pribadi.
Mahkamah menegaskan bahwa lembaga negara merupakan subjek hukum yang tidak memiliki perasaan sebagaimana manusia, termasuk perasaan dipuji, dicela, direndahkan, ataupun dihina.
Karena itu, perlindungan pidana terhadap apa yang disebut sebagai “penghinaan” terhadap pemerintah atau lembaga negara berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila digunakan untuk membatasi ekspresi masyarakat.
Apabila alasan perlindungan tersebut adalah untuk menjaga marwah dan martabat lembaga negara, MK menilai bahwa marwah sebuah lembaga seharusnya dijaga melalui pelaksanaan tugas, kewenangan, integritas, dan fungsi institusi secara benar.
Bukan melalui ancaman pidana terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemerintah dan atau lembaga-lembaga negara harus terbuka terhadap pengawasan, kritik, dan pendapat rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” demikian pertimbangan Mahkamah.
Kritik Bukan Kejahatan
Putusan MK ini sekaligus mempertegas garis penting dalam kehidupan demokrasi: kritik terhadap pemerintah bukanlah kejahatan..
Masyarakat memiliki hak untuk menilai kebijakan pemerintah, mengawasi penggunaan kekuasaan, mempertanyakan keputusan pejabat maupun lembaga, serta menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan publik.
Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip kedaulatan rakyat.
Dalam negara demokrasi, kekuasaan bukan berada di atas rakyat. Pemerintah dan lembaga negara menjalankan mandat berdasarkan konstitusi dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
MK menilai ketentuan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP justru berpotensi menjadi instrumen yang dapat mereduksi bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara.
Mahkamah juga menyoroti potensi munculnya penafsiran yang subjektif dalam menentukan apakah sebuah pernyataan merupakan kritik atau penghinaan.
Masalah inilah yang dinilai sangat berbahaya.
Sebab, tanpa parameter yang jelas dan objektif, seseorang dapat berada dalam posisi rentan dikriminalisasi hanya karena menyampaikan pendapat yang keras, kritis, atau tidak menyenangkan bagi pihak yang sedang berkuasa.
MK Soroti Ancaman Kriminalisasi dan Chilling Effect
Mahkamah menerima dalil para pemohon bahwa ketentuan tersebut dapat membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dalam proses penegakan hukum.
Frasa “menghina pemerintah atau lembaga negara” dinilai tidak memiliki batasan yang cukup jelas untuk membedakan secara objektif antara kritik, evaluasi, ekspresi politik, pendapat akademik, dan perbuatan yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Kondisi tersebut berpotensi menciptakan apa yang dikenal sebagai chilling effect, yaitu situasi ketika masyarakat menjadi takut berbicara karena khawatir pendapatnya akan berujung pada proses hukum.
“Sehingga dapat menimbulkan ancaman kriminalisasi atas kritik, evaluasi dan pendapat yang sah dan dapat menimbulkan efek menakut-nakuti atau chilling effect bagi masyarakat dalam menyatakan pikiran dan sikap secara terbuka,” demikian pertimbangan MK.
Efek tersebut dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
Ketika masyarakat takut mengkritik, pengawasan terhadap kekuasaan dapat melemah.
Ketika kritik dibungkam, kesalahan kebijakan berpotensi tidak terungkap.
Dan ketika masyarakat tidak lagi berani menyampaikan pendapat, prinsip kedaulatan rakyat dapat kehilangan maknanya.
Pemerintah Harus Terbuka terhadap Suara Rakyat
MK menegaskan bahwa suara dan aspirasi rakyat harus menjadi salah satu pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Pemerintah dan lembaga negara, menurut Mahkamah, harus mampu menerima kritik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
Tidak semua kritik berarti kebencian.
Tidak semua pendapat keras merupakan penghinaan.
Dan tidak semua ekspresi yang merugikan citra sebuah institusi dapat serta-merta dijadikan alasan untuk mempidanakan warga negara.
Dalam negara hukum demokratis, pemerintah harus memiliki ruang untuk dikritik karena kekuasaan publik pada dasarnya harus selalu berada di bawah pengawasan publik.
“Sesungguhnya sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, suara atau aspirasi rakyat harus menjadi pedoman atau pemandu bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945,” demikian pertimbangan Mahkamah.
Hak Konstitusional Warga Negara Harus Dilindungi
MK juga menilai Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 KUHP tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap sejumlah hak konstitusional warga negara.
Hak-hak tersebut meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Selain itu, putusan ini berkaitan langsung dengan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Hak-hak tersebut dijamin dalam:
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 28E ayat (2) UUD 1945;
- Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; dan
- Pasal 28F UUD 1945.
Menurut MK, tanpa adanya perlindungan terhadap kebebasan tersebut, hak asasi manusia dan kebebasan sipil lainnya dapat terancam kehilangan makna.
Putusan ini sekaligus memberikan pesan bahwa kepastian hukum harus mampu memberikan batas yang jelas kepada masyarakat mengenai tindakan apa yang dilarang dan tindakan apa yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketidakpastian hukum hanya karena sebuah pernyataan dapat sewaktu-waktu ditafsirkan secara subjektif sebagai penghinaan.
Pasal Penyebarluasan Ekspresi Juga Dibatalkan
Selain Pasal 240, MK juga membatalkan Pasal 241 KUHP.
Pasal tersebut sebelumnya berpotensi menjerat pihak yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, maupun menyebarluaskan melalui teknologi informasi suatu ekspresi yang dianggap menghina pemerintah atau lembaga negara dengan maksud agar diketahui umum.
Dalam konteks perkembangan teknologi digital, keberadaan norma tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat luas.
Ekspresi masyarakat melalui media sosial, tulisan, video, rekaman, hingga berbagai bentuk komunikasi digital berpotensi masuk ke dalam ruang penafsiran pidana apabila tidak terdapat batasan yang jelas.
Karena itu, pembatalan Pasal 241 menjadi bagian penting dalam mencegah perluasan kriminalisasi terhadap ekspresi masyarakat di ruang publik maupun ruang digital.
Para Pemohon Soroti Definisi yang Tidak Jelas
Permohonan pengujian materiil tersebut diajukan oleh sembilan warga negara, yakni Tania Iskandar, Sila Fide Novira Nggebu, Muhammad Restu, Yuni Wulan Ningsih, Ika Minawati, Putra Muhamad Fadilla, Tasya Ayu Hapsari, Mawar Prasiska Nur Rizki, dan Riesa Zhafirah.
Para pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 240 KUHP menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap pembatasan dan kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat.
Menurut para pemohon, frasa “menghina pemerintah atau lembaga negara” tidak memiliki definisi dan parameter objektif yang jelas.
Akibatnya, terdapat ruang penafsiran yang terlalu luas dalam membedakan kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, maupun bentuk ekspresi lainnya dengan perbuatan yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai penghinaan.
Penjelasan Pasal 240 yang menyebut penghinaan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan maupun citra pemerintah atau lembaga negara juga dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum yang cukup.
Istilah “menghina” tetap dianggap sebagai penilaian yang normatif dan subjektif.
Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti kapan sebuah ekspresi yang sah dapat berubah menjadi persoalan pidana.
Kemenangan bagi Ruang Kritik dan Demokrasi
Putusan MK ini menjadi momentum penting bagi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Namun, kebebasan tersebut tentu bukan berarti masyarakat bebas melakukan segala bentuk tindakan tanpa batas.
Kebebasan berpendapat tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain serta ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, kritik yang sah, evaluasi terhadap kebijakan publik, pendapat akademik, ekspresi politik, dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh dengan mudah ditempatkan sebagai tindak pidana.
Putusan MK menegaskan bahwa lembaga negara harus memiliki ketahanan terhadap kritik.
Marwah institusi negara tidak dibangun dengan membungkam rakyat.
Marwah lembaga justru dibangun melalui integritas, transparansi, pelayanan yang baik, pelaksanaan tugas yang benar, serta kesediaan menerima koreksi.
Dalam demokrasi, kritik bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja dengan benar.
Kritik adalah alarm. Kritik adalah pengawasan. Dan kritik adalah bagian dari suara rakyat yang harus didengar.
Dengan dibatalkannya Pasal 240 beserta Penjelasannya serta Pasal 241 KUHP, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan satu prinsip mendasar dalam negara demokrasi:
Pemerintah dan lembaga negara harus siap diawasi, dikritik, dan dievaluasi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
0 Komentar