PONTIANAK – Menjamurnya tempat usaha yang diduga menjual minuman beralkohol atau dikenal dengan istilah beer house di Kota Pontianak mulai mendapat sorotan. Keberadaan sejumlah tempat yang pada siang hari beroperasi dengan konsep warung kopi atau coffee shop, namun pada malam hari diduga berubah menjadi tempat penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Kondisi tersebut dinilai bukan semata-mata menyangkut aktivitas usaha, tetapi juga berkaitan dengan aspek perizinan, pengawasan distribusi minuman beralkohol, ketertiban umum, serta potensi dampak sosial yang dapat muncul apabila kegiatan perdagangan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mendorong Pemerintah Kota Pontianak bersama aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang menjual maupun menyediakan minuman beralkohol.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar tempat yang tidak memiliki izin, tetapi juga memastikan tempat usaha yang telah mengantongi izin benar-benar menjalankan aktivitas sesuai ketentuan dan batasan yang berlaku.
“Peredaran minuman keras di Kota Pontianak ini perlu perhatian serius. Kalau ada tempat nongkrong yang siang hari menjadi warkop, tetapi malam hari menjual minuman beralkohol, itu harus menjadi perhatian serius,” tegas Bebby kepada TKP Pontianak, Kamis (6/8/2026).
Ia menilai keberadaan tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak diawasi secara optimal berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Mulai dari gangguan ketertiban umum, potensi konflik, tindak kriminal, hingga persoalan keselamatan lalu lintas.
Bebby juga menyoroti potensi risiko kecelakaan lalu lintas apabila seseorang mengonsumsi minuman beralkohol kemudian mengendarai kendaraan.
“Ini berpotensi menimbulkan dampak sosial. Bisa mengganggu ketertiban umum, kemudian tindak kriminal hingga masalah kesehatan. Bisa juga terjadi orang setelah minum kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Pengawasan Jangan Hanya Menunggu Keluhan
Bebby menilai pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan atau keresahan masyarakat baru kemudian melakukan pemeriksaan. Pengawasan dinilai perlu dilakukan secara berkala, terutama terhadap tempat usaha yang aktivitasnya berubah pada waktu-waktu tertentu.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara izin usaha, jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi usaha, serta komoditas yang diperjualbelikan.
Apabila ditemukan tempat usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinannya, pemerintah bersama aparat penegak hukum diminta mengambil tindakan sesuai aturan.
“Yang menjadi fokus bukan hanya soal konsumsi, tetapi bagaimana seharusnya jangan ada peredaran ilegal terjadi. Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum harus memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Bebby.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus diberikan terhadap aktivitas perdagangan minuman beralkohol yang terbukti ilegal. Sementara terhadap pelaku usaha yang memiliki izin, pengawasan tetap harus dilakukan secara transparan dan terbuka agar tidak terjadi penyalahgunaan izin.
Pemkot Diminta Petakan Tempat Usaha
Selain melakukan pemeriksaan, pemerintah daerah dinilai perlu melakukan pemetaan terhadap tempat-tempat usaha yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol di Kota Pontianak.
Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui jumlah tempat usaha, status perizinan, jenis minuman yang dijual, mekanisme distribusi, hingga kepatuhan terhadap ketentuan operasional.
Dengan adanya data yang jelas, pengawasan tidak dilakukan secara sporadis, melainkan dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan yang terukur.
DPRD juga mendorong adanya koordinasi antara perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam melakukan pengawasan. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan peredaran minuman beralkohol tidak berkembang menjadi masalah ketertiban sosial yang lebih besar.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dengan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan aktivitas penjualan minuman beralkohol ilegal. Namun, setiap laporan tetap harus diverifikasi oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar.
Perizinan Harus Menjadi Pangkal Pengawasan
Sorotan terhadap beer house di Pontianak pada akhirnya kembali pada pentingnya kepastian dan penegakan aturan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai perizinan dan tidak menggunakan bentuk usaha tertentu sebagai kedok untuk melakukan aktivitas perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.
Pengawasan juga harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Tempat usaha yang melanggar aturan harus ditindak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, sementara pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal tetap diberikan kepastian dalam menjalankan usahanya.
DPRD berharap Pemkot Pontianak dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Pontianak berada dalam pengawasan yang memadai.
Bebby menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan keresahan masyarakat. Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi, kepastian usaha, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Dengan demikian, persoalan beer house tidak hanya berhenti pada polemik mengenai tempat nongkrong, tetapi harus dilihat secara menyeluruh dari sisi legalitas usaha, distribusi minuman beralkohol, keamanan, ketertiban, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi Pemerintah Kota Pontianak, pelaku usaha, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip keberimbangan dalam jurnalistik.
Fredy Legito
0 Komentar