JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahun kedua pelaksanaannya sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan penerima manfaat dengan melibatkan jutaan peserta didik dan ribuan satuan pendidikan di berbagai daerah. Namun, di tengah perluasan tersebut, aspek keterbukaan informasi mengenai daftar sekolah penerima masih menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Saat ini pemerintah telah menyediakan Dashboard MBG yang memuat data agregat, seperti jumlah penerima manfaat, jumlah satuan pendidikan, distribusi berdasarkan jenjang pendidikan, serta sebaran wilayah pelaksanaan program. Meski demikian, dashboard tersebut belum menampilkan daftar lengkap nama sekolah penerima yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan pandangan bahwa transparansi pelaksanaan program masih dapat ditingkatkan. Sejumlah pihak menilai keterbukaan data sekolah penerima penting untuk memperkuat akuntabilitas, mengingat Program MBG dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai yang besar sehingga pelaksanaannya memerlukan pengawasan publik yang memadai.
Menurut pandangan tersebut, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui sekolah mana saja yang telah menerima manfaat program sehingga masyarakat, orang tua, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas dapat melakukan verifikasi terhadap implementasi di lapangan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecekan data penerima melalui sistem yang dapat diakses oleh sekolah dan pemerintah daerah. BGN juga menegaskan bahwa penetapan penerima dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hasil verifikasi administrasi, serta skala prioritas di masing-masing wilayah.
Pemerintah menyatakan proses perluasan program dilakukan secara bertahap agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan efektif, memenuhi standar keamanan pangan, serta sesuai dengan kapasitas operasional yang tersedia.
Dalam pelaksanaannya, BGN juga melakukan evaluasi terhadap daftar penerima manfaat. Beberapa sekolah diketahui telah dikeluarkan dari daftar penerima setelah hasil evaluasi menunjukkan sekolah tersebut dinilai mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada sekolah-sekolah tersebut kemudian dialihkan kepada kelompok yang dianggap lebih membutuhkan, antara lain sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok sasaran lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Seiring bertambahnya cakupan Program MBG, harapan terhadap peningkatan transparansi juga semakin menguat. Berbagai kalangan berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan capaian program dalam bentuk statistik nasional, tetapi juga memperluas keterbukaan informasi mengenai daftar satuan pendidikan penerima manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
Dengan penyajian data yang lebih rinci, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat diawasi secara lebih terbuka, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program strategis pemerintah tersebut.
(Redaksi)
0 Komentar