Ijazah Jokowi Dipersoalkan, Megawati Tegas Bela PDIP: Kalau Palsu, Kenapa KPU Tak Mempermasalahkannya?
JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menepis anggapan bahwa partainya harus bertanggung jawab atas polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Megawati mengakui Jokowi pernah menjadi kader PDIP dan partainya turut mengusung Jokowi dalam perjalanan politik hingga menjadi presiden. Namun, menurutnya, posisi PDIP sebagai partai pengusung tidak berarti partai bertanggung jawab melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan.
“Seandainya masalah pencalonan beliau dari wali kota sampai ke presiden itu bukan salah kami sebagai partai pengusung, yang salah itu Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Megawati, dikutip Kamis (13/8/2026).
Megawati Pertanyakan Proses Verifikasi
Menurut Megawati, setiap proses pencalonan dalam kontestasi politik memiliki mekanisme administrasi yang harus dilalui. Partai politik berperan mengusung dan memenangkan kandidat, sedangkan pemeriksaan kelengkapan serta persyaratan calon merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemilu.
Ia kemudian mempertanyakan mengapa polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali dikaitkan dengan PDIP.
Megawati menilai dokumen persyaratan pencalonan seharusnya telah melalui proses pemeriksaan sebelum seorang kandidat dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan.
“Kenapa? Apabila ijazah beliau itu palsu kenapa lembaga pemilu tak permasalahkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, verifikasi dokumen persyaratan calon seharusnya dilakukan sejak tahapan pencalonan.
“KPU harusnya memverifikasi dulu benar atau tidak,” terangnya.
Jokowi Siap Tunjukkan Dokumen Pendidikan
Sementara itu, polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi masih bergulir dalam proses hukum.
Jokowi sebelumnya menyatakan siap menghadiri persidangan apabila kembali dipanggil terkait perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu.
Mantan Presiden tersebut juga menyatakan siap membawa dokumen pendidikan yang dimilikinya untuk ditunjukkan dalam proses hukum, mulai dari ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA. S1 yang sekarang di Kejaksaan. Semuanya akan kita tunjukkan,” tegas Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ketika menanggapi proses hukum yang telah memasuki tahapan pokok perkara.
Dengan demikian, Megawati menempatkan persoalan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan pada ranah penyelenggara pemilu, sementara Jokowi menyatakan kesiapannya menunjukkan dokumen pendidikan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Catatan: Pernyataan mengenai dugaan ijazah palsu dalam berita ini merupakan bagian dari polemik dan proses hukum yang sedang berlangsung, bukan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi terbukti palsu.
0 Komentar