JAKARTA — Penyelesaian sengketa di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui jalur mediasi tidak dapat dilakukan sekadar dengan mencari titik tengah atau kompromi angka antara para pihak.
Di balik setiap keputusan perdamaian, terdapat tanggung jawab hukum yang harus diperhitungkan secara serius, terutama menyangkut potensi kerugian negara, mekanisme pengambilan keputusan korporasi, hingga rekam jejak proses yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
Pesan tersebut mengemuka dalam Program Pelatihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Publik bagi BUMN, Jumat (28/8/2026).
Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Irene Putrie, menegaskan bahwa posisi mediator dalam penyelesaian sengketa BUMN memiliki karakter yang berbeda dengan mediasi dalam sengketa privat biasa.
Mediator, khususnya mediator yang terlibat dalam penyelesaian sengketa sektor publik, tidak semata-mata bertugas mempertemukan kepentingan para pihak hingga tercapai kesepakatan.
Lebih dari itu, mediator harus memastikan bahwa setiap proses dan hasil penyelesaian tetap berada dalam koridor hukum serta tidak menimbulkan persoalan baru bagi pihak-pihak yang mengambil keputusan.
“Jadi kalau misalnya terdapat dispute di antara BUMN, maka mediator memastikan bahwa secara hukum itu dalam posisi yang aman untuk di-settle,” ujar Irene.
Mediator Tidak Berwenang Asal Menentukan Angka
Irene menjelaskan, mediator tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menentukan besaran nilai penyelesaian sengketa dengan cara mengambil angka tengah dari tuntutan masing-masing pihak.
Apabila sengketa berkaitan dengan persoalan nilai, perhitungan keuangan, aset, atau potensi kerugian, maka angka tersebut harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penilaian tersebut, menurutnya, harus dilakukan oleh pihak yang memang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai bidangnya.
Dengan demikian, proses mediasi tidak boleh berubah menjadi ruang negosiasi bebas yang menghasilkan angka kompromi tanpa dasar hukum, dasar perhitungan, maupun mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Hal inilah yang menjadi salah satu titik penting dalam penyelesaian sengketa BUMN.
Sebab, keputusan yang diambil oleh direksi maupun pejabat terkait tidak hanya berhubungan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga dapat bersinggungan dengan aspek pengelolaan kekayaan dan keuangan negara.
Business Judgement Rule Jadi Faktor Penting
Kehati-hatian dalam penyelesaian sengketa BUMN juga berkaitan erat dengan mekanisme Business Judgement Rule (BJR).
Menurut Irene, proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN memiliki tahapan, batas kewenangan, serta tingkat persetujuan yang berbeda-beda pada setiap institusi.
Tidak semua keputusan dapat diambil secara langsung oleh satu pihak.
Dalam kondisi tertentu, sebuah keputusan membutuhkan persetujuan berlapis sesuai dengan nilai, tingkat risiko, serta ketentuan internal perusahaan.
“Terlebih lagi BUMN yang proses pengambilan keputusannya membutuhkan BJR dan persetujuan tergantung juga threshold fan layering masing-masing institusi,” sebut Irene.
Karena itu, proses mediasi harus memberikan ruang terhadap seluruh mekanisme tersebut.
Kesepakatan tidak boleh dipaksakan hanya karena para pihak ingin segera mengakhiri sengketa.
Kecepatan penyelesaian memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian.
Sebuah perdamaian yang terlihat cepat di atas kertas justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru apabila proses pengambilan keputusannya tidak memiliki dasar yang kuat.
Kerugian BUMN Tetap Memiliki Risiko Hukum
Irene juga mengingatkan agar sengketa antar-BUMN tidak dipandang secara sederhana sebagai persoalan perpindahan uang dari satu pihak kepada pihak lainnya.
Menurutnya, cara pandang seperti itu dapat menimbulkan kekeliruan serius.
Sebab, kerugian yang dialami dalam lingkungan BUMN tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhatikan.
“Sampai hari ini masih bersepakat bahwa kerugian yang dialami oleh Bapak/Ibu BUMN itu masih kerugian negara,” imbuh Irene.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap keputusan penyelesaian sengketa harus dihitung secara cermat.
Jangan sampai sebuah kesepakatan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik justru menghasilkan kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan membuka ruang persoalan hukum terhadap para pengambil keputusan.
Dalam konteks inilah, mediasi sektor publik membutuhkan standar kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian sengketa bisnis biasa.
Kesepakatan tidak cukup hanya berdasarkan prinsip “sama-sama setuju”.
Kesepakatan harus memiliki dasar hukum, dasar administrasi, dasar perhitungan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dapat diuji.
Jejak Audit Jadi Benteng Pertanggungjawaban
Selain persoalan substansi keputusan, aspek dokumentasi juga menjadi perhatian serius.
Irene menilai seluruh proses penyelesaian sengketa harus memiliki rekam jejak yang jelas dan dapat ditelusuri.
Dokumentasi menjadi penting bukan hanya selama proses sengketa berlangsung.
Jejak administrasi tersebut dapat menjadi bukti penting apabila di kemudian hari muncul pertanyaan, pemeriksaan, audit, atau persoalan hukum terkait alasan di balik sebuah keputusan perdamaian.
Karena itulah, kebutuhan terhadap mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) yang terdokumentasi dan akuntabel menjadi salah satu aspek yang terus didorong.
Penguatan sistem tersebut antara lain diwujudkan melalui gagasan pengembangan Adhyaksa Chambers.
Tenaga Ahli Adhyaksa Chambers, Musa Al Kadzim, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan substantif mediator maupun lembaga ADR.
Adhyaksa Chambers dirancang sebagai sistem pendukung yang menyediakan berbagai kebutuhan administratif, fasilitas, teknologi, hingga pengelolaan dokumentasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan ruang pertemuan atau hearing, penjadwalan, komunikasi administratif, persiapan dokumen, penerjemahan, dukungan teknis, korespondensi resmi, transkripsi, hingga pengelolaan repositori dokumen.
Mediasi Bukan Kesepakatan Suka Sama Suka
Musa menekankan bahwa dokumentasi dan jejak audit merupakan bagian penting untuk menjaga akuntabilitas proses penyelesaian sengketa.
Dengan adanya rekam proses yang lengkap, kesepakatan mediasi tidak akan dipandang sebagai keputusan informal yang dibuat tanpa dasar.
“Dengan jejak audit, jejak audit ini bisa dipakai sebagai dalil, ‘Ini lho ada hasil auditnya, mediasi kami bukan mediasi suka sama suka saja tapi ada dasar jejak auditnya’,” kata Musa.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa mediasi di sektor publik, khususnya yang melibatkan BUMN, harus memiliki standar transparansi dan pertanggungjawaban yang kuat.
Fleksibilitas dalam mencari solusi tetap diperlukan.
Namun, fleksibilitas tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk mengabaikan prosedur.
Mediasi memang bertujuan menghindari konflik berkepanjangan dan memberikan ruang bagi para pihak untuk menemukan penyelesaian.
Tetapi dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara, setiap langkah harus memiliki pijakan.
Jaga Kerahasiaan, Cegah Konflik Kepentingan
Dalam desainnya, Adhyaksa Chambers juga diarahkan untuk menerapkan pemisahan fungsi secara jelas.
Langkah tersebut penting untuk menjaga kerahasiaan proses penyelesaian sengketa sekaligus mencegah munculnya konflik kepentingan.
Pemisahan fungsi diharapkan mampu menciptakan sistem ADR yang profesional.
Mediator tetap menjalankan kewenangan substantifnya secara independen, sementara sistem pendukung memastikan seluruh kebutuhan administrasi dan dokumentasi dapat dikelola dengan baik.
Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan kesepakatan.
Lebih jauh, proses tersebut juga menghasilkan jejak pertanggungjawaban.
Kesepakatan Harus Aman Hari Ini dan Tidak Menjadi Masalah Besok
Penyelesaian sengketa BUMN pada akhirnya membutuhkan paradigma yang berbeda.
Keberhasilan mediasi tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat para pihak menandatangani kesepakatan.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kesepakatan tersebut mampu bertahan dalam pengujian hukum, administrasi, audit, dan pertanggungjawaban publik.
Sebuah keputusan yang dianggap menyelesaikan masalah hari ini, tetapi kemudian menimbulkan persoalan hukum bagi pengambil keputusan di masa depan, tentu bukan penyelesaian yang ideal.
Karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi kata kunci.
Mediasi BUMN bukan sekadar mencari jalan tengah. Mediasi harus menemukan jalan keluar yang sah secara hukum, aman secara administrasi, dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan, dan tidak membuka pintu bagi kerugian negara.
Penguatan ADR melalui dukungan sistem seperti Adhyaksa Chambers diharapkan dapat membangun model penyelesaian sengketa sektor publik yang lebih modern.
Bukan hanya fleksibel dan cepat, tetapi juga memiliki fondasi hukum yang kuat, dokumentasi yang lengkap, serta jejak audit yang jelas.
Sebab, dalam sengketa yang menyangkut BUMN dan kepentingan negara, kesepakatan terbaik bukanlah yang paling cepat dicapai, melainkan yang paling kuat dipertanggungjawabkan.
Fredy Legito
0 Komentar