DENPASAR – Upaya mediasi dalam perkara gugatan perdata senilai Rp25 miliar yang diajukan advokat Togar Situmorang terhadap empat perusahaan media di Bali tidak membuahkan kesepakatan. Proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (4/8/2026), berakhir tanpa titik temu setelah tim kuasa hukum para tergugat menyatakan menolak seluruh tuntutan yang diajukan penggugat.
Dengan tidak tercapainya kesepakatan damai, perkara tersebut dipastikan berlanjut ke tahap persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Kuasa Hukum Tegas Tolak Seluruh Tuntutan
Tim kuasa hukum empat media yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) di bawah koordinasi I Made "Ariel" Suardana, S.H., M.H., menilai materi yang disampaikan penggugat dalam resume mediasi pada dasarnya sama dengan isi gugatan, sehingga tidak memberikan ruang untuk mencapai kompromi.
Menurut mereka, seluruh tuntutan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima dan tidak menjadi dasar untuk menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian.
"Hari ini kami sudah menyampaikan secara lisan bahwa seluruh tuntutan itu kami tolak. Tidak mungkin ada perdamaian," ujar I Made "Ariel" Suardana usai mengikuti proses mediasi.
Tiga Tuntutan Penggugat Ditolak
Dalam proses mediasi tersebut, penggugat tetap mempertahankan tiga tuntutan utama, yaitu:
- Ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp25 miliar.
- Penerbitan berita klarifikasi disertai permintaan maaf.
- Penghapusan (take down) seluruh pemberitaan yang menjadi objek sengketa.
Namun seluruh tuntutan tersebut ditolak oleh pihak tergugat yang menilai substansi tersebut merupakan pokok perkara yang semestinya diuji melalui proses persidangan, bukan diselesaikan dalam forum mediasi.
Hakim Minta Jawaban Tertulis
Meski penolakan telah disampaikan secara lisan, Hakim Mediator Tojokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., meminta pihak tergugat menyampaikan sikap resminya secara tertulis sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Tim kuasa hukum menyatakan siap memenuhi permintaan tersebut dalam batas waktu yang diberikan sebelum hasil mediasi dilaporkan kepada majelis hakim.
Persoalan Administrasi Mediasi Juga Disorot
Dalam jalannya mediasi sempat muncul pembahasan mengenai kehadiran prinsipal serta kelengkapan surat kuasa khusus mediasi.
Menanggapi hal itu, anggota tim kuasa hukum tergugat, Wayan Sedana, S.H., M.Kn., menegaskan seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, surat kuasa khusus mediasi telah memberikan kewenangan penuh kepada tim advokat untuk menyampaikan jawaban, menyusun resume, menerima maupun menolak usulan perdamaian.
Sebut Gugatan Berpotensi Menjadi Ancaman Kebebasan Pers
Tim kuasa hukum empat media menilai gugatan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan para tergugat, tetapi juga memiliki dampak terhadap kemerdekaan pers.
Mereka berpandangan bahwa tuntutan ganti rugi dalam jumlah besar serta permintaan pencabutan pemberitaan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan media dalam menjalankan fungsi jurnalistik sebagai kontrol sosial.
Atas dasar itu, mereka menyatakan memilih menghadapi proses persidangan daripada menerima penyelesaian yang dinilai berpotensi menjadi preseden bagi kebebasan pers.
"Gugatan ini bukan hanya menyasar empat perusahaan media, tetapi juga menyangkut kepentingan insan pers. Kami ingin perkara ini menjadi pembelajaran demokrasi sekaligus momentum memperkuat kebebasan pers di Indonesia," tegas tim kuasa hukum.
Penggugat Tetap Berharap Perdamaian
Di sisi lain, kuasa hukum penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi resume mediasi yang telah diajukan kepada hakim mediator.
Menurut mereka, tuntutan tersebut merupakan kehendak prinsipal yang merasa telah mengalami kerugian sehingga berharap perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian sebagaimana tujuan utama mediasi di pengadilan.
"Kami berharap pihak tergugat dapat mempertimbangkan tuntutan tersebut agar perkara ini dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian sesuai prinsip-prinsip mediasi," ujar Togar Situmorang.
Dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi, perkara gugatan perdata senilai Rp25 miliar tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis hakim akan memeriksa pokok perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum menjatuhkan putusan.
Indri Oktaviani/ Fredy Legito
0 Komentar