PONTIANAK — Upaya penyelesaian sengketa antara debitur, Supli, dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Pontianak belum menemukan titik temu. Setelah somasi tidak menghasilkan penyelesaian dan proses pengaduan berlanjut melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak debitur kini menyiapkan langkah hukum berikutnya apabila mekanisme penyelesaian melalui OJK kembali menemui jalan buntu.
Sengketa tersebut mencuat setelah Kantor Hukum Ruhermansyah, selaku kuasa hukum Supli, mempersoalkan tindakan penagihan yang dilakukan pihak BTN terhadap kliennya.
Kuasa hukum menilai terdapat tindakan dalam proses penagihan yang dianggap tidak semestinya dilakukan, antara lain dugaan pencoretan atau penulisan menggunakan cat semprot pada bagian dinding rumah klien serta masuk ke area pekarangan rumah.
Tindakan tersebut kemudian menjadi dasar dilayangkannya somasi kepada BTN Pontianak. Namun, somasi yang telah disampaikan belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan pihak debitur.
Persoalkan Cara Penagihan
Kuasa hukum debitur, Ruhermansyah, mengatakan persoalan yang dipermasalahkan bukan semata-mata mengenai kewajiban pembayaran debitur, melainkan berkaitan dengan cara dan tindakan yang dilakukan dalam proses penagihan.
Menurutnya, keberadaan klausula tertentu dalam hubungan antara bank dan nasabah tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan yang berpotensi merugikan atau mengganggu hak-hak debitur.
“Yang kami persoalkan adalah pencoretan atau penulisan dengan pilok, dengan cat di dinding klien kami terkait dengan penagihan dan memasuki pekarangan tanpa izin. Mereka berdasarkan klausula, namun kami memandang itu tidak dibenarkan secara hukum,” ujar Ruhermansyah.
Pihak kuasa hukum menilai setiap proses penagihan seharusnya tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum, etika, serta hak-hak konsumen atau debitur.
Berlanjut ke OJK
Setelah somasi tidak menghasilkan penyelesaian, pihak debitur kemudian membawa persoalan tersebut ke OJK melalui mekanisme pengaduan yang tersedia.
Proses tersebut selanjutnya berlanjut pada mediasi antara pihak debitur dan BTN Pontianak.
Mediasi digelar di Kantor BTN Pontianak, Jalan Imam Bonjol, pada Rabu, 26 Agustus 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pihak untuk membahas tuntutan serta mencari kemungkinan penyelesaian terhadap persoalan yang telah berlangsung.
Dalam proses mediasi, pihak debitur kembali menyampaikan tuntutan yang menjadi pokok keberatan. Namun, berdasarkan hasil pembahasan, tuntutan tersebut belum dapat dipenuhi oleh pihak BTN.
Hasil pertemuan kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dokumentasi resmi proses mediasi.
Berita acara tersebut mencatat bahwa penyelesaian yang diharapkan pihak debitur belum tercapai. Dengan demikian, persoalan belum dinyatakan selesai dan masih akan dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian yang tersedia.
Debitur Pilih Tempuh Mekanisme Hukum
Kuasa hukum memastikan hasil mediasi tersebut akan disampaikan kembali kepada OJK untuk mendapatkan proses tindak lanjut sesuai mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku.
Ruhermansyah menegaskan pihaknya masih memberikan ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme OJK sebelum mengambil langkah hukum lebih jauh.
“Pada hari ini penyelesaiannya masih belum dapat terpenuhi, artinya mereka masih belum bisa memenuhi tuntutan yang kami sampaikan,” ujar Ruhermansyah.
Menurutnya, pihak debitur tidak menutup pintu penyelesaian secara baik-baik. Namun, apabila proses penyelesaian melalui OJK tidak menghasilkan titik temu, pihaknya telah menyiapkan opsi untuk membawa perkara tersebut ke jalur perdata.
“Perkara ini akan diteruskan ke OJK. Apabila nanti di tingkat OJK masih belum dapat diselesaikan, maka tentu masih ada jalur hukum satunya lagi, yaitu akan mengajukan gugatan perdata,” tegasnya.
Menunggu Proses OJK
Langkah tersebut menunjukkan bahwa sengketa antara debitur dan BTN Pontianak belum berakhir. Persoalan yang semula berawal dari somasi kini berkembang menjadi sengketa yang sedang melalui mekanisme penyelesaian di sektor jasa keuangan.
Pihak debitur berharap proses di OJK dapat menjadi ruang penyelesaian yang objektif bagi kedua belah pihak. Dengan mekanisme tersebut, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan dasar tuntutan maupun tanggapannya sebelum perkara dibawa ke pengadilan.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, gugatan perdata menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh pihak yang merasa haknya dirugikan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan kewenangan pengadilan.
BTN Belum Berikan Keterangan
Usai pelaksanaan mediasi, pihak BTN Pontianak yang hadir melalui Deby Saputra selaku CLQH Pontianak 2 dan Cahyadi selaku CLQH Pontianak 1 belum memberikan keterangan kepada awak media mengenai hasil pertemuan maupun posisi resmi bank terhadap tuntutan debitur.
Dengan demikian, sejumlah tudingan dan keberatan yang disampaikan pihak debitur masih merupakan versi dari pihak pengadu dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Penyelesaian sengketa tersebut masih berproses melalui mekanisme yang tersedia. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan bukti maupun argumentasi masing-masing.
Masyarakat pun diharapkan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum terdapat keputusan atau hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
Kini perhatian tertuju pada proses lanjutan di OJK. Apakah sengketa antara Supli dan BTN Pontianak dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan dan mediasi, atau justru akan berlanjut ke meja hijau melalui gugatan perdata, masih menunggu perkembangan berikutnya.
Fredy Legito
0 Komentar