JAKARTA — Pemerintah menghadapi tantangan baru dalam penyusunan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran program tersebut tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan.
Persoalannya, RAPBN 2027 telah disusun sebelum putusan MK dibacakan. Pemerintah pun menyatakan perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan MK.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 secara teknis telah dilakukan sebelum putusan MK dikeluarkan.
“Karena secara teknis penyusunan Nota Keuangan atau APBN 2027 itu juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR pada Jumat (14/8/2026).
Pemerintah Harus Pastikan Anggaran Pendidikan Tetap 20 Persen
Meski RAPBN 2027 telah disiapkan, pemerintah memastikan putusan MK tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengelolaan anggaran negara.
Pemerintah akan meninjau kembali struktur dan alokasi anggaran agar ketentuan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen APBN tetap terpenuhi sesuai amanat konstitusi.
Putusan MK tersebut menjadi penting karena selama ini pembiayaan MBG berkaitan dengan penghitungan anggaran pendidikan. Dengan adanya putusan baru, pemerintah harus memastikan program MBG memiliki pos pembiayaan yang tidak mengurangi porsi anggaran pendidikan.
MBG Tidak Lagi “Nebeng” Anggaran Pendidikan
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menyatakan bahwa anggaran MBG tidak dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan.
MK memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk melakukan pemisahan tersebut paling lambat dalam APBN 2028.
Artinya, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian sebelum ketentuan tersebut wajib diterapkan sepenuhnya.
Namun, persoalan tersebut bukan sekadar memindahkan angka dari satu pos ke pos lainnya. Pemerintah harus memastikan pemisahan anggaran tidak mengganggu dua agenda sekaligus, yakni keberlangsungan program MBG dan pemenuhan kewajiban konstitusional terhadap sektor pendidikan.
RAPBN 2027 Menjadi Masa Transisi
Dengan kondisi tersebut, APBN 2027 berpotensi menjadi masa transisi sebelum pemisahan anggaran MBG diberlakukan paling lambat pada 2028.
Pemerintah harus menghitung kembali struktur belanja negara agar program MBG tetap berjalan, sementara anggaran pendidikan tetap memenuhi batas minimal 20 persen sebagaimana diwajibkan konstitusi.
Putusan MK juga memberikan pesan bahwa program prioritas pemerintah harus ditempatkan dalam konstruksi anggaran yang memiliki dasar hukum dan struktur pembiayaan yang jelas.
Dengan demikian, mulai 2028 MBG tidak lagi dapat dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan, sehingga pemerintah harus menyiapkan skema pembiayaan tersendiri.
Kini perhatian publik tertuju pada penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo di hadapan DPR. Dari sana akan terlihat bagaimana pemerintah merespons putusan MK dan bagaimana desain anggaran MBG serta pendidikan ditempatkan dalam kebijakan fiskal nasional.
0 Komentar