Masyarakat Adat Borneo Perkuat Persatuan, Perjuangkan Hak Tanah Adat dan Warisan Budaya
PENAMPANG — Masyarakat adat dari Sabah, Sarawak, Kalimantan, dan Brunei menyerukan penguatan persatuan dalam upaya bersama mempertahankan hak masyarakat adat, tanah ulayat, bahasa serta warisan budaya di tengah derasnya modernisasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam perayaan Sabah World Indigenous Peoples Day 2026 (SHOAS2026) yang digelar di Koisaan Cultural Village, Penampang, Sabah, Sabtu (23/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat dari berbagai wilayah Borneo untuk membahas sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari dugaan perampasan tanah adat, tergerusnya budaya dan bahasa, hingga diskriminasi terhadap masyarakat adat.
Selain membahas persoalan hak dan budaya, peserta juga mendiskusikan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sebagai sarana untuk mendokumentasikan dan menjaga warisan budaya agar tidak hilang ditelan zaman.
Modernisasi Dinilai Mengancam Tradisi
Peserta dari Sabah, Kelvin Allen, mengatakan modernisasi telah menyebabkan sejumlah adat, budaya dan tradisi masyarakat adat perlahan mulai ditinggalkan.
“Persoalannya adalah adat, budaya dan tradisi tersebut semakin ditinggalkan atau dilupakan,” ujarnya.
Menurutnya, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat mengakses informasi sejarah dan pengetahuan mengenai warisan berbagai kelompok etnis yang selama ini sulit ditemukan.
Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak sepenuhnya mempercayai informasi yang dihasilkan AI karena teknologi tersebut tetap memiliki kemungkinan menghasilkan informasi yang keliru.
Pandangan tersebut sejalan dengan tema SHOAS2026 yang menyoroti penggunaan AI untuk membentuk masa depan sekaligus mempertahankan hak masyarakat adat melalui persatuan dan solidaritas Dayak Borneo.
Tanah Adat Menjadi Persoalan Utama
Perwakilan dari Sarawak menyoroti persoalan hak atas tanah adat sebagai salah satu tantangan terbesar masyarakat adat.
“Masalah terbesar adalah tanah — perampasan tanah adat,” ujarnya.
Ia menilai pendidikan dan penguasaan teknologi menjadi penting agar masyarakat adat memahami hak-haknya serta mampu memperjuangkannya.
“Pendidikan penting bagi masyarakat adat. Jika kita tidak memiliki pengetahuan, bagaimana kita bisa mengetahui hak kita sendiri?” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu turut dibahas, termasuk hukum adat, pendidikan, kedaulatan masyarakat Dayak, serta perlindungan hutan adat.
Kalimantan Soroti Diskriminasi
Dari Kalimantan Barat, peserta bernama Pak Nadi menilai diskriminasi terhadap masyarakat adat masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
“Masalah terbesar yang kami hadapi adalah diskriminasi. Penduduk lokal semakin terpinggirkan,” ujarnya.
Ia menyerukan agar masyarakat Dayak di Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan memperkuat persatuan sehingga memiliki suara yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.
Namun, persatuan tersebut ditegaskannya bukan untuk memecah negara.
“Kami bukan memecah negara — kami menyatukan masyarakat adat Dayak,” katanya.
AI untuk Menyelamatkan Bahasa dan Cerita Leluhur
Peserta lainnya dari Kalimantan Barat, Jacqueline Marvey, melihat AI sebagai peluang untuk membantu generasi muda menjaga bahasa, cerita rakyat dan pengetahuan tradisional yang semakin terancam hilang.
“Ada bahasa-bahasa yang sudah hilang dan kita tidak lagi menemukan orang tua yang masih menggunakannya,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan masyarakat adat dari Sabah, Sarawak, Kalimantan dan Brunei menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, kebudayaan serta identitas yang memiliki keterkaitan sejarah.
“Kami memiliki darah yang sama, dan itu membuat kami lebih kuat,” katanya.
Bahas Ekonomi hingga Persoalan Perbatasan
SHOAS2026 juga menghadirkan pembahasan mengenai aset budaya Dayak, hukum adat, pendidikan anak-anak masyarakat asli Sabah, kedaulatan ekonomi, hutan adat serta persoalan perbatasan dari perspektif masyarakat adat Borneo.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 21–23 Agustus 2026, di Koisaan Cultural Village, Penampang, Sabah.
Mengusung tema “Indigenous Peoples and AI: Shaping Our Future and Defending Our Rights Through Borneo Dayak Unity and Solidarity”, forum tersebut menempatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat pelestarian budaya, bukan menggantikan pengetahuan dan identitas masyarakat adat.
Pesan utama yang mengemuka adalah bahwa modernisasi tidak seharusnya membuat masyarakat adat kehilangan identitas, bahasa, tanah dan warisan leluhurnya. Persatuan masyarakat adat Borneo didorong menjadi kekuatan untuk memperjuangkan hak sekaligus menjaga keberagaman budaya bagi generasi mendatang.
Fredy Legito
0 Komentar