PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis, 27 Agustus 2026.
Aksi tersebut membawa sejumlah isu yang dinilai berkaitan langsung dengan ruang hidup, perlindungan masyarakat lokal, pengelolaan sumber daya alam, konflik agraria, pertambangan rakyat, hingga pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa seekor babi dan melakukan pemotongan sebagai bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi. Aksi itu menjadi salah satu bentuk simbolik yang digunakan massa dalam menyampaikan pesan dan sikap mereka kepada pemerintah daerah serta DPRD Kalbar.
Massa juga mengibarkan bendera Borneo Raya dalam aksi tersebut.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Ketua DPRD Kalbar Aloysius, bersama sejumlah anggota DPRD Kalbar turun menemui massa untuk mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan.
Koordinator aksi, Endro Ronianus, menyampaikan sejumlah tuntutan yang menurut aliansi perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah dan DPRD Kalbar.
Tuntutan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan kebijakan daerah, tetapi juga meminta adanya kepastian hukum terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari tanah, hutan, pertanian tradisional, dan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Barat.
Tolak Pencabutan Perda Perladangan Berbasis Kearifan Lokal
Salah satu tuntutan utama massa adalah perlindungan hukum terhadap peladang tradisional.
Aliansi menyatakan menolak pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal apabila dilakukan tanpa mekanisme hukum yang jelas, kajian komprehensif, serta pelibatan masyarakat yang terdampak.
Menurut massa, keberadaan masyarakat yang menjalankan praktik perladangan tradisional tidak dapat begitu saja diposisikan sebagai persoalan kriminal tanpa melihat konteks, metode, lokasi, kondisi lahan, serta fakta yang terjadi di lapangan.
Aliansi meminta pemerintah membedakan antara praktik tradisional yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal dengan tindakan pembakaran yang memang terbukti melanggar hukum.
Mereka juga menolak kriminalisasi terhadap peladang hanya karena menggunakan metode tradisional, dengan catatan penegakan hukum tetap harus dilakukan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.
Penanganan Karhutla Diminta Tidak Generalisasi Peladang
Persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga menjadi perhatian utama dalam aksi.
Aliansi meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penanganan karhutla berdasarkan bukti serta hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Massa menilai penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tidak boleh dilakukan secara generalisasi.
Dalam proses penyelidikan, menurut mereka, aparat perlu melihat lokasi sumber api, pola penjalaran api, status dan penguasaan lahan, kondisi areal, aktivitas yang berlangsung di sekitar lokasi, serta alat bukti lainnya.
Pada saat yang sama, tuntutan tersebut juga menekankan bahwa apabila terdapat korporasi atau pemegang konsesi yang terbukti melakukan kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran hukum yang menyebabkan karhutla, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan objektif.
Dengan demikian, menurut aliansi, penanganan karhutla harus menyasar siapa pun yang berdasarkan bukti terbukti melakukan pelanggaran, tanpa memandang apakah pelakunya masyarakat maupun korporasi.
APBD Diminta Lebih Berpihak kepada Kebutuhan Dasar
Aliansi juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah dan DPRD Kalbar didesak mengutamakan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih dan listrik, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pelayanan publik.
Massa meminta belanja daerah yang dinilai tidak memiliki urgensi dan manfaat publik yang jelas dapat dievaluasi.
Selain itu, transparansi dalam penyusunan dan pembahasan APBD dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran daerah.
Aliansi mendorong agar partisipasi masyarakat diperluas sehingga kebijakan anggaran tidak hanya menjadi pembahasan internal pemerintah dan DPRD, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Konflik Agraria dan HGU Diminta Dibuka secara Transparan
Persoalan agraria menjadi tuntutan berikutnya.
Aliansi meminta pemerintah membuka data dan peta Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Barat serta memeriksa riwayat penguasaan tanah sebelum pemberian maupun perpanjangan hak atas tanah.
Massa menilai konflik agraria tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat dokumen administratif tanpa memeriksa sejarah penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Karena itu, identifikasi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah yang akan diberikan hak atas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik baru.
Aliansi meminta setiap konflik diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah memberikan atau memperpanjang hak atas tanah yang masih memiliki persoalan atau sengketa.
Pertambangan Rakyat Diminta Mendapat Kepastian Hukum
Tuntutan lainnya berkaitan dengan pertambangan rakyat.
Aliansi meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai ketentuan hukum.
Mereka juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas menginventarisasi lokasi pertambangan rakyat, membantu proses pengusulan WPR kepada pemerintah pusat, serta mendampingi masyarakat dalam pembentukan koperasi maupun badan usaha.
Selain itu, masyarakat juga dinilai membutuhkan pendampingan dalam memenuhi persyaratan administrasi, teknis, keselamatan, dan lingkungan untuk memperoleh izin pertambangan rakyat.
Aliansi menilai pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin.
Menurut mereka, negara juga perlu menyediakan jalur legal yang dapat ditempuh masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pertambangan rakyat.
Dengan adanya kepastian wilayah dan perizinan, aktivitas pertambangan rakyat diharapkan dapat diarahkan agar memenuhi ketentuan hukum sekaligus memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan.
Penertiban Kawasan Hutan Diminta Tidak Abaikan Hak Masyarakat
Massa juga mempersoalkan kebijakan penertiban kawasan hutan yang berpotensi bersinggungan dengan tanah dan ruang hidup masyarakat.
Aliansi meminta pemerintah membuka data, peta, serta dasar hukum setiap bidang tanah yang menjadi objek penertiban.
Sebelum dilakukan tindakan terhadap masyarakat, pemerintah dinilai perlu melakukan verifikasi mengenai status penguasaan, sejarah tanah, bukti kepemilikan atau penguasaan, serta keberadaan masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
Massa menolak tindakan pengosongan atau penguasaan tanah masyarakat apabila status hukumnya masih menjadi persoalan atau terdapat sengketa yang belum diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Prinsip kepastian hukum, menurut aliansi, harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan penertiban kawasan.
Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Tuntutan ketujuh sekaligus salah satu isu yang dianggap strategis adalah percepatan pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Aliansi meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kalbar mendorong pemerintah pusat serta DPR RI agar pembahasan regulasi mengenai masyarakat adat dapat segera memperoleh kepastian.
Mereka menginginkan regulasi tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, hak ulayat, hutan adat, kelembagaan adat, serta mekanisme penyelesaian konflik.
Massa juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.
Bagi masyarakat adat, kepastian mengenai status wilayah dan hak atas ruang hidup dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan dengan pemerintah maupun pemegang izin usaha.
Pemerintah dan DPRD Diminta Tidak Berhenti pada Dialog
Koordinator aksi, Endro Ronianus, menegaskan bahwa tujuh tuntutan yang disampaikan bukan sekadar bentuk protes di ruang publik.
Aliansi menginginkan adanya tindak lanjut konkret sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Kami meminta pemerintah dan DPRD Kalbar tidak hanya melakukan penertiban, tetapi memastikan setiap kebijakan tetap melindungi hak, ruang hidup, dan kepentingan masyarakat,” kata Endro Ronianus.
Menurut aliansi, dialog dengan pemerintah dan DPRD merupakan langkah awal. Namun, dialog tersebut harus dilanjutkan dengan kebijakan, evaluasi, serta keputusan yang dapat dipantau masyarakat.
Dokumen Aspirasi Diminta Menjadi Catatan Resmi
Selain menyampaikan tuntutan secara langsung, Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat meminta pemerintah dan DPRD Kalbar menerima dokumen aspirasi yang mereka sampaikan sebagai dokumen resmi masyarakat.
Tuntutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun DPRD Kalbar diminta segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI diminta diteruskan melalui jalur kelembagaan kepada instansi terkait.
Aliansi juga meminta adanya pertemuan lanjutan untuk mengevaluasi perkembangan setiap tuntutan.
Hasil pembahasan dan tindak lanjut tersebut diharapkan dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Aksi Menjadi Alarm Persoalan Ruang Hidup Masyarakat
Aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat memperlihatkan bahwa persoalan agraria, masyarakat adat, perladangan tradisional, pertambangan rakyat, kawasan hutan, hingga penggunaan APBD masih menjadi isu yang sensitif dan membutuhkan perhatian serius.
Pemerintah dituntut tidak hanya melihat persoalan dari sisi penertiban dan administrasi, tetapi juga memastikan kebijakan tidak menghilangkan hak masyarakat yang dilindungi hukum.
Di sisi lain, setiap kebijakan perlindungan masyarakat tetap harus berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga lingkungan dan menaati peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penyelesaian yang transparan, berbasis data, melibatkan masyarakat, serta menghormati proses hukum menjadi kunci agar berbagai persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi konflik baru.
Masyarakat kini menunggu apakah tujuh tuntutan yang disampaikan di hadapan pemerintah dan DPRD Kalbar tersebut akan berhenti sebagai aspirasi dalam sebuah aksi, atau benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret.
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
27 Agustus 2026 Fredy Legito
0 Komentar