PONTIANAK – Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Kalimantan Barat tidak boleh hanya dipandang dari persoalan konflik agraria, sengketa pertanahan, maupun dugaan perampasan hak masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan juga harus menjadi perhatian serius dan ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan serta pengawasan negara.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota MPR RI/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Maria Goreti, saat menggelar Rapat Kerja dan Dengar Pendapat bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Kalimantan Barat dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat di Kantor DPD RI Perwakilan Kalbar, Jalan Daeng Abdul Hadi No. 146A, Pontianak, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sekaligus menyerap berbagai persoalan HAM yang berkembang di daerah untuk kemudian menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi di tingkat nasional.
HAM Tidak Boleh Dipersempit pada Konflik Agraria
Maria Goreti menilai pembahasan mengenai HAM di Kalimantan Barat selama ini cukup banyak berfokus pada konflik agraria, persoalan pertanahan, serta dugaan perampasan hak masyarakat oleh korporasi maupun negara.
Menurutnya, persoalan tersebut memang penting dan harus mendapatkan perhatian. Namun, negara juga tidak boleh mengabaikan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak.
“Selama ini ketika kita berbicara mengenai HAM di Kalbar, perhatian kita banyak tertuju pada konflik agraria, persoalan pertanahan, dan perampasan hak-hak masyarakat oleh korporasi maupun negara. Itu memang penting. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan persoalan hak perempuan dan anak, terutama ketika mereka menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual,” ujar Maria.
Ia menegaskan bahwa HAM memiliki cakupan yang sangat luas. Negara memiliki kewajiban memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan, rasa aman, kesempatan hidup yang layak, pendidikan, kesehatan, lingkungan yang baik, serta terbebas dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Harus Menjadi Alarm
Menurut Maria, masih munculnya laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat.
Persoalan tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai perkara pidana antara korban dan pelaku. Dampak yang dialami korban dapat jauh lebih panjang karena menyangkut aspek psikologis, sosial, pendidikan, keluarga, hingga masa depan korban.
“Ketika seseorang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, yang direnggut bukan hanya rasa aman pada saat kejadian. Ada trauma, ada rasa takut, ada stigma sosial, dan dalam banyak kasus dapat memengaruhi masa depan korban. Karena itu, negara harus hadir secara utuh,” tegasnya.
Maria menilai proses hukum tetap menjadi bagian penting dalam memberikan keadilan dan memastikan dugaan pelanggaran ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, menurutnya, penyelesaian perkara di jalur hukum tidak boleh membuat kebutuhan korban terhadap pemulihan menjadi terabaikan.
Korban Tidak Cukup Hanya Diberikan Kepastian Hukum
Maria menekankan pentingnya sistem pendampingan yang menyeluruh bagi korban, mulai dari bantuan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga pendampingan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat.
“Pendampingan hukum penting agar korban mendapatkan keadilan. Tetapi jangan lupa, korban juga membutuhkan pendampingan psikologis. Trauma tidak hilang hanya karena perkara selesai di pengadilan. Kita harus memastikan korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan memiliki rasa aman, baik secara psikis maupun sosial,” katanya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait memiliki perspektif yang melindungi korban.
Menurutnya, korban yang telah berani melaporkan dugaan kekerasan tidak boleh kembali menghadapi tekanan, stigma, intimidasi, maupun perlakuan yang dapat menimbulkan penderitaan baru.
“Korban harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat. Negara harus memastikan mereka memperoleh perlindungan penuh sejak proses pelaporan hingga pemulihan selesai,” ujarnya.
Komnas HAM: Tidak Bisa Intervensi Proses Hukum
Dalam rapat tersebut, perwakilan Komnas HAM Kalbar, Nelly Yusnita, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki fungsi pemantauan, pengkajian, mediasi dan pemberian rekomendasi terhadap persoalan yang berkaitan dengan HAM.
Namun, Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Komnas HAM tidak berhak melakukan intervensi terhadap proses hukum. Tetapi kami dapat memberikan pendampingan dan rekomendasi sesuai dengan kewenangan Komnas HAM,” jelas Nelly.
Nelly juga menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki posisi strategis dalam perspektif penegakan HAM secara nasional.
Keberadaan kantor perwakilan Komnas HAM di Kalimantan Barat menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kompleksitas persoalan HAM di daerah.
Sementara itu, Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, Tumbur Manalu, turut menyampaikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Bangun Sistem Pencegahan, Jangan Hanya Menunggu Kasus
Maria Goreti menilai penanganan persoalan HAM tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi pelanggaran. Sistem pencegahan harus diperkuat agar potensi kekerasan dan pelanggaran hak dapat diminimalkan sejak awal.
Menurutnya, edukasi mengenai HAM, perlindungan anak, penghormatan terhadap perempuan, kesetaraan, serta pentingnya menjaga martabat manusia harus dilakukan secara berkelanjutan.
Pendidikan tersebut perlu dimulai dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, hingga institusi pemerintahan.
“Yang kita inginkan bukan hanya bagaimana menyelesaikan kasus setelah terjadi. Kita juga harus membangun sistem pencegahan agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang. Perempuan dan anak harus merasa aman di rumah, di sekolah, di lingkungan sosial, maupun di ruang publik,” kata Maria.
Ia menilai pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga HAM, dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat harus membangun sistem koordinasi yang lebih kuat.
Jangan sampai masing-masing lembaga bekerja sendiri-sendiri sementara korban menghadapi persoalan seorang diri.
Hasil Rapat Akan Dibawa ke Tingkat Nasional
Maria menyatakan berbagai masukan dan persoalan yang dihimpun dalam rapat kerja tersebut akan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI.
Temuan dan aspirasi dari Kalimantan Barat akan menjadi bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sekaligus mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Menurut Maria, negara harus hadir secara nyata ketika hak warga negara dilanggar.
Kehadiran negara tidak cukup hanya melalui proses penegakan hukum, tetapi juga harus diwujudkan melalui perlindungan korban, pendampingan, pemulihan, serta jaminan agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya secara aman dan bermartabat.
“Negara harus hadir ketika hak warga negara dilanggar. Kehadiran negara bukan hanya dalam bentuk penegakan hukum, tetapi juga dalam bentuk perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan jaminan bahwa korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya.
Rapat kerja dan dengar pendapat tersebut menjadi bagian dari upaya DPD RI memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di daerah.
Perlindungan terhadap perempuan dan anak pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Keberhasilan negara dalam melindungi kelompok rentan merupakan salah satu ukuran penting dalam memastikan hak konstitusional setiap warga negara benar-benar dihormati tanpa diskriminasi.
Perlindungan HAM harus hadir bukan hanya ketika pelanggaran terjadi, tetapi sejak pencegahan, penanganan, penegakan hukum hingga korban benar-benar pulih dan mampu kembali menjalani kehidupannya dengan aman dan bermartabat.
Fredy Legito
0 Komentar