KUBU RAYA — Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Batu Ampar, Hermansyah, didampingi Junaidi dari LSM Tindak serta perwakilan media, Fredy Legito, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program kerja sama pengelolaan hutan desa dan pengembangan potensi karbon di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Menurut Hermansyah, keterbukaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat mengetahui secara jelas proses kerja sama, mekanisme pembiayaan, penggunaan bantuan, hingga perkembangan program karbon yang melibatkan LPHD dan Pemerintah Desa Batu Ampar bersama pihak perusahaan.
Kerja sama tersebut disebut melibatkan PT BSM (Belantara Sejahtera Mandiri) dengan pendampingan dari Sampan Kalimantan. Namun, Hermansyah menegaskan bahwa program karbon tersebut saat ini masih berada pada tahap persiapan dan belum memasuki tahap penjualan karbon.
“Untuk karbon ini belum ada penjualan. Kita masih dalam tahap persiapan. Penjajakan sudah dilakukan sejak 2023 dan sampai sekarang prosesnya terus berjalan,” ujar Hermansyah.
Rp2,7 Miliar Diajukan untuk Pembiayaan Program
Hermansyah menjelaskan, dalam proses pengembangan program tersebut terdapat pengajuan pembiayaan untuk mendukung kegiatan kelompok masyarakat. Untuk periode pembiayaan 2024–2025, nilai pengajuan disebut mencapai sekitar Rp2,7 miliar, sementara realisasinya berlangsung pada 2026.
Ia menekankan, pembiayaan yang diterima kelompok masyarakat bukan merupakan bantuan yang harus dikembalikan kepada LPHD.
“Bantuan kepada kelompok tidak ada pengembalian kepada LPHD. Yang penting kelompok bisa semaksimal mungkin menjalankan usaha supaya usahanya berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, setiap kelompok masyarakat mengajukan kebutuhan berdasarkan jenis usaha dan aktivitas ekonomi yang mereka jalankan.
Beberapa bentuk usaha yang telah mendapatkan dukungan antara lain alat tangkap nelayan, peternakan, usaha perempuan atau UMKM, serta perkebunan.
Dengan demikian, program tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek lingkungan, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan desa.
Bukan Sekadar Penyaluran Dana
Hermansyah menegaskan bahwa LPHD tidak hanya berperan dalam proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan. Setelah bantuan diterima, kelompok masyarakat tetap mendapatkan pendampingan.
LPHD bersama pihak terkait melakukan pemantauan terhadap penggunaan bantuan agar pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan dan proposal yang diajukan masing-masing kelompok.
“Setelah bantuan itu, kita akan dampingi kelompok dalam pembelanjaannya. Setiap bulan juga akan dilakukan monitoring untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha kelompok masyarakat dan apa saja kendala yang mereka hadapi di lapangan,” katanya.
Menurut dia, mekanisme pendampingan tersebut penting agar program tidak berhenti hanya pada pemberian bantuan, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
LPHD juga ingin memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai peruntukan. Jika kelompok mengajukan bantuan untuk alat tangkap nelayan, maka penggunaannya harus sesuai kebutuhan tersebut. Demikian pula untuk peternakan, UMKM maupun usaha perkebunan.
Program Karbon Belum Menghasilkan Penjualan
Hermansyah kembali menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara pembiayaan atau dukungan program dengan hasil penjualan karbon.
Sampai saat ini, menurutnya, belum ada transaksi penjualan karbon yang dapat disebut sebagai hasil komersialisasi karbon dari program tersebut.
Karena itu, informasi mengenai nilai manfaat ekonomi dari penjualan karbon harus disampaikan secara terbuka apabila nantinya kegiatan tersebut benar-benar memasuki tahap perdagangan karbon.
“Harapan kita ke depan masyarakat bisa menerima manfaat yang lebih besar apabila sudah ada penjualan karbon. Masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai program-program yang ada di LPHD, terutama kerja sama karbon ini,” tegasnya.
Mangrove Batu Ampar dan Potensi Blue Carbon
Desa Batu Ampar berada di wilayah pesisir yang memiliki ekosistem mangrove. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis penting, mulai dari perlindungan garis pantai, habitat berbagai jenis biota perairan, hingga penyimpanan karbon dalam ekosistem pesisir.
Potensi tersebut menjadi salah satu alasan pengelolaan kawasan mangrove dikaitkan dengan pengembangan karbon biru atau blue carbon.
Namun, program karbon tidak semestinya hanya dipandang sebagai kegiatan bisnis. Pengelolaan kawasan harus tetap mengutamakan kelestarian ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam.
Hutan mangrove yang terjaga dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
Masyarakat Harus Menjadi Penerima Manfaat Utama
Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu poin penting dalam pengelolaan hutan desa. Program karbon diharapkan tidak hanya menghasilkan angka-angka investasi atau nilai perdagangan karbon, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Karena itu, transparansi mengenai sumber pembiayaan, mekanisme penyaluran, kelompok penerima, penggunaan dana, monitoring, hingga nantinya mekanisme pembagian manfaat dari kegiatan karbon menjadi hal yang penting.
Junaidi dari LSM Tindak dan Fredy Legito dari LSM Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalbar yang juga media yang hadir dalam kesempatan tersebut turut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong mengenai program tersebut.
Terlebih, ketika program pengelolaan lingkungan melibatkan masyarakat, lembaga desa, perusahaan dan lembaga pendamping, seluruh pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme dan manfaat program.
Dari Penjajakan 2023 Menuju Pengelolaan Berkelanjutan
Hermansyah menyebut penjajakan program karbon telah dilakukan sejak 2023. Proses tersebut kemudian berlanjut seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah mengenai kegiatan usaha karbon.
LPHD bersama pihak terkait berupaya memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, perjalanan program masih panjang. Penjualan karbon belum dilakukan dan masyarakat masih berada dalam tahap memperoleh manfaat melalui program pemberdayaan dan pembiayaan kelompok.
Karena itu, LPHD berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek program, tetapi ikut mengetahui dan memahami seluruh proses yang berlangsung.
“Untuk saat ini kita masih tahap persiapan. Penjualan atau pembelian karbon belum ada. Harapan kita ke depan masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar dan informasi yang lebih jelas,” ujarnya.
Transparansi Menjadi Kunci
Program pengelolaan karbon di kawasan hutan desa pada akhirnya akan diuji bukan hanya dari sisi keberhasilan menjaga hutan, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dengan potensi mangrove yang besar, Desa Batu Ampar memiliki peluang mengembangkan ekonomi berbasis lingkungan. Namun peluang tersebut harus dibarengi tata kelola yang transparan, pendampingan yang konsisten, serta mekanisme pembagian manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik juga perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai setiap angka pembiayaan dan realisasi program, termasuk pengajuan sekitar Rp2,7 miliar untuk periode 2024–2025 yang disebut direalisasikan pada 2026, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembiayaan program pemberdayaan dengan pendapatan dari penjualan karbon.
Pada akhirnya, keberhasilan program bukan sekadar ditandai dengan terjaganya hutan mangrove atau terbentuknya proyek karbon. Ukuran keberhasilan yang paling penting adalah hutan tetap lestari, tata kelola dapat diawasi, dan masyarakat Desa Batu Ampar benar-benar memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
(Tim Redaksi)
0 Komentar