PONTIANAK — Suara kritis kembali terdengar di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Aliansi Selamatkan Kalimantan Barat menggelar aksi damai pada Rabu (26/8/2026), membawa lima tuntutan yang berkaitan dengan lingkungan, tata kelola sumber daya daerah, keadilan fiskal hingga penggunaan anggaran publik.
Aksi tersebut menjadi wadah bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Kalimantan Barat.
Sebelum tiba di Gedung DPRD Kalbar, massa aksi terlebih dahulu membagikan masker kepada masyarakat yang ditemui sepanjang perjalanan.
Masker juga diberikan kepada personel kepolisian dan Satpol PP yang bertugas mengamankan jalannya aksi.
Langkah tersebut menjadi simbol keprihatinan terhadap persoalan kualitas udara dan kabut asap yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Barat.
Aksi Damai dan Konstitusional
Koordinator aksi, Oky Pramadhani, mengatakan aksi dilakukan secara damai, tertib dan bertanggung jawab.
Menurutnya, penyampaian pendapat tersebut merupakan hak masyarakat yang dijamin konstitusi sekaligus bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Ini merupakan bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang berdampak pada lingkungan, kesejahteraan, serta masa depan masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Oky.
Aliansi Selamatkan Kalbar kemudian menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPRD Kalbar.
Lima Tuntutan Aliansi
Pertama, massa menolak pencabutan Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 dan meminta setiap proses evaluasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
Kedua, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Aliansi meminta penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan secara transparan dan tegas, terutama mengingat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan aktivitas sosial ekonomi.
Ketiga, Aliansi meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan.
Persoalan fiskal dinilai penting karena daerah penghasil sumber daya membutuhkan skema pembagian penerimaan yang dinilai lebih adil untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Keempat, massa mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara.
Kelima, meminta agar dana hibah diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Tuntutan mengenai hibah tersebut juga menjadi sorotan di tengah perdebatan publik mengenai penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Pemerintah Diminta Hadir
Oky menegaskan bahwa perjuangan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok yang melakukan aksi.
Ia mengajak masyarakat dan mahasiswa ikut mengawal berbagai aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah dan DPRD.
Namun, pengawalan tersebut diharapkan tetap dilakukan dengan cara damai dan menjaga ketertiban.
“Harapan kami pemerintah hadir melayani kebijakan yang berpihak rakyat, penegakan hukum yang tegas, tata kelola yang transparan, serta perjuangan fiskal yang adil bagi daerah,” ujarnya.
Aksi tersebut diikuti sejumlah elemen, antara lain FOMDA Kalbar, BEMNUS Kalbar, FK BK Kalbar, BEM SI Kalbar, DEMA PTKIN Wilayah Kalimantan, dan FML Kalbar.
Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan
Lima tuntutan yang dibawa Aliansi Selamatkan Kalbar pada dasarnya bermuara pada satu persoalan besar: bagaimana pemerintah memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat?
Mulai dari persoalan karhutla, lingkungan, DBH, pemberantasan korupsi hingga dana hibah, semuanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan penggunaan sumber daya publik.
Karena itu, aksi di depan DPRD Kalbar tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi tersebut dicatat, dibahas dan ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif maupun pemerintah daerah.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan ruang untuk berbicara.
Masyarakat juga membutuhkan jawaban.
Dan setelah tuntutan disampaikan, bola kini berada di tangan pemerintah dan DPRD Kalbar: didengar, dibahas, atau kembali dibiarkan menjadi suara yang hilang di tengah kabut asap.
Sumber: Media Fakta Investigasi News
0 Komentar