Breaking News

Layangan Masih Marak, Warga Pertanyakan Keseriusan Pemkot Menegakkan Larangan


Layangan Masih Marak di Pontianak, Warga Desak Wali Kota Perketat Penertiban demi Keselamatan Publik


PONTIANAK – Meski Pemerintah Kota Pontianak bersama aparat penegak Peraturan Daerah telah berulang kali melakukan razia dan sosialisasi, permainan layangan di sejumlah kawasan Kota Pontianak masih terus ditemukan. Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan setelah pada Sabtu (1/8/2026) awak media mendapati masih adanya masyarakat yang bermain layangan di beberapa lokasi, termasuk yang diduga menggunakan benang gelasan maupun kawat yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.


Fenomena tersebut memunculkan desakan agar Pemerintah Kota Pontianak meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan sehingga larangan bermain layangan di kawasan perkotaan benar-benar dapat dipatuhi seluruh warga.


Permainan layangan menggunakan benang gelasan maupun kawat dinilai bukan sekadar mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas, melukai pengendara sepeda motor, mengganggu pejalan kaki, hingga menyebabkan gangguan pada jaringan listrik milik PLN.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, khususnya Pasal 21, masyarakat dilarang membuat, menjual, membawa maupun memainkan layangan di wilayah Kota Pontianak, kecuali untuk kegiatan budaya atau kegiatan yang memperoleh izin sesuai ketentuan. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi sesuai peraturan yang berlaku.


Sejumlah warga berharap Pemerintah Kota Pontianak tidak hanya mengandalkan razia berkala, tetapi juga memperkuat pengawasan di lingkungan permukiman yang selama ini masih menjadi lokasi favorit permainan layangan.


Sebelumnya, Pemerintah Kota Pontianak bersama Satpol PP, PLN, unsur TNI-Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat telah mendeklarasikan Gerakan Pontianak Utara Bebas Layangan sebagai bentuk komitmen bersama mencegah berbagai dampak negatif permainan layangan yang menggunakan benang gelasan maupun kawat.


Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa gerakan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya permainan layangan terhadap keselamatan pengguna jalan maupun keandalan jaringan listrik.

"Kami ingin mengimbau dan mengedukasi seluruh masyarakat Kota Pontianak agar tidak bermain layangan menggunakan benang gelasan maupun kawat karena sangat berbahaya dan dapat membahayakan orang lain," ujarnya.

Menurut Bahasan, benang layangan yang melintang di jalan dapat menyebabkan luka serius bahkan mengancam keselamatan pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga pendidikan untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat.


Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, sebelumnya juga menegaskan bahwa pihaknya terus melaksanakan operasi penertiban secara rutin sebagai bentuk penegakan Perda tentang Ketertiban Umum. Dalam sejumlah operasi, petugas berhasil mengamankan puluhan layangan beserta gulungan benang gelasan dan kawat yang diduga digunakan oleh para pemain.


Selain mengancam keselamatan masyarakat, permainan layangan juga kerap mengganggu pelayanan kelistrikan. Tali layangan yang tersangkut pada jaringan listrik dapat memicu gangguan distribusi listrik hingga menyebabkan pemadaman yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.


Team Leader Teknik ULP PLN Siantan, Agung Surya Adiguna, menyampaikan bahwa petugas PLN setiap hari melakukan patroli jaringan listrik dan segera membersihkan tali layangan yang tersangkut guna mencegah gangguan pasokan listrik.


PLN juga terus melakukan penguatan jaringan melalui pemasangan Ground Steel Wire (GSW) sebagai perlindungan tambahan agar tali layangan tidak langsung mengenai kabel listrik utama. Meski demikian, langkah teknis tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diiringi meningkatnya kesadaran masyarakat.


Dukungan terhadap gerakan bebas layangan juga datang dari tokoh masyarakat yang berharap seluruh warga mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Mereka menilai permainan layangan dengan benang tajam maupun kawat telah menimbulkan keresahan karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pelayanan publik.


Masyarakat berharap Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat sosialisasi, edukasi, serta penegakan hukum secara konsisten sehingga larangan bermain layangan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dipatuhi demi menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.