SAMBAS – Jum'at [ 7 - 08 - 2026 ] Tim kuasa Hukum Lawyer and Friends bersama jajaran DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat secara resmi menyambangi Reskrimum Polres Sambas untuk menyampaikan laporan hukumnya terhadap apa yang telah dilakukan oleh kades maribas dan Kades Mak Jage kabupaten sambas atas perbuatannya yang merugikan Klien.
Laporan tersebut disampaikan secara tertulis sebagai bentuk upaya mencari kepastian hukum atas persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus oleh polres sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim kuasa hukum dipimpin oleh Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H. selaku Penasihat Hukum Kliennya yang bernama H.Suparto,SE dan Sahrudin, yang didampingi juga jajaran pengurus DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, yakni Kusnandar Darmawi, S.Psi, Faisal Darmawi, S.H., Fredy Legito, A.Md.Kom, dan Fachrul.
Yayat Darmawi menegaskan bahwa laporan harus disampaikan kepada Polres Sambas dikarenakan Subjek Hukum Terlapor sudah 4 kali disurati yangmana surat yang disampaikan agar permasalahannya tidak selesai Ultimum Remidium namun selesainya di win win solution, namun upaya win win solution yang dilakukan oleh Advocat Yayat Darmawi tidak disikapi secara baik oleh kades maribas dan kades mak jage.
Gagalnya menggunakan pola win win solution Advocat Yayat Darmawi mengambil langkah hukum lanjutan dengan melaporkannya ke Polres Sambas agar supaya keinginan dari klien kami dapat ditempuh secara hukum dalam memperoleh kepastian hukum secara objektif, profesional, dengan berlandaskan alat bukti yang dimiliki.
"Kami menghormati seluruh proses hukum yang berlaku Kehadiran kami di Polres Sambas merupakan bentuk dari stagnannya on proses yang sudah ditempuh oleh Advocat Yayat Darmawi,SE,SH,MH sehingga untuk tahapan selanutnya kami serahkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum agar supaya laporan ini diproses melalui mekanisme proses hukum secara Adil dan Berkepastian hukum, profesional, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Ia menambahkan lagi bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hak hukum yang sama di hadapan hukum, Oleh karena itu, siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran atau kriminal maka harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurut Yayat, pihaknya berharap penyidik segera melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, dengan memanggil siapapun yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mensingkronisasikan semua bukti bukti yang di miliki oleh kliennya serta kepolisian harus meminta keterangan dari saksi-saksi guna membuat terang peristiwa yang kami laporkan, kata yayat.
Masukkan dari Reskrimum Polres sambas.
Saat Pertemuan antara Pengacara, klien dengan pihak polres maka pihak reskrimum polres menyampaikan bahwa pihak polres tetap menerima semua laporan dari masyarakat dan akan memanggil pihak pihak yang terlibat dalam kasus H.Suparto dan Sahrudin.
Pertemuan juga membahas tentang H.Suparto dan Sahrudin yang telah membeli tanah di Maribas dan Mak jage kabupaten sambas kepada pemilik tanahnya langsung namun timbul masalahnya ketika kades Maribas dan Kades Mak jage menjual lagi tanah tanah klien tersebut kepada pihak lain dan sekaligus menerbitkan lagi Surat diatas tanah tersebut.
Sementara itu, jajaran DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat menyatakan akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang terindikasi di rugikan oleh Mafia Tanah dan mendorong penegakan supremasi hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.
Mereka berharap seluruh tahapan penanganan atas laporan dapat berjalan sesuai prosedur hukum tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun sehingga hukum mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers agar pemberitaan tetap berimbang dan memenuhi prinsip jurnalistik.
Sumber: Lawyer And Friend
0 Komentar