KUBU RAYA, KALBAR — Larangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap aktivitas pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan baku arang kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah daerah menghentikan aktivitas pembakaran arang berbahan kayu mangrove di wilayah Batu Ampar, tim media menemukan adanya aktivitas bongkar muat arang yang diduga berasal dari kayu mangrove di salah satu toko di Jalan Tanjungpura, Kabupaten Kubu Raya.
Temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima tim media mengenai adanya pengiriman arang yang diduga berbahan baku kayu mangrove ke sebuah toko. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim kemudian mendatangi lokasi dan melihat sebuah kendaraan pikap dalam kondisi membawa muatan arang.
Sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas bongkar muat dari kendaraan tersebut dan memasukkan arang ke dalam area toko.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah kebijakan pemerintah daerah yang sebelumnya telah menyatakan penghentian aktivitas pembakaran arang berbahan kayu mangrove di kawasan Batu Ampar.
Diduga Arang Mangrove
Salah seorang buruh yang berada di lokasi menyebut arang yang sedang dibongkar tersebut merupakan arang berbahan kayu mangrove.
Namun, keterangan tersebut masih sebatas informasi lapangan dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai asal-usul bahan baku arang. Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan pemeriksaan terhadap fisik arang, asal bahan baku, dokumen pengangkutan, pihak pemasok, serta rantai distribusi barang.
Apabila benar arang tersebut menggunakan bahan baku kayu mangrove, maka persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih serius, khususnya untuk memastikan apakah bahan bakunya diperoleh secara legal atau berasal dari penebangan yang dilarang.
Pemilik Toko Sebut Stok Lama
Saat dikonfirmasi, pemilik toko yang akrab disapa AH mengakui keberadaan arang tersebut.
Menurut AH, arang yang berada di tokonya merupakan stok lama yang telah ada sejak bulan Ramadan. Ia juga menyebut arang tersebut didatangkan dari wilayah Batu Ampar oleh seseorang yang disebut bernama Jainol.
Pernyataan tersebut menjadi informasi penting yang semestinya dapat ditelusuri lebih lanjut oleh instansi terkait.
Jika benar barang tersebut merupakan stok lama, maka perlu dipastikan kapan arang tersebut diperoleh, dari mana bahan bakunya berasal, siapa pemasoknya, serta apakah pada saat pengadaan seluruh dokumen dan persyaratan yang berkaitan dengan asal-usul komoditas tersebut telah terpenuhi.
Sebab, status sebagai stok lama tidak dengan sendirinya menjelaskan legalitas asal bahan baku.
Rantai Pasok Perlu Ditelusuri
Persoalan utama dalam temuan tersebut bukan semata-mata mengenai keberadaan arang di sebuah toko, melainkan bagaimana memastikan asal-usul bahan baku serta rantai distribusinya.
Apabila arang tersebut benar berasal dari kayu mangrove, maka aparat dan instansi teknis perlu menelusuri dari mana kayu diperoleh, siapa yang melakukan pengolahan, siapa pemasoknya, bagaimana proses pengangkutannya, serta kepada siapa arang tersebut dipasarkan.
Terlebih, pemilik toko menyebut barang tersebut berasal dari Batu Ampar dan menyebut adanya pihak yang memasok arang tersebut.
Informasi tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah arang yang beredar hanya merupakan stok lama yang diperoleh secara sah atau justru menunjukkan masih adanya aktivitas rantai pasok arang berbahan kayu mangrove.
Kebijakan Pemerintah Daerah Dipertaruhkan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebelumnya telah mengambil langkah dengan menghentikan aktivitas pembakaran arang berbahan kayu mangrove di Desa Batu Ampar.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap ekosistem mangrove yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan, pesisir, serta kehidupan masyarakat.
Karena itu, munculnya temuan arang yang diduga berbahan kayu mangrove di jalur perdagangan menjadi pertanyaan tersendiri.
Jika aktivitas tersebut terbukti berkaitan dengan bahan baku yang berasal dari penebangan mangrove secara ilegal, maka persoalannya tidak berhenti pada aktivitas pembongkaran arang di sebuah toko. Hal tersebut dapat mengarah pada dugaan adanya mata rantai yang lebih panjang, mulai dari pengambilan bahan baku, pengolahan, pengangkutan hingga perdagangan.
Sebaliknya, apabila pemilik barang dapat menunjukkan bahwa arang tersebut merupakan stok lama dan memiliki asal-usul serta dokumen yang sah, maka klarifikasi tersebut juga perlu disampaikan kepada publik agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Aparat Diminta Tidak Berhenti pada Temuan Lapangan
Temuan di Jalan Tanjungpura tersebut semestinya menjadi momentum bagi aparat dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Pemeriksaan tidak hanya terhadap keberadaan arang, tetapi juga terhadap kendaraan pengangkut, pemilik barang, pemasok, asal-usul bahan baku, dokumen pengangkutan, serta jalur distribusinya.
Jika diperlukan, pemeriksaan lapangan juga dapat dilakukan di wilayah asal barang untuk memastikan apakah masih terdapat aktivitas produksi arang yang menggunakan kayu mangrove sebagai bahan baku.
Langkah tersebut penting agar penanganan persoalan tidak berhenti pada temuan sejumlah karung arang, tetapi mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai asal-usul barang dan legalitas rantai pasoknya.
Jangan Sampai Larangan Hanya Menjadi Kebijakan di Atas Kertas
Masyarakat tentu berharap kebijakan perlindungan mangrove yang telah dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar memiliki daya guna dan diterapkan secara konsisten.
Sebab, apabila di satu sisi aktivitas pembakaran mangrove dihentikan di wilayah sumber bahan baku, tetapi di sisi lain produk yang diduga berasal dari bahan tersebut masih dapat masuk dan diperjualbelikan secara terbuka, maka efektivitas pengawasan patut dipertanyakan.
Penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan informasi awal. Namun, setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran yang memiliki dasar untuk diperiksa juga tidak semestinya diabaikan.
Kini publik menunggu langkah aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan fakta sebenarnya di balik temuan tersebut.
Apakah benar arang yang dibongkar di Jalan Tanjungpura merupakan stok lama yang diperoleh secara legal, atau justru masih terdapat mata rantai perdagangan arang berbahan kayu mangrove dari Batu Ampar?
Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan yang transparan, objektif, dan berdasarkan bukti.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat tentu berharap proses penegakan hukum dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Mangrove tidak cukup hanya dilindungi melalui larangan. Perlindungan harus dibarengi pengawasan terhadap seluruh rantai pasok, dari sumber bahan baku hingga produk yang beredar di pasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi bagi pemilik toko, pihak yang disebut sebagai pemasok, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta instansi penegak hukum dan teknis terkait untuk memberikan penjelasan mengenai temuan tersebut.
Redaksi
0 Komentar