JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Penahanan dilakukan setelah penyidik menilai telah memiliki alat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa ketiga tersangka berinisial DR, WER, dan EL ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Agustus 2026, guna kepentingan penyidikan.
DR, yang menjabat sebagai Direktur Enterprise and Business Service pada salah satu perusahaan milik negara di bidang telekomunikasi periode 2017–2019, ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.
Sementara itu, WER, yang merupakan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement pada perusahaan yang sama periode 2012–2020, bersama EL, mantan pegawai perusahaan tersebut sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Perkara ini bermula dari penyidikan yang dibuka KPK pada September 2024 terkait dugaan penyimpangan dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Sejak Januari 2025, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap konstruksi perkara.
Pada Agustus 2025, KPK menyatakan penyidikan memasuki tahap akhir dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara yang timbul akibat proyek tersebut.
Dalam perkembangan berikutnya, KPK mengungkap bahwa salah satu tersangka, EL, juga diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu bank milik negara. Saat proyek digitalisasi SPBU berlangsung, EL diketahui menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS).
KPK menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk mendalami peran masing-masing tersangka, mekanisme pelaksanaan proyek, serta potensi keterlibatan pihak lain. Lembaga antirasuah tersebut juga memastikan seluruh proses hukum akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai asas praduga tak bersalah, para tersangka tetap memiliki hak-hak hukum dan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar