Berikut versi rilisan berita Bahasa Indonesia yang diperhalus, dipertegas, diperpanjang, dan tetap menjaga prinsip asas praduga tak bersalah, karena informasi yang disebut dalam pesan intelijen tersebut masih merupakan dugaan yang perlu didalami dan dibuktikan.
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan mendalami informasi intelijen mengenai dugaan adanya pengumpulan dana untuk melobi pejabat terkait posisi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Informasi tersebut mencuat dalam rangkaian perkara dugaan suap yang tengah ditangani KPK dan sebelumnya terungkap dalam persidangan. Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya upaya mempertahankan seorang pejabat eselon II Bea dan Cukai agar tidak dimutasi dari jabatannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan bahwa penyidik telah menerima informasi mengenai dinamika internal Bea dan Cukai, termasuk informasi berkaitan dengan mutasi jabatan.
Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut belum menjadi fokus utama pembuktian dalam perkara yang saat ini sedang ditangani KPK.
“Memang ada sedikit informasi yang disampaikan ke penyidik, tetapi itu bukan menjadi hal yang difokuskan karena awal-awal cerita tertangkap tangan itu kan pemberian yang dari PT Blueray,” ujar Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 26 Agustus 2026.
Fokus Utama KPK Masih pada Dugaan Suap Bea Cukai
Taufik menjelaskan, perkara yang menjadi fokus penyidikan bermula dari operasi tangkap tangan terkait dugaan pemberian uang dari pihak swasta, termasuk PT Blueray Cargo, kepada pihak yang berkaitan dengan aktivitas kepabeanan.
Menurutnya, informasi mengenai dinamika internal DJBC, termasuk persoalan mutasi, sejauh ini masih ditempatkan sebagai informasi yang menjadi latar belakang perkara.
“Kemudian ada semacam dinamika di internal BC ada mutasi seperti itu, itu hanya informasi yang membackgroundi di kegiatan penyidikannya sendiri,” katanya.
KPK memastikan proses pembuktian tetap diarahkan pada fakta dan alat bukti yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
“Tetapi kami pastikan itu di luar fokus penanganan perkaranya, atau fokus ke arah pembuktiannya karena murni kita pemberian yang terkait kegiatan BC dengan PT BR,” tegas Taufik.
Meski demikian, KPK tidak menutup kemungkinan melakukan pendalaman apabila dalam proses penyidikan ditemukan hubungan antara informasi tersebut dengan perkara yang sedang berkembang.
Informasi Intelijen Akan Dipelajari
Taufik mengatakan informasi yang telah diterima penyidik tetap akan dipelajari untuk menentukan apakah terdapat relevansi dengan perkara yang sedang ditangani.
“Sehingga itu memang ada informasi tetapi nanti itu perlu didalami lagi di kegiatan proses yang saat ini berjalan. Apakah memang nanti ada kaitannya di perkaranya begitu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPK masih membuka ruang untuk menelusuri informasi tersebut, terutama apabila ditemukan bukti atau fakta baru yang mengindikasikan adanya hubungan antara dugaan pengumpulan uang, kepentingan pihak swasta, serta proses mutasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Namun, sampai pada tahap ini, keberadaan informasi intelijen tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa dugaan suap benar-benar terjadi. Pembuktian tetap membutuhkan verifikasi, pemeriksaan saksi, dokumen, aliran dana, komunikasi, maupun alat bukti lain yang sah.
Muncul Dugaan Pengumpulan Dana Rp110 Miliar
Informasi yang menjadi sorotan tersebut sebelumnya muncul dalam persidangan dan tercantum dalam sebuah pesan yang disebut diteruskan oleh mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani kepada Rizal melalui komunikasi dengan Orlando Hamonangan.
Pesan bertanggal 10 September 2025 itu disebut memuat informasi hasil intelijen selama 10 hari mengenai rencana mutasi pejabat eselon II di lingkungan Bea dan Cukai.
Dalam pesan tersebut terdapat klaim bahwa Rizal tengah melakukan lobi agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertahankan posisinya sebagai Direktur P2 Bea dan Cukai.
Lebih jauh, pesan tersebut memuat dugaan bahwa terdapat pengumpulan dana dari kalangan pengusaha importir dengan nilai mencapai 7 juta dolar Amerika Serikat, yang dalam pesan disebut setara sekitar Rp110 miliar.
Dana tersebut diduga dikumpulkan untuk memengaruhi sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses mutasi, termasuk pejabat di Kementerian Keuangan dan anggota Komisi XI DPR RI, agar ikut melakukan lobi sehingga pejabat yang bersangkutan tetap menduduki posisinya.
Namun, informasi tersebut merupakan klaim yang tercantum dalam komunikasi intelijen dan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Nama Orlando Disebut dalam Informasi
Dalam komunikasi tersebut, nama Orlando alias Ocoy juga disebut sebagai pihak yang diduga diperintahkan untuk melakukan pengumpulan uang dari para importir di lingkungan Bea dan Cukai.
Pesan itu juga memuat klaim mengenai posisi Direktur P2 yang disebut sebagai jabatan strategis dan memiliki potensi besar dalam aktivitas kepabeanan.
Bahkan, pengirim informasi memberikan peringatan kepada Menteri Keuangan agar memilih pejabat yang memiliki rekam jejak bersih serta tidak terlibat persoalan hukum maupun praktik suap.
Informasi tersebut kemudian ditutup dengan permintaan agar sejumlah lembaga penegak hukum dan pengawasan membentuk tim gabungan untuk mendalami dugaan suap terkait proses mutasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Keterangan Gatot Jadi Bagian yang Perlu Didalami
Informasi tersebut semakin menarik perhatian karena komunikasi yang beredar disebut telah dikonfirmasi oleh tersangka baru dalam perkara tersebut, yakni mantan Kepala Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda, ketika dirinya memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Orlando.
Meski demikian, konfirmasi mengenai keberadaan atau isi komunikasi tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh substansi tuduhan yang terdapat di dalamnya.
KPK tetap harus menguji setiap informasi melalui proses penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
KPK Didorong Telusuri Aliran Dana Jika Ada Bukti
Apabila dalam pendalaman ditemukan indikasi adanya aliran uang, KPK memiliki ruang untuk menelusuri sumber dana, pihak yang mengumpulkan, pihak yang menerima, tujuan penggunaan uang, serta kemungkinan adanya hubungan dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Penelusuran juga penting untuk mengetahui apakah dugaan pengumpulan dana tersebut benar-benar terjadi atau hanya sebatas informasi yang beredar dan belum terbukti.
Dalam perkara dugaan korupsi, aliran dana menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu penyidik mengurai hubungan antara pihak pemberi, penerima, perantara, dan tujuan pemberian.
Namun, setiap pihak yang namanya disebut dalam informasi tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang objektif dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perkara Bea Cukai Masih Berkembang
KPK saat ini masih mengembangkan perkara dugaan suap yang berkaitan dengan aktivitas kepabeanan. Sejumlah pihak telah diperiksa dan perkara tersebut juga telah menyeret tersangka baru.
Karena itu, informasi mengenai dugaan lobi mutasi dan pengumpulan dana menjadi salah satu bagian yang berpotensi diperiksa apabila penyidik menemukan keterkaitan dengan perkara utama.
KPK sendiri menegaskan bahwa setiap informasi yang masuk tidak otomatis menjadi dasar penetapan seseorang sebagai tersangka. Informasi harus diuji dengan alat bukti dan dikaitkan dengan konstruksi perkara yang sedang disidik.
Dengan demikian, publik kini menunggu sejauh mana KPK akan mendalami informasi tersebut. Jika benar terdapat aliran dana untuk memengaruhi proses mutasi atau pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan, maka pengusutan tidak hanya penting untuk mengungkap pihak yang memberikan dan menerima uang, tetapi juga untuk membongkar kemungkinan jaringan kepentingan yang berada di belakangnya.
Sebaliknya, apabila setelah dilakukan pendalaman informasi tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, maka hasil pemeriksaan juga penting disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar.
KPK kini berada pada titik penting: membedakan antara informasi intelijen, dugaan, dan fakta hukum. Setiap informasi harus diuji, setiap aliran dana harus ditelusuri, dan siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
0 Komentar