SAMBAS, KALIMANTAN BARAT — Pelaksanaan proyek Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Tebas (Komplek Kebun Jeruk) di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terus menjadi perhatian publik.
Proyek yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tersebut sebelumnya menuai berbagai pertanyaan, mulai dari keberadaan pohon di jalur pekerjaan saluran, pemasangan cerucuk, kualitas konstruksi, hingga perubahan nilai kontrak yang turun lebih dari Rp1 miliar.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, pihak pelaksana akhirnya memberikan klarifikasi. Mereka membantah sejumlah dugaan yang berkembang dan menegaskan seluruh pelaksanaan pekerjaan diklaim mengacu pada dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, hasil pengukuran, serta kondisi aktual di lapangan.
Namun demikian, karena proyek menggunakan uang negara dengan nilai puluhan miliar rupiah, publik tetap berharap seluruh pekerjaan dapat diuji secara terbuka melalui pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Nilai Kontrak Turun dari Rp22,79 Miliar Menjadi Rp21,75 Miliar
Salah satu persoalan yang paling banyak menjadi perhatian adalah perubahan nilai kontrak proyek.
Nilai kontrak awal disebut mencapai sekitar Rp22,79 miliar, kemudian mengalami perubahan melalui Adendum-02 menjadi sekitar Rp21,75 miliar.
Artinya, terdapat penurunan nilai kontrak sekitar Rp1,04 miliar.
Perubahan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai apakah terdapat pengurangan volume pekerjaan dan bagaimana penyesuaian tersebut dilakukan.
Pihak pelaksana menegaskan bahwa perubahan nilai kontrak bukan berarti otomatis terjadi kerugian keuangan negara.
Menurut mereka, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual pekerjaan di lapangan dan ditempuh melalui mekanisme adendum sesuai prosedur.
“Penyesuaian volume dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan dan dituangkan dalam adendum kontrak sesuai prosedur. Pembayaran dilakukan atas dasar pekerjaan yang benar-benar terlaksana dan terukur,” ujar pihak pelaksana dalam klarifikasinya.
Pernyataan tersebut menjadi penting, namun perubahan nilai kontrak tetap menjadi bagian yang layak diperiksa secara transparan.
Publik tentu ingin mengetahui secara jelas:
Volume pekerjaan apa yang berubah? Apa dasar perubahan tersebut? Apakah seluruh prosedur adendum telah dipenuhi? Dan apakah pekerjaan yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan volume yang terukur di lapangan?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut membutuhkan pembuktian melalui dokumen kontrak, adendum, hasil opname pekerjaan, pengukuran volume, serta pemeriksaan instansi yang memiliki kewenangan.
Pohon Kelapa Dipertahankan karena Permintaan Warga
Sorotan berikutnya menyangkut keberadaan sejumlah pohon kelapa dan tanaman produktif yang masih berada di sekitar trase saluran irigasi.
Pihak pelaksana menjelaskan bahwa persoalan keberadaan pohon tersebut telah dibahas melalui sosialisasi bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat.
Menurut mereka, sebagian masyarakat meminta tanaman yang masih produktif tetap dipertahankan selama tidak mengganggu fungsi saluran dan konstruksi.
“Keberadaan pohon telah disosialisasikan dengan kepala desa dan warga setempat. Masyarakat justru meminta agar pohon yang masih produktif tetap dipertahankan sepanjang tidak mengganggu fungsi saluran,” ujar pihak pelaksana.
Selain aspirasi masyarakat, disebutkan pula terdapat pemilik tanaman yang tidak bersedia pohonnya ditebang.
Pihak pelaksana menyebutkan bahwa dalam dokumen kontrak juga tidak terdapat alokasi khusus untuk pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, sejumlah pohon akhirnya dipertahankan.
Meski demikian, persoalan teknis tetap menjadi perhatian.
Sebab, mempertahankan pohon di sekitar konstruksi tidak boleh sampai mengurangi fungsi saluran, mengubah desain secara tidak sah, atau menimbulkan persoalan terhadap kekuatan konstruksi.
Karena itu, kesesuaian antara kondisi lapangan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis menjadi hal penting untuk diuji.
Cerucuk Disebut Sudah Dipasang Sesuai Kebutuhan Teknis
Persoalan lain yang mencuat adalah dugaan tidak dipasangnya cerucuk pada bagian pekerjaan yang membutuhkan penguatan fondasi.
Pihak pelaksana membantah dugaan tersebut.
Mereka menyatakan pemasangan cerucuk telah dilakukan pada titik-titik yang membutuhkan berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan pekerjaan.
“Pemasangan cerucuk telah dilaksanakan pada lokasi yang disyaratkan sesuai kebutuhan teknis, dan seluruh prosesnya terdokumentasi secara lengkap,” kata pihak pelaksana.
Menurut mereka, keberadaan cerucuk tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengamatan visual setelah konstruksi selesai.
Untuk memastikan apakah pekerjaan tersebut sesuai kontrak, pemeriksaan harus dilakukan dengan membandingkan gambar kerja, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, dokumentasi tahapan pekerjaan, serta kondisi aktual di lapangan.
Pihak pelaksana juga menyatakan siap menindaklanjuti apabila pemeriksaan resmi menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
Pernyataan keterbukaan tersebut menjadi catatan penting.
Jika dokumentasi dan bukti teknis memang tersedia, maka pemeriksaan independen dapat menjadi jalan untuk menjawab polemik secara objektif.
Mutu Konstruksi Tak Bisa Hanya Dinilai dari Foto
Sorotan terhadap kualitas pasangan batu, besi pengikat, serta sejumlah bagian konstruksi yang disebut mengalami kerusakan atau roboh juga mendapat tanggapan dari pihak pelaksana.
Mereka menegaskan mutu pekerjaan konstruksi tidak dapat ditentukan hanya melalui pengamatan visual atau dokumentasi foto.
Menurut pihak pelaksana, pemeriksaan harus dilakukan secara teknis dengan melihat mutu material, campuran pekerjaan, metode pelaksanaan, struktur tanah, tekanan air, kondisi cuaca, hingga kesesuaian pekerjaan dengan desain.
Apabila ditemukan konstruksi yang mengalami kerusakan, penyebabnya harus ditelusuri secara profesional.
Namun satu hal yang menjadi prinsip dalam pekerjaan pemerintah adalah jelas:
Setiap pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak wajib dievaluasi dan diperbaiki sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, jika memang terdapat bagian konstruksi yang rusak atau roboh, pemeriksaan teknis harus mampu menjawab apakah kerusakan terjadi akibat faktor alam, kondisi tanah, metode pekerjaan, mutu material, atau terdapat persoalan dalam pelaksanaan konstruksi.
Dugaan Pemberian Uang kepada Media Dibantah
Selain persoalan teknis dan anggaran, pihak pelaksana juga menanggapi tudingan mengenai dugaan pemberian uang kepada pihak media agar pemberitaan terkait proyek tidak dipublikasikan.
Pihak pelaksana menyebut tudingan tersebut sebagai persoalan serius yang tidak boleh disampaikan tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
“Ini tuduhan yang sangat serius. Hal ini sebaiknya diklarifikasi langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dan didukung bukti yang dapat diverifikasi. Kami menghormati kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi,” ujar pihak pelaksana.
Dalam konteks pemberitaan, tuduhan mengenai upaya menghambat atau memengaruhi kerja jurnalistik memang harus dibuktikan secara hati-hati.
Media memiliki fungsi kontrol sosial, sementara pihak yang diberitakan juga memiliki hak jawab dan hak untuk memberikan klarifikasi.
Karena itu, setiap informasi yang berkembang harus diuji berdasarkan fakta dan bukti.
Terbuka untuk Diperiksa, Publik Tunggu Pembuktian
Di tengah berbagai sorotan, pihak pelaksana menyatakan terbuka apabila proyek Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Tebas diperiksa oleh instansi yang berwenang.
“Setiap dugaan ketidaksesuaian dipersilakan diperiksa melalui mekanisme resmi oleh instansi berwenang, dengan mengacu pada dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, adendum, dokumentasi lapangan, dan hasil pengukuran di lokasi,” kata pihak pelaksana.
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi proses pemeriksaan yang objektif.
Karena proyek ini menggunakan anggaran negara dengan nilai puluhan miliar rupiah, pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada saling tuding antara pihak yang mengkritik dan pihak yang memberikan klarifikasi.
Yang dibutuhkan adalah pembuktian.
Dokumen harus dibuka sesuai mekanisme. Volume harus diukur. Spesifikasi harus dibandingkan. Pekerjaan harus diperiksa di lapangan.
Dengan demikian, publik dapat memperoleh jawaban yang jelas.
Jika pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi, hasil pemeriksaan akan menjadi bukti bahwa berbagai dugaan yang berkembang tidak terbukti.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ada langkah perbaikan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
APBN Bukan Sekadar Angka, Pengawasan Harus Nyata
Proyek Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Tebas dibangun untuk mendukung pengelolaan air dan kepentingan pertanian masyarakat.
Tujuan tersebut harus menjadi prioritas utama.
Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru terus dibayangi polemik mengenai kualitas pekerjaan, perubahan kontrak, dan dugaan ketidaksesuaian di lapangan.
Perdebatan mengenai pohon yang dipertahankan, cerucuk yang dipasang atau tidak dipasang, mutu pasangan batu, hingga penurunan nilai kontrak tidak boleh berakhir hanya dengan klaim.
Semua harus bisa diuji.
Publik kini menunggu apakah pengawasan teknis terhadap proyek tersebut benar-benar dilakukan secara maksimal.
Sebab, pada akhirnya, proyek APBN bukan hanya milik kontraktor atau penyelenggara pekerjaan.
Uang negara adalah uang rakyat. Dan setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pohon boleh dipertahankan. Cerucuk boleh diklaim telah dipasang. Nilai kontrak boleh berubah melalui adendum.
Tetapi satu hal tidak boleh berubah:
Kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan aturan yang berlaku.
Kini, publik menunggu bukan sekadar bantahan atau tudingan.
Publik menunggu pembuktian di lapangan.
0 Komentar