PONTIANAK — Suara aspirasi masyarakat Kalimantan Barat kembali menguat. Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, peladang dan organisasi kemasyarakatan dijadwalkan mengikuti Konsolidasi Akbar #KalbarMilikBersama, Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 18.00 WIB, bertempat di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak.
Konsolidasi tersebut menjadi ruang untuk menyatukan sikap dan memperkuat komunikasi antarelemen masyarakat dalam menyikapi sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan publik, terutama persoalan penggunaan APBD Kalimantan Barat dan rencana pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peladang.
Salah satu elemen yang menyerukan kehadiran anggotanya adalah DPP RELLA Kalbar. Melalui undangan terbuka yang ditandatangani Ketua DPP RELLA Kalbar, Iin Irwansyah, S.Sos., seluruh anggota RELLA se-Kalimantan Barat diajak hadir dalam rapat dan konsolidasi elemen organisasi.
Undangan tersebut secara khusus mencantumkan agenda rapat konsolidasi penolakan pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022 oleh Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam undangan itu juga disampaikan filosofi adat masyarakat Dayak:
“Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata. Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur pekara.”
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan menyampaikan aspirasi harus tetap menjunjung nilai keadilan, adat, kebersamaan dan aturan yang berlaku.
Perda Peladang Jadi Titik Konsolidasi
Persoalan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peladang menjadi salah satu isu yang dinilai penting untuk dibahas bersama.
Bagi masyarakat peladang, keberadaan regulasi tersebut dipandang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Kekhawatiran muncul apabila perda tersebut dicabut tanpa adanya mekanisme pengganti yang memberikan kepastian serta perlindungan yang memadai bagi masyarakat.
Karena itu, elemen masyarakat meminta agar setiap rencana perubahan maupun pencabutan perda dilakukan secara terbuka, berdasarkan kajian yang jelas dan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat.
Persoalan peladang juga tidak dapat dilepaskan dari isu kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berulang terjadi.
Penanganan karhutla tetap harus dilakukan secara serius. Namun, penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang mengabaikan hak dan kondisi masyarakat kecil.
Masyarakat peladang membutuhkan kepastian mengenai apa yang boleh dilakukan, bagaimana tata cara pelaksanaan perladangan yang aman, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah.
APBD Rp53 Miliar Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan perda, isu penggunaan APBD Kalimantan Barat juga menjadi sorotan dalam gerakan konsolidasi tersebut.
Masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran yang disebut mencapai Rp53 miliar untuk sejumlah kebutuhan, antara lain kendaraan dinas, renovasi pendopo dan pembangunan gedung parkir Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Angka tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui dasar penganggaran, prosesnya, urgensinya serta manfaatnya bagi masyarakat.
Kritik terhadap anggaran bukan berarti menolak pembangunan maupun fasilitas pemerintahan. Namun, ketika anggaran publik digunakan dalam jumlah besar, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah penggunaannya benar-benar menjadi prioritas di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi Kalimantan Barat.
Terlebih, masyarakat masih menghadapi persoalan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, karhutla dan kabut asap.
Karena APBD merupakan uang rakyat, maka setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Seruan yang kemudian mengemuka adalah:
“APBD UNTUK RAKYAT, BUKAN UNTUK PEJABAT!”
Jangan Biarkan Suara Rakyat Berhenti di Ruang Rapat
Konsolidasi Akbar ini bukan sekadar pertemuan organisasi. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan pandangan berbagai elemen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Mahasiswa, organisasi masyarakat, pemuda, peladang dan masyarakat umum memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Namun, seluruh penyampaian aspirasi juga diharapkan dilakukan secara tertib, damai dan sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah daerah pun diharapkan tidak memandang kritik sebagai ancaman. Kritik masyarakat justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Jika terdapat keberatan terhadap penggunaan APBD, pemerintah dapat menjawabnya dengan data.
Jika terdapat persoalan mengenai Perda Peladang, pemerintah dapat menjelaskannya melalui kajian, dasar hukum dan proses pembahasan yang transparan.
Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada slogan, tetapi menghasilkan kepastian dan solusi.
RELLA Kalbar Ajak Seluruh Anggota Hadir
DPP RELLA Kalbar melalui undangan terbuka mengajak seluruh anggota RELLA se-Kalimantan Barat untuk menghadiri rapat konsolidasi.
Bahkan, anggota RELLA dari luar daerah yang kebetulan sedang berada di Kota Pontianak juga dipersilakan hadir apabila memiliki waktu.
Kehadiran anggota dari berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat komunikasi organisasi serta menyatukan langkah dalam menyikapi persoalan yang dianggap menyangkut kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
Agenda konsolidasi akan dilaksanakan:
Hari: Selasa, 25 Agustus 2026
Waktu: 18.00 WIB sampai selesai
Tempat: Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak
Agenda: Rapat konsolidasi penolakan pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peladang.
Kalbar Milik Bersama
Konsolidasi #KalbarMilikBersama membawa pesan bahwa pengelolaan Kalimantan Barat tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mengenai kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Karena itu, tuntutan terhadap transparansi APBD dan perlindungan terhadap peladang harus ditempatkan dalam kerangka pengawasan publik dan kepentingan masyarakat luas.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga kebijakan yang memberikan rasa adil dan kepastian hukum.
APBD harus memberikan manfaat bagi rakyat.
Peladang harus memperoleh kepastian hukum.
Karhutla harus ditangani secara serius.
Dan setiap kebijakan pemerintah harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
Kalimantan Barat bukan milik segelintir pihak. Kalbar adalah milik bersama, dan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat patut dibahas secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab.
Adil Ka' Talino. Bacuramin Ka' Saruga. Basengat Ka' Jubata.
0 Komentar