Konsep Transformasi Ekonomi Islam: Paradigma Safwan Idris dan Didin Hafidhuddin
Oleh Dr. ICHSAN IQBAL
Dosen Magister Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana IAIN Pontianak
Transformasi radikal dari peran zakat konsumtif menuju agregasi kekuatan ekonomi makro tidak terlepas dari rumusan filosofis dan aplikatif para cendekiawan zakat terkemuka. Kedudukan gerakan zakat dalam mengorkestrasi suatu transformasi ekonomi negara sangatlah esensial.
Menurut Safwan Idris, gerakan zakat adalah suatu bentuk gerakan untuk mengubah kehidupan sosiologis dan ekonomi masyarakat yang selama ini dipengaruhi oleh sifat individualistis, materialistis, kapitalistis, dan liberalistis. Safwan menyoroti bahwa arsitektur ekonomi Barat acap kali didorong secara murni oleh keserakahan, ambisi pengejaran kenikmatan material yang tak terbatas, dan penuh pertentangan serta kompetisi destruktif antarkelas. Zakat hadir sebagai intervensi ilahi untuk mengubah tatanan tersebut menjadi kehidupan ekonomi yang berasaskan keadilan, keseimbangan yang menjamin pertumbuhan stabil, pemerataan struktural, kebersamaan, dan kesejahteraan kolektif.
Konsep transformasi ini menjamin perlindungan sumber daya dari eksploitasi berlebihan, menghormati hak asasi serta harkat martabat manusia yang paling lemah, dan berfungsi preventif dalam mencegah pecahnya berbagai konflik horizontal dan pertentangan vertikal di dalam masyarakat. Dalam konsepsi transformasi tersebut terkandung makna bahwa gerakan zakat sesungguhnya adalah gerakan edukasi yang bersifat menyeluruh; gerakan mendidik jiwa manusia, membersihkan hati, menyehatkan infrastruktur kehidupan material, sekaligus gerakan penyadaran intelektual, pencerahan kultural, dan pemberdayaan ekonomi. Tujuan tertingginya adalah mewujudkan masyarakat agar zakat kelak dapat diterima sebagai suatu kebutuhan hidup yang bersifat alamiah, dan bukan semata-mata suatu beban pajak atau regulasi yang dipaksakan secara formal oleh negara.
Gerakan zakat sebagai gerakan transformasi sistem makro didasarkan kepada suatu anggapan bahwa filosofi dan ajaran zakat merupakan sumber konseptual utama dari prinsip-prinsip kehidupan berekonomi di dalam kerangka peradaban Islam. Ekonomi Islam adalah suatu sistem perekonomian yang bersih, disucikan, dan terbebaskan dari noda keserakahan eksploitatif—dan esensi nilai-nilai kebersihan tersebut termanifestasi secara sempurna di dalam ajaran zakat.
Disiplin Ilmu Ekonomi Islam mustahil untuk bisa dilepaskan dari integrasi nilai-nilai keesaan Tuhan yang melahirkan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan. Dengan ajaran zakatlah rukun Islam yang lima berdiri tegak sebagai pilar fundamental syariat Islam yang berbicara langsung mengenai perputaran kekayaan ekonomi yang diresapi nilai ketauhidan, kedermawanan, dan perikemanusiaan. Para pakar meyakini bahwa kalau rukun Islam yang ketiga ini tidak digunakan sebagai acuan dasar dalam membangun dan membicarakan sistem makroekonomi Islam, maka tidak akan ada elemen rukun Islam lainnya yang memiliki relevansi yang lebih layak untuk digunakan sebagai fondasi dalam membicarakan regulasi dan penataan kehidupan ekonomi pasar.
Sebagai sebuah sistem ekonomi makro yang berpusat pada ajaran zakat, maka dengan sendirinya Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang melarang keras praktik riba. Riba secara matematis dan empiris akan menimbulkan penumpukan kekayaan, eksploitasi, dan ketidakadilan sistemik. Makna operasional dari riba bertentangan secara langsung dengan makna pemerataan dan pensucian yang terkandung dalam hakikat zakat.
Dalam hukum kodrat manusia, salah satu unsur penting dari kehidupan ekonomi adalah dorongan untuk mengembangkan harta atau memperbesar kekayaan melalui ikhtiar usaha perdagangan yang dinamis dan melibatkan percampuran modal finansial, tenaga kerja, dan kepandaian atau inovasi manusia. Aktivitas penciptaan nilai tambah ini merupakan bentuk pengembangan kekayaan yang bersih dan karenanya sangat dibolehkan serta dianjurkan di dalam agama.
Akan tetapi, sistem konvensional menghadirkan entitas yang berusaha mengembangkan harta dengan semata-mata menetapkan persentase keuntungan dari uang yang dipinjamkan, berdasarkan waktu pemanfaatan modal itu, dan tanpa bersedia memikul risiko sedikitpun jika terjadi kegagalan. Inilah wujud hakikat riba. Sebenarnya harta ekonomi agregat sebuah negara tidak bisa berkembang secara riil dengan mengandalkan sistem semacam ini, namun justru menghasilkan gelembung ekonomi yang merugikan masyarakat yang bekerja di sektor riil. Karena kegagalan fundamental kapitalisme semacam itu, maka Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa hanya dengan instrumen zakatlah suatu harta dan perekonomian bangsa itu akan berkembang secara berkelanjutan, dan bukan tumbuh secara semu melalui utang sistemik dari praktik riba.
Oleh karena itu, konsep zakat dilihat dari perspektif arsitektur ekonomi dan pembangunan manusia menurut Islam adalah pembentukan tatanan ekonomi yang intinya meliputi nilai-nilai kebersihan dari eksploitasi, transparansi kejujuran dalam kontrak bisnis, keadilan distributif yang menyeluruh, pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerataan perkembangan, dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia. Karena zakat ditempatkan sebagai inti dari mesin sistem ekonomi makro Islam, maka perekonomian berlandaskan Islam itu baru dapat dikatakan tumbuh dan berkembang ketika zakat—sebagai suatu sistem sentral yang mengatur siklus kehidupan ekonomi—benar-benar dapat diwujudkan kelembagaan, diimplementasikan tanpa kompromi, dan berkembang sebagaimana mestinya di ranah kebijakan publik maupun swasta.
Selain Safwan Idris, pemikiran mengenai optimalisasi zakat juga dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin, figur intelektual yang gagasannya memiliki relevansi kuat di era pengelolaan zakat kontemporer. Menurut Didin Hafidhuddin, filosofi paling fundamental dalam manajemen dan tata kelola gerakan zakat dewasa ini adalah urgensi untuk berfokus sepenuhnya pada fase "pendayagunaan", dan bukan semata terjebak pada euforia fase "penghimpunan".
Didin menyatakan bahwa dalam rangka pencapaian misi pengentasan kemiskinan—yakni mengubah status kelompok mustahiq menjadi kelompok yang mampu membayar zakat—maka fase yang jauh lebih esensial dan menentukan adalah rekayasa manajemen pendayagunaan yang inovatif. Beliau berpendapat bahwa apabila strategi pendayagunaan dana zakat terbukti memiliki metodologi yang baik, transparan, dan mencetak kisah kemandirian umat, maka secara sosial tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat akan meningkat, dan alhasil volume penghimpunan dana akan secara otomatis bertambah. Pemikiran ini mengembalikan zakat pada fungsinya yang paling fundamental: bukan sebagai pungutan insidental, melainkan instrumen rekayasa kesejahteraan permanen bagi masyarakat lapis bawah.
Keseimbangan Sosial, Psikologis, dan Tanggung Jawab Kolektif Perspektif Zakat
Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada kurva makro-mikro ekonomi, maka zakat jika dilihat dari perspektif teori sosiologi dan psikologi massa secara nyata dapat mengembangkan ekosistem rasa tanggung jawab sosial yang sangat kokoh. Turunnya perintah wajib tentang zakat sesungguhnya merupakan salah satu upaya ilahi untuk memastikan pelaksanaan ajaran Islam mengenai struktur pertanggungjawaban sosial kolektif yang mengikat.
Dalam konfigurasi ajaran Islam, masyarakat sebagai entitas makro secara kolektif memikul tanggung jawab hukum dan etis yang tak terelakkan untuk melindungi individu dan anggota-anggota masyarakat yang berada di posisi rentan, serta senantiasa memelihara kelangsungan kepentingannya agar tidak tergilas oleh mekanisme pasar bebas.
Secara komunal, masyarakat dan lingkungan sosial terdekat juga diperintahkan untuk merasa memikul beban tanggung jawab terhadap penderitaan individu fakir miskin yang ada di sekitar wilayah mereka. Individu-individu yang mampu wajib memberikan bantuan kepada kaum fakir miskin secara proporsional sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Dalam ruang lingkup yang lebih luas, para ulama dan pemimpin masyarakat secara terus-menerus dianjurkan untuk mengajak kelompok orang kaya agar mereka mau membantu orang-orang miskin tanpa adanya motif ikatan politik atau syarat apapun. Dengan terinternalisasinya pemahaman mendalam mengenai hakikat tanggung jawab sosial kolektif ini, maka setiap insan muslim diharapkan dapat membangkitkan kesadarannya dalam melaksanakan amanat kewajibannya sebagai bagian dari tubuh masyarakat itu sendiri.
Pengaruh luar biasa yang dikatalisasi oleh institusi zakat dalam upayanya mewujudkan stabilitas dan keseimbangan sosial, menurut analisis komprehensif dari Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, dapat diuraikan ke dalam dua dimensi fundamental:
1. Dimensi Pertama: Peringatan untuk menghindari sifat kikir dan mendustakan esensi agama. Pemberlakuan zakat berfungsi secara mendasar dalam membersihkan perasaan-perasaan buruk yang sering menimbulkan friksi antarkelas sosial. Zakat memperbaiki kualitas hubungan kemanusiaan antara kelompok yang mampu dengan kelompok penerima. Melalui interaksi yang didasari kedermawanan ini, zakat secara psikologis memperkuat keikhlasan dan sekaligus menumbuhkan empati yang mendalam akan pentingnya saling ketergantungan antarmanusia. Dengan terpupuknya keikhlasan dan kemampuan memahami penderitaan sesama, maka akan lahir kerja sama sosial dan persatuan masyarakat yang sangat kokoh.
2. Dimensi Kedua: Pengaruh zakat terhadap rekayasa perilaku sosial dan ketahanan jiwa. Berdasarkan studi, pengaruh yang paling terasa dari zakat adalah kemampuannya dalam menghapuskan kecemasan akan kelaparan atau kebangkrutan, menetralisir kegelisahan, serta memfasilitasi individu agar dapat kembali bekerja dengan tenang. Lebih jauh, bantuan melalui zakat menumbuhkan rasa percaya diri, membangun kembali martabat diri, serta menghapuskan rasa benci, iri hati, dan kemarahan sosial yang mungkin timbul ketika kelompok miskin melihat kemewahan tetangganya.
Apabila ditarik kepada skala makro, maka kumulasi dari pengaruh sistemik zakat adalah terciptanya tatanan masyarakat yang selalu bersemangat dalam bekerja dan berkarya, saling memahami, tolong-menolong, serta senantiasa tulus dan dermawannya sebagai karakter bangsa.
Pada perpaduan fondasi mikro dan makroekonomi, prinsip keadilan distribusional, gagasan peradaban yang bersih dari eksploitasi, rekayasa pemberdayaan, hingga analisis sosial-psikologis mendalam—zakat membuktikan dirinya bukan sekadar sebagai variabel tambahan dalam perekonomian modern, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial dan kebijakan fiskal yang tangguh, tepat sasaran, dan senantiasa menuntun masyarakat menuju tatanan yang makmur, berkeadilan, dan bermartabat.
0 Komentar