Sorotan tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong pemerintah mengoptimalkan seluruh sumber penerimaan yang sah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak, Berdi, S.Sos, menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Menurutnya, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila seluruh objek pajak, aset, dan retribusi dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
"Kami meminta Pemerintah Kota Pontianak melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh wajib pajak. Potensi penerimaan daerah harus digali secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Berdi, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut pendataan wajib pajak, tetapi juga efektivitas sistem pemungutan, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran, serta pembaruan basis data agar tidak terjadi kebocoran potensi penerimaan daerah.
Selain sektor perpajakan, Komisi III juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Pontianak yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dioptimalkan. Berdi menegaskan aset daerah tidak boleh sekadar tercatat sebagai inventaris pemerintah, melainkan harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata melalui pemanfaatan yang produktif dan bernilai tambah.
"Kami melihat masih terdapat ruang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pengelolaan aset pemerintah maupun pasar. Potensi pendapatannya belum maksimal. Karena itu, kami mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh agar setiap aset benar-benar memberikan kontribusi terhadap kas daerah," ujarnya.
Komisi III menilai optimalisasi aset dapat dilakukan melalui penataan administrasi yang lebih baik, inventarisasi aset secara berkala, peningkatan pemanfaatan aset yang belum produktif, hingga kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak kalah penting, sektor pasar tradisional juga menjadi perhatian DPRD. Pasar dinilai memiliki peran strategis sebagai sumber retribusi daerah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Secara normatif, dorongan Komisi III tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga menegaskan bahwa barang milik daerah wajib dikelola secara tertib administrasi, dimanfaatkan secara optimal, serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah daerah.
Sementara itu, pengelolaan pasar sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola fasilitas perdagangan secara efektif demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi III DPRD Kota Pontianak menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan pajak, aset, dan pasar. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan setiap potensi penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga mampu memperkuat kemandirian fiskal Kota Pontianak tanpa membebani masyarakat.
Hingga rapat kerja tersebut berlangsung, pembahasan yang disampaikan Komisi III masih berupa rekomendasi, masukan, dan dorongan evaluasi terhadap tata kelola PAD. DPRD berharap Pemerintah Kota Pontianak dapat menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan agar potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Fredy Legito)
0 Komentar