JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dari tahun ke tahun kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas tata kelola kehutanan, pengawasan perizinan, serta ketegasan penegakan hukum di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi Reset Kehutanan menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api ketika kebakaran telah meluas. Pemerintah didorong untuk membenahi persoalan dari hulu, terutama dalam proses penerbitan izin, pengawasan terhadap pemegang konsesi, hingga pemulihan lingkungan yang terdampak.
Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lasmi Natalia Simanjuntak, menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus kebakaran tidak akan cukup apabila tidak disertai langkah nyata untuk memulihkan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman tanpa memastikan pemulihan ekologis berpotensi menjadi persoalan serius dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman di hilir, melainkan harus mengedepankan pencegahan sejak dari hulu,” kata Lasmi dalam konferensi pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Perizinan Dinilai Harus Menjadi Benteng Pencegahan.
Koalisi Reset Kehutanan menyoroti tata kelola perizinan sebagai salah satu titik paling awal yang menentukan risiko kerusakan lingkungan.
Sebelum sebuah izin usaha diterbitkan, pemerintah dinilai harus memastikan lokasi kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana tata ruang, fungsi kawasan, serta kondisi ekologis wilayah tersebut.
Evaluasi menjadi semakin penting apabila izin berada di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk wilayah ekosistem gambut.
Menurut Lasmi, persoalan tersebut seharusnya telah diperhitungkan sejak tahap perencanaan dan penerbitan izin, bukan baru menjadi perhatian setelah kebakaran terjadi.
Dengan kata lain, pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan melalui kesiapan personel pemadam dan peralatan di lapangan. Sistem pencegahan harus dimulai sejak negara menentukan penggunaan suatu kawasan dan memberikan izin kepada pelaku usaha.
Setelah izin diterbitkan, pemerintah juga dinilai memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara berkala dan memastikan seluruh kewajiban pemegang izin benar-benar dijalankan.
Pengawasan tersebut, menurut Koalisi, mencakup kesiapan sistem pencegahan kebakaran, deteksi dini, sarana pengendalian api, hingga kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan.
“Jika ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran, sanksi administratif harus diterapkan secara konsisten. Pertanyaannya, apakah penegakan hukum administrasi ini sudah dijalankan secara maksimal?” tegas Lasmi.
Tidak Cukup Menemukan Pelanggaran, Harus Ada Tindakan Korektif
Koalisi menilai pengawasan tidak boleh berhenti pada kegiatan pemeriksaan dan pencatatan pelanggaran.
Ketika ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah dituntut mengambil langkah korektif yang nyata untuk memastikan pelanggaran tidak terus berulang.
Tindakan tersebut dinilai penting bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendorong kepatuhan, mencegah kerusakan yang lebih luas, dan memastikan lingkungan yang telah terdampak mendapatkan pemulihan.
Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, Lasmi menyebut pemerintah memiliki sejumlah instrumen, mulai dari penegakan hukum administrasi, gugatan perdata, hingga proses pidana.
Ia juga menyinggung prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dalam perkara lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah memiliki kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha melalui prinsip strict liability. Melalui prinsip ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kebakaran yang terjadi di area wilayah kerjanya,” ujarnya.
Namun, Koalisi menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara konsisten dan tidak berhenti pada proses formal.
Pertanyaan pentingnya, menurut mereka, bukan hanya siapa yang diproses secara hukum, melainkan apakah kerusakan lingkungan benar-benar dipulihkan dan apakah sistem yang menyebabkan kebakaran terus berulang telah diperbaiki.
Koalisi Tolak Karhutla Semata-Mata Dikaitkan dengan El Nino
Dalam konferensi pers tersebut, Koalisi Reset Kehutanan juga membantah pandangan yang semata-mata menempatkan fenomena El Nino sebagai penyebab utama kebakaran hutan dan lahan.
Peneliti dan Pengkampanye Hutan Forest Watch Indonesia (FWI), Tsabit Khairul Auni, menyatakan bahwa faktor aktivitas manusia harus menjadi perhatian utama dalam membaca pola karhutla yang terus berulang.
Menurutnya, fenomena iklim dapat menjadi faktor yang memperparah kondisi, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengabaikan persoalan aktivitas manusia dan perubahan tata kelola lanskap.
“Kebakaran hutan terjadi dari tahun ke tahun dan membentuk pola lima tahunan. Kita tidak bisa mengambinghitamkan El Nino karena 99 persen karhutla murni disebabkan oleh aktivitas antropogenik manusia,” ujar Tsabit.
Pernyataan tersebut merupakan hasil analisis dan pandangan yang disampaikan FWI dalam kegiatan Koalisi Reset Kehutanan.
Menurut data yang dipaparkan FWI, sepanjang tahun 2026 hingga 21 Agustus, terdeteksi sebanyak 8.918 titik panas di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
FWI menyebut data tersebut diperoleh melalui analisis berbasis bukti dan pemantauan titik panas dengan tingkat akurasi yang mereka klaim berada di atas 85 persen.
Kalimantan Dominasi Sebaran Titik Panas
Dalam pemaparan Koalisi, Kalimantan disebut menjadi wilayah dengan sebaran titik panas terbesar.
Berdasarkan analisis FWI, sekitar 57 persen titik panas berada di wilayah Kalimantan, sementara Sumatra menyumbang sekitar 18,9 persen.
FWI juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis citra satelit mereka, sekitar 4.500 titik api berada di kawasan hutan negara.
Sebagian kawasan tersebut, menurut FWI, telah dibebani berbagai bentuk izin konsesi, termasuk kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Temuan tersebut menjadi perhatian Koalisi karena tingginya jumlah titik panas dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan tata kelola kawasan dan tekanan terhadap ekosistem.
Tsabit mengatakan data FWI menunjukkan adanya kesesuaian antara wilayah dengan tingkat deforestasi tinggi, tekanan perizinan yang besar, dan tingginya sebaran titik panas.
Ia secara khusus menyoroti kondisi di Kalimantan Barat.
“Data FWI menunjukkan adanya kesesuaian: Kalimantan Barat mencatatkan deforestasi tertinggi sekaligus jumlah titik panas terbanyak pada 2026. Jika pemerintah menyalahkan El Nino, apakah fenomena alam tersebut memilih-milih tempat?” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap pendekatan yang dinilai terlalu sederhana dalam menjelaskan penyebab karhutla.
Menurut Koalisi, faktor iklim memang dapat memperburuk kondisi kekeringan, tetapi struktur tata kelola lahan dan aktivitas manusia tetap harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan.
Jaringan Kanal dan Ancaman Ekosistem Gambut
Persoalan lain yang turut disoroti adalah keberadaan jaringan kanal dalam skala besar di sejumlah wilayah Indonesia.
Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Septian, menyampaikan hasil studi organisasinya yang menemukan sekitar 281.000 jaringan kanal yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.
Keberadaan jaringan kanal tersebut, menurut kajian yang dipaparkan, memiliki dampak terhadap kondisi hidrologis ekosistem gambut.
“Sebagai gambaran, total panjang jaringan kanal tersebut setara dengan 120 kali panjang Tol Trans-Jawa rute Merak–Banyuwangi,” kata Putra.
Menurut Koalisi, pengeringan kawasan gambut akibat perubahan sistem hidrologis dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran.
Karena itu, mereka menilai persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari sejarah konversi ekosistem gambut dan perubahan besar terhadap lanskap.
El Nino, dalam pandangan Koalisi, dapat menjadi faktor pemicu atau memperburuk kondisi kekeringan, tetapi bukan satu-satunya penjelasan atas kebakaran yang terjadi secara masif.
Mayoritas Titik Panas Disebut Berada di Lanskap Konsesi
Sementara itu, Kepala Kampanye Kaoem Telapak, Denny Bhatara, menyampaikan bahwa pada periode 1 hingga 22 Agustus 2026, konsentrasi titik api tertinggi ditemukan di sejumlah wilayah seperti Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Jambi, serta beberapa wilayah di Riau.
Ia menilai lanskap perizinan berbasis lahan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Menurut hasil kajian yang dipaparkan Kaoem Telapak, mayoritas titik panas ditemukan pada wilayah yang berada di area konsesi pertambangan, kemudian diikuti oleh kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit.
“Secara geografis dan berdasarkan tipologi perizinan, hasil kajian kami menunjukkan bahwa mayoritas titik panas berada di area konsesi pertambangan, diikuti oleh area konsesi perkebunan sawit,” tegas Denny.
Temuan tersebut, menurut Koalisi, seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat evaluasi terhadap pemegang izin serta memastikan seluruh kewajiban pencegahan kebakaran benar-benar dilaksanakan.
Jangan Hanya Cari Pelaku, Benahi Sistem yang Memungkinkan Kebakaran
Koalisi Reset Kehutanan pada akhirnya menekankan bahwa persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan mencari pelaku setelah api muncul.
Yang tidak kalah penting adalah membongkar dan memperbaiki sistem yang memungkinkan kebakaran terus berulang.
Mulai dari proses penerbitan izin, kesesuaian tata ruang, perlindungan kawasan gambut, pengawasan terhadap perusahaan, penegakan sanksi administratif, gugatan perdata, proses pidana, hingga pemulihan lingkungan harus menjadi satu kesatuan kebijakan.
Pendekatan yang hanya mengandalkan pemadaman api di lapangan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar.
Api memang dapat dipadamkan, tetapi tanpa perbaikan tata kelola, pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum yang memberikan efek korektif, risiko kebakaran akan terus muncul kembali pada musim berikutnya.
Koalisi menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan harus memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar menghasilkan perkara dan putusan.
Pemulihan lingkungan, perlindungan masyarakat, pencegahan kerusakan berulang, serta pembenahan tata kelola harus menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya.
Karhutla, menurut Koalisi Reset Kehutanan, bukan semata persoalan api yang harus dipadamkan. Lebih jauh, persoalan tersebut adalah ujian terhadap keberanian negara untuk mengevaluasi izin, mengawasi pemegang konsesi, menindak pelanggaran secara konsisten, dan memulihkan lingkungan yang telah rusak.
Jika penanganan hanya dilakukan ketika asap telah menyelimuti langit, sementara persoalan di hulunya terus dibiarkan, maka siklus karhutla berpotensi kembali berulang—dan publik kembali menanggung dampaknya.
Fredy Legito
0 Komentar