PANYABUNGAN, MANDAILING NATAL — Dugaan penelantaran terhadap 30 jamaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, menuai kecaman keras dari Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, H. Erwin Efendi Lubis, S.H.
Erwin menilai dugaan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut tidak hanya merugikan jamaah secara materi, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan menyangkut kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan impian ibadahnya kepada biro perjalanan umrah.
Ia bahkan menyebut dugaan penelantaran tersebut sebagai “jahiliyah modern”, karena menurutnya para jamaah yang hendak menjalankan ibadah ke Tanah Suci seharusnya mendapatkan pelayanan dan perlindungan, bukan justru dibiarkan menghadapi ketidakpastian.
“Ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir dari segi apa pun. Ini sungguh memprihatinkan. Perbuatan jahiliyah modern yang miris, karena tega melecehkan para tamu Allah yang memiliki niat suci menghadap ke Baitullah,” tegas Erwin saat memberikan keterangan pers di Kantor DPC Gerindra Madina, Kamis (20/8/2026).
Jamaah Jangan Dijadikan Korban
Menurut Erwin, persoalan tersebut harus segera mendapatkan penanganan serius. Pihak biro perjalanan yang membawa atau bertanggung jawab terhadap keberangkatan jamaah diminta segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Ia menegaskan, jamaah tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri dampak dari persoalan manajemen atau pelayanan biro perjalanan.
Sebagai Ketua DPRD sekaligus representasi masyarakat, Erwin mendesak manajemen travel yang bersangkutan segera muncul, memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan tersebut secara bertanggung jawab.
“Jangan zolimi umat yang ingin menunaikan ibadah suci. Saya selaku Ketua DPRD mengutuk keras tindakan travel bersangkutan. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan ketulusan niat warga untuk beribadah ke Tanah Suci demi mengejar keuntungan pribadi atau kelompok semata,” cetusnya.
Erwin menilai persoalan tersebut menjadi semakin serius karena menyangkut masyarakat yang telah mempercayakan uang, waktu dan harapan kepada biro perjalanan.
Perjuangan Jamaah Mengumpulkan Biaya Tidak Mudah
Erwin mengingatkan bahwa keberangkatan umrah bukan perkara sederhana bagi sebagian masyarakat Madina. Banyak jamaah harus menabung dalam waktu lama untuk dapat mewujudkan keinginan beribadah ke Tanah Suci.
Karena itu, ia meminta pihak penyelenggara perjalanan umrah memahami besarnya pengorbanan para jamaah.
“Tolong kaji dengan hati. Seseorang yang berangkat umrah itu perjuangannya berat. Ada yang harus menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai menjual harta benda berharga miliknya,” ungkapnya.
Menurutnya, ketika masyarakat sudah menyerahkan kepercayaan kepada biro perjalanan, maka penyelenggara memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan seluruh kebutuhan jamaah dipersiapkan dengan baik.
Travel Diminta Tidak Main-Main dengan Kepercayaan Jamaah
Erwin memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha perjalanan umrah agar tidak menjadikan keinginan masyarakat untuk beribadah sebagai celah mencari keuntungan tanpa memperhatikan tanggung jawab pelayanan.
Ia meminta setiap biro perjalanan melakukan persiapan secara matang, mulai dari dokumen perjalanan, tiket, akomodasi, transportasi, konsumsi hingga pendampingan jamaah.
Menurutnya, persoalan seperti dugaan penelantaran harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh penyelenggara perjalanan umrah di Madina.
“Kepada semua pemilik travel umrah di Madina, berkacalah sebelum bertindak. Evaluasi internal dan siapkan seluruh kebutuhan akomodasi jamaah dengan matang sebelum membawa mereka keluar daerah. Jangan buat masyarakat kecewa,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Teliti Memilih Travel
Di sisi lain, Erwin mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan penawaran perjalanan umrah yang terlihat murah atau menawarkan berbagai fasilitas tanpa memastikan legalitas dan rekam jejak penyelenggaranya.
Ia meminta calon jamaah melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyerahkan uang kepada biro perjalanan.
“Masyarakat harus rasional. Jangan mudah terbuai oleh tawaran ongkos yang sangat murah, fasilitas muluk-muluk, atau janji manis yang menggugah. Pastikan travel tersebut memiliki izin resmi, kredibilitas yang meyakinkan, dan bertanggung jawab,” imbaunya.
Menurutnya, masyarakat harus menjadikan dugaan kasus tersebut sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah.
Jangan Generalisasi Seluruh Travel Umrah
Meski mengecam keras dugaan penelantaran tersebut, Erwin tetap mengapresiasi biro perjalanan umrah di Madina yang selama ini menjalankan usaha secara profesional dan amanah.
Ia berharap persoalan yang terjadi tidak kemudian menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh biro perjalanan umrah.
“Masih banyak travel yang bekerja secara profesional, amanah dan benar-benar memberikan pelayanan kepada jamaah. Karena itu, yang harus ditindak adalah apabila memang terbukti ada pihak yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Instansi Terkait Diminta Segera Turun Tangan
Erwin juga meminta instansi terkait segera memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan jamaah berada dalam ketidakpastian, terlebih apabila mereka telah berhari-hari berada di luar daerah tanpa kepastian keberangkatan maupun kepulangan.
Ia berharap pihak yang berwenang dapat melakukan klarifikasi, memastikan kondisi seluruh jamaah, serta mencari solusi terbaik berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Erwin juga mendoakan agar seluruh jamaah dalam kondisi sehat dan segera mendapatkan kepastian mengenai nasib perjalanan mereka.
“Mudah-mudahan masalah ini segera selesai dan ada jalan keluar terbaik bagi para korban. Kami berharap seluruh jamaah yang terlantar dapat segera kembali ke Mandailing Natal dengan selamat,” pungkasnya.
Dugaan penelantaran tersebut kini menjadi perhatian publik. Selain penyelesaian terhadap kondisi 30 jamaah, masyarakat juga menunggu kejelasan mengenai tanggung jawab biro perjalanan serta langkah instansi terkait untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, proses selanjutnya diharapkan dilakukan secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Magrifatullah
0 Komentar