PONTIANAK — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menuntaskan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sanggau tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027.
Harmonisasi tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan aturan yang nantinya menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan belanja daerah memiliki landasan hukum yang jelas, konsepsi yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat diterapkan secara efektif dan akuntabel.
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi digelar di Ruang Rapat Edward Kanwil Kemenkum Kalbar, Kamis (27/8/2026).
Rapat dipimpin Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dini Nursilawati, didampingi Tim Kelompok Kerja (Pokja) 4 Pengharmonisasian.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menguji sekaligus menyempurnakan substansi Raperbup sebelum masuk ke tahapan penetapan.
Sejumlah pihak yang hadir antara lain perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, Asisten Administrasi Umum Setda Sanggau, Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau, serta Bagian Hukum Setda Sanggau.
Tim Pokja 4 Kanwil Kemenkum Kalbar yang terdiri dari Dono Doto Wasono, Tri Wibowo, Wita Yuni Astuti, Ira Witrijayanti, dan Dimas Rico turut melakukan pengkajian terhadap materi rancangan regulasi tersebut.
Bukan Sekadar Daftar Harga
Harmonisasi Raperbup ini bukan sekadar menyusun daftar harga barang dan jasa. Standar Harga Satuan memiliki posisi penting dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah karena menjadi salah satu instrumen untuk memastikan belanja daerah memiliki acuan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 perlu memperhatikan kondisi harga pasar, perkembangan ekonomi daerah, kebutuhan riil perangkat daerah, serta kesesuaiannya dengan berbagai regulasi yang lebih tinggi.
Ketepatan dalam menetapkan harga acuan menjadi penting agar perencanaan anggaran tidak menghasilkan angka yang tidak realistis, tidak efisien, ataupun berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Dengan kata lain, harmonisasi hukum menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan setiap norma yang dituangkan dalam Raperbup tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.
Diuji dari Aspek Hukum dan Kondisi Riil
Dalam pembahasan, Tim Harmonisasi mencermati sejumlah aspek secara menyeluruh. Mulai dari substansi norma, struktur pengaturan, kondisi harga pasar terkini, dinamika perekonomian lokal hingga kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, rancangan juga diuji dari sisi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan maupun tumpang tindih regulasi.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat setiap rupiah dalam APBD pada akhirnya merupakan bagian dari keuangan publik yang penggunaannya harus mengikuti prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, kepatuhan terhadap aturan, serta akuntabilitas.
Dengan demikian, standar harga bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Masukan Stakeholder Jadi Bahan Penyempurnaan
Proses harmonisasi dilakukan melalui pembahasan dan diskusi lintas sektor. Berbagai masukan dari perangkat daerah dan stakeholder terkait menjadi bahan untuk menyempurnakan norma maupun konsepsi teknis yang terdapat dalam rancangan.
Pendekatan tersebut diperlukan agar Raperbup yang nantinya ditetapkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyusun anggaran Tahun 2027.
Regulasi yang baik harus dapat dilaksanakan. Karena itu, kesesuaian antara norma hukum dan kondisi riil di lapangan menjadi salah satu perhatian utama dalam proses harmonisasi.
Harmonisasi Dinyatakan Rampung
Setelah seluruh materi, pasal, serta konsepsi teknis dibahas dan disepakati, proses harmonisasi Raperbup Standar Harga Satuan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2027 dinyatakan selesai.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari proses administratif agar rancangan regulasi dapat melanjutkan tahapan berikutnya hingga penetapan oleh Bupati Sanggau sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kemenkum Kalbar Kawal Kualitas Regulasi Daerah
Rampungnya harmonisasi ini sekaligus mempertegas posisi Kanwil Kemenkum Kalbar dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harmonis, aplikatif, dan memiliki kepastian dalam pelaksanaannya.
Pengawalan sejak tahap rancangan menjadi penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum setelah sebuah regulasi diberlakukan.
Terlebih, Raperbup tentang Standar Harga Satuan berkaitan langsung dengan proses perencanaan belanja daerah. Semakin jelas dan realistis standar yang digunakan, semakin kuat pula dasar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penganggaran.
Pada akhirnya, kualitas regulasi akan ikut menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, dapat dilaksanakan, dan tetap berpihak pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta bertanggung jawab.
Raperbup boleh berupa rancangan, tetapi standar yang disusun di dalamnya akan menjadi salah satu pijakan penting bagi penggunaan anggaran publik Kabupaten Sanggau pada 2027.
Fredy Legito
0 Komentar