BANDA ACEH — Keluarga anak korban kekerasan seksual berinisial CB mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Dinas Sosial, memberikan penjelasan terbuka mengenai proses penempatan bayi perempuan yang dilahirkan CB.
Keluarga juga meminta agar status dan keberadaan bayi tersebut dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Desakan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum keluarga, Win Win, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (14/8/2026).
Menurut pihak keluarga, persoalan bermula setelah CB melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Harapan Bunda pada 23 Februari 2026. Kehamilan tersebut disebut merupakan akibat kekerasan seksual yang dialami CB.
Karena CB masih berusia anak dan disebut mengalami trauma, keluarga sebelumnya sepakat agar bayi untuk sementara mendapatkan pengasuhan melalui Dinas Sosial.
Kesepakatan tersebut disebut dituangkan dalam dokumen tertanggal 27 Februari 2026.
Keluarga Pertanyakan Proses Penyerahan Bayi
Namun, menurut kuasa hukum keluarga, dua hari setelah kesepakatan tersebut, bayi disebut telah diserahkan kepada calon orang tua angkat.
Pihak keluarga mempertanyakan proses tersebut karena berdasarkan penelusuran mereka terhadap perkara di Mahkamah Syar'iyah, belum ditemukan adanya penetapan pengadilan terkait pengangkatan anak tersebut.
“Proses yang dianggap terburu-buru tanpa penetapan pengadilan ini dikhawatirkan melanggar aturan, padahal ibu kandung kini mulai pulih dan menginginkan kembali anaknya,” ujar Win Win.
Keluarga menilai persoalan pengasuhan maupun pengangkatan anak seharusnya dilakukan melalui prosedur yang jelas, transparan, serta mempertimbangkan kondisi ibu dan kepentingan terbaik bagi bayi.
Pertanyakan Aspek Hukum Pengangkatan Anak
Pihak keluarga juga mempertanyakan dasar hukum penyerahan bayi kepada calon orang tua angkat apabila seluruh tahapan dan persyaratan pengangkatan anak belum terpenuhi.
Mereka merujuk pada ketentuan mengenai pengangkatan anak yang mensyaratkan adanya proses administratif, asesmen serta penetapan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, keluarga meminta Dinas Sosial menjelaskan secara terbuka mengenai kronologi penempatan bayi, dasar keputusan, pihak yang menerima pengasuhan, serta status hukum proses tersebut.
Pihak keluarga juga menyatakan telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui nenek bayi, Ainal Mardhiah, ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2026/PN.Bna.
Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum
Kuasa hukum keluarga menyatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses penyerahan atau pengangkatan anak tersebut.
Mereka juga menyebut kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan bukti adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Namun, dugaan perdagangan orang maupun pelanggaran pidana lainnya belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum dan masih memerlukan pembuktian serta pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Keluarga menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukan semata-mata mempersoalkan siapa yang mengasuh bayi tersebut.
Mereka meminta seluruh proses dilakukan sesuai aturan, transparan, dan mengutamakan keselamatan serta kepentingan terbaik bagi anak.
Empat Tuntutan Keluarga
Dalam pernyataannya, keluarga menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, meminta agar bayi dikembalikan kepada keluarga apabila berdasarkan proses hukum dan asesmen dinyatakan hal tersebut merupakan pilihan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan kondisi ibu kandung yang kini disebut mulai pulih.
Kedua, meminta seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan, serta tidak menempatkan kepentingan administratif di atas kepentingan anak.
Ketiga, meminta agar setiap dugaan pelanggaran hukum ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku apabila ditemukan bukti yang cukup.
Keempat, meminta pemulihan terhadap CB sebagai korban kekerasan seksual tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Negara harus hadir melindungi, jangan sampai korban pemerkosaan justru menjadi korban lagi karena urusan anaknya tidak jelas urut-urutannya,” tegas kuasa hukum keluarga.
Dinsos Diminta Buka Informasi
Keluarga menyatakan tidak mempersoalkan siapa yang nantinya menjadi pengasuh bayi selama proses tersebut dilakukan berdasarkan hukum dan melalui mekanisme yang sah.
Namun, mereka meminta Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial memberikan penjelasan mengenai kronologi, dasar penempatan, proses asesmen, status hukum, serta kondisi bayi kepada pihak keluarga sesuai batas informasi yang dapat dibuka berdasarkan aturan perlindungan anak dan privasi.
Persoalan tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut sekaligus perlindungan anak, hak keluarga, proses pengangkatan anak, serta pemulihan korban kekerasan seksual.
Karena itu, penyelesaian diharapkan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tetap menghormati hak-hak korban dan memastikan seluruh proses memiliki dasar hukum yang jelas.
(Tim)
0 Komentar