PONTIANAK — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyetujui penyelesaian tiga perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR). Dua perkara berasal dari Kejaksaan Negeri Mempawah terkait penyalahgunaan narkotika, sedangkan satu perkara lainnya diajukan Kejaksaan Negeri Ketapang.
Persetujuan tersebut diberikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Laksmi Indriyah, S.H., M.H., setelah memimpin ekspose mandiri MKR yang diajukan kedua kejaksaan negeri tersebut, Selasa (18/8/2026).
Ekspose berlangsung secara virtual dan diikuti jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kalbar, termasuk Asisten Tindak Pidana Umum, koordinator, serta para kepala seksi terkait.
Dua Perkara Penyalahgunaan Narkotika
Dalam ekspose tersebut, Kejari Mempawah mengajukan dua perkara penyalahgunaan narkotika dengan tersangka Ludy Rotte alias Ludy bin Alm. Hengky Rotte dan Junianto alias Joni anak Alung.
Perkara tersebut bermula pada 11 Juni 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Keduanya disebut berada di sebuah rumah di wilayah Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
Sabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp175 ribu.
Berdasarkan penanganan perkara dan hasil asesmen, keduanya dinilai sebagai penyalahguna dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
Setelah mendengarkan pemaparan penyidik dan mempertimbangkan persyaratan yang telah dipenuhi, Wakajati Kalbar menyetujui penyelesaian kedua perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
Keduanya akan menjalani rehabilitasi rawat inap selama enam bulan di Rehabilitasi Wisma Koala Rumah Sakit Jiwa Singkawang.
Biaya rehabilitasi tersebut ditanggung secara mandiri oleh tersangka atau keluarga.
Pelaksanaan rehabilitasi selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk proses memperoleh penetapan hakim apabila diperlukan, pelaporan, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Perkara Sawit di Ketapang Juga Diselesaikan Secara Restoratif
Sementara itu, Kejari Ketapang mengajukan perkara atas nama Aken anak laki-laki dari Buntak.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan dalam perkara.
Kasus bermula ketika tersangka diminta mengangkut tandan buah segar kelapa sawit. Namun, ketika tiba di lokasi, tersangka mulai mencurigai asal-usul buah sawit yang akan diangkut.
Setelah melihat adanya dugaan pengambilan buah milik pihak lain, tersangka disebut meminta agar buah tersebut diturunkan dan kemudian meninggalkan lokasi.
Dalam proses penanganannya, telah tercapai perdamaian antara tersangka dengan pihak Koperasi Rio Gunung Panjang yang diwakili MHD Iwang.
Pihak koperasi disebut telah memberikan maaf kepada tersangka dan menyepakati penyelesaian perkara secara kekeluargaan tanpa syarat.
Setelah mempertimbangkan fakta perkara, proses perdamaian, pemberian maaf serta terpenuhinya persyaratan mekanisme keadilan restoratif, Wakajati Kalbar menyetujui perkara tersebut diselesaikan melalui MKR.
Kejari Ketapang selanjutnya diminta menindaklanjuti proses tersebut sesuai ketentuan, termasuk apabila diperlukan permohonan penetapan hakim serta melaporkan pelaksanaan penyelesaian perkara.
Penegakan Hukum Tak Hanya Menghukum
Persetujuan terhadap tiga perkara tersebut menunjukkan upaya Kejati Kalbar untuk menerapkan pendekatan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.
Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, pendekatan rehabilitasi menjadi bagian penting ketika seseorang berdasarkan hasil asesmen memang dikategorikan sebagai penyalahguna dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap.
Sementara dalam perkara lainnya, adanya perdamaian dan pemberian maaf dari pihak yang berkepentingan menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif sesuai persyaratan yang berlaku.
Namun, mekanisme tersebut tetap harus dijalankan secara selektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum. Keadilan restoratif bukan berarti menghapus proses hukum secara sembarangan, melainkan mencari penyelesaian yang mempertimbangkan kepastian hukum, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa persetujuan tersebut merupakan bagian dari komitmen menghadirkan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, proporsional dan berorientasi pada pemulihan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, hukum diharapkan tidak hanya hadir ketika seseorang harus dihukum, tetapi juga mampu memberikan ruang bagi pemulihan dan penyelesaian yang adil sepanjang seluruh persyaratan hukum terpenuhi.
Pontianak, 20 Agustus 2026
Sumber: Penkum Kejati Kalbar
0 Komentar