PONTIANAK — Polemik pembangunan gedung parkir dan fasilitas penunjang pelayanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat penjelasan langsung dari pihak Kejati Kalbar.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan, didampingi Koordinator Hendri, SH., MH., memberikan klarifikasi setelah menerima penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2026).
Aksi tersebut diikuti sekitar 300 orang dan dipimpin Koordinator Lapangan Gusti Edy. Sebanyak 10 orang perwakilan massa diterima secara langsung oleh Kepala Kejati Kalbar untuk menyampaikan aspirasi, kritik dan tuntutan terkait pembangunan fasilitas yang menjadi perhatian publik tersebut.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi. Penyampaian pendapat tersebut dinilai sebagai bagian dari kehidupan demokrasi sekaligus bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran dan fasilitas yang berasal dari dukungan pemerintah daerah.
Permohonan Bantuan Disebut Sudah Diajukan Sejak 2023
Dalam klarifikasinya, Kejati Kalbar menjelaskan bahwa permohonan bantuan sarana dan prasarana tersebut bukan merupakan usulan yang muncul secara tiba-tiba pada 2026.
Permohonan bantuan telah diajukan sejak 2023 dengan dasar kebutuhan organisasi yang dinilai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.
Kebutuhan tersebut antara lain mencakup penataan area parkir, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik, serta kebutuhan ruang penunjang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Kejaksaan kepada masyarakat.
Kejati Kalbar menjelaskan bahwa usulan tersebut baru dapat diakomodasi pada Tahun Anggaran 2026 setelah melewati tahapan perencanaan, pembahasan, penganggaran dan proses administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan demikian, pihak Kejati menegaskan bahwa proses tersebut tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran yang telah ditetapkan.
Hibah untuk Instansi Pemerintah Pusat Disebut Dimungkinkan
Terkait mekanisme pemberian hibah, Kejati Kalbar menjelaskan bahwa pemberian hibah kepada satuan kerja Pemerintah Pusat yang wilayah kerjanya berada di daerah dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejati Kalbar menyebut ketentuan tersebut antara lain mengacu pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan teknis dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Karena itu, pihak Kejati menegaskan bahwa keberadaan hibah tersebut harus dilihat dalam kerangka mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan bukan semata-mata sebagai pemberian fasilitas untuk kepentingan internal lembaga.
Namun, di tengah sorotan masyarakat, Kejati Kalbar juga menyatakan pentingnya memastikan setiap fasilitas yang dibangun menggunakan dukungan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Gedung Bukan Sekadar Tempat Parkir
Menjawab sorotan mengenai pembangunan gedung parkir, Kejati Kalbar menjelaskan bahwa area bawah bangunan memang akan digunakan sebagai fasilitas parkir.
Fasilitas tersebut ditujukan untuk menata kendaraan pegawai maupun masyarakat yang datang memperoleh pelayanan di kantor Kejati Kalbar.
Penataan area parkir tersebut diharapkan dapat membuat lingkungan kantor menjadi lebih tertib, aman dan representatif serta mengurangi penggunaan badan jalan maupun area pelayanan sebagai lokasi parkir.
Namun, menurut penjelasan Kejati Kalbar, bangunan tersebut tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat parkir.
Bangunan secara keseluruhan juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ruang pelayanan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi pegawai maupun masyarakat serta menunjang kebutuhan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kejaksaan.
Di Tengah Sorotan Publik, Kejati Pilih Langkah Terbuka
Pembangunan fasilitas dengan menggunakan dukungan anggaran pemerintah daerah sebelumnya menjadi perhatian karena masyarakat mempertanyakan skala prioritas penggunaan APBD.
Kritik tersebut muncul terutama dalam situasi ketika pemerintah daerah menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan yang juga mendesak, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar hingga penanganan persoalan lingkungan dan kebencanaan.
Karena itu, transparansi menjadi faktor penting agar tidak muncul kesan bahwa penggunaan anggaran daerah hanya menguntungkan kelompok atau lembaga tertentu.
Kejati Kalbar menyatakan menghargai pandangan tersebut.
Pihak Kejati menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap institusi, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial yang perlu didengar.
Kejati Kalbar Nyatakan Siap Kembalikan Hibah Bangunan
Salah satu poin penting dalam klarifikasi Kejati Kalbar adalah adanya pernyataan bahwa bangunan yang berasal dari hibah tersebut akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas dan kemanfaatan umum.
Kejati Kalbar menyatakan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya apabila terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak atau urgent, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai manfaat pembangunan fasilitas yang menggunakan dukungan APBD.
Dengan dikembalikannya hibah bangunan kepada pemerintah daerah, Kejati Kalbar menegaskan bahwa fasilitas tersebut pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak semata-mata dipandang sebagai fasilitas eksklusif institusi Kejaksaan.
Publik Tetap Berhak Mengawasi
Meski telah memberikan klarifikasi, penggunaan anggaran publik tetap menjadi ruang yang sah untuk diawasi masyarakat.
Anggaran yang bersumber dari APBD pada prinsipnya harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi proses, legalitas, kebutuhan, efisiensi serta manfaatnya bagi masyarakat.
Karena itu, transparansi tidak cukup hanya melalui penjelasan mengenai alasan pembangunan. Publik juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai proses penganggaran, spesifikasi pembangunan, nilai pekerjaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan fasilitas setelah selesai dibangun.
Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak ada ruang bagi spekulasi maupun dugaan mengenai adanya kepentingan tertentu di balik pembangunan fasilitas tersebut.
Kejati Kalbar menegaskan pihaknya tidak bermaksud menutup diri terhadap kritik maupun pengawasan masyarakat.
Sebaliknya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelayanan.
BPM Bubarkan Diri dengan Tertib
Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Kejati Kalbar, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam BPM Kalimantan Barat kemudian menerima klarifikasi tersebut.
Massa selanjutnya membubarkan diri dengan tertib dan aman.
Penyampaian aspirasi berlangsung sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, dengan masyarakat menyampaikan pertanyaan dan kritik mengenai penggunaan fasilitas serta anggaran yang berasal dari pemerintah daerah.
Kejati Kalbar mengapresiasi sikap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif.
Bukan Sekadar Soal Gedung, Tetapi Soal Kepercayaan Publik
Polemik pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai sebuah bangunan fisik.
Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana uang publik digunakan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan anggaran digunakan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas. Sementara lembaga penerima dukungan juga memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang jelas.
Dalam situasi ketika masyarakat semakin kritis terhadap penggunaan APBD, setiap proyek pemerintah akan selalu berhadapan dengan pertanyaan sederhana tetapi penting:
Untuk siapa anggaran tersebut digunakan, seberapa mendesak kebutuhannya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat?
Kejati Kalbar melalui klarifikasinya menyatakan menghormati pertanyaan tersebut.
Dengan adanya pernyataan mengenai rencana pengembalian hibah bangunan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kini publik menunggu bagaimana mekanisme pengembalian dan pemanfaatan fasilitas tersebut nantinya.
Transparansi dalam tahap berikutnya menjadi penting agar komitmen tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui proses yang terbuka, sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya Rp19,1 miliar atau sebuah gedung parkir. Yang jauh lebih penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat.
Fredy Legito
0 Komentar