PONTIANAK — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bersama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Pontianak memperkuat sinergi dalam penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejati Kalbar dan BSI Area Pontianak, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut turut melibatkan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, kepastian hukum, serta upaya pencegahan terhadap potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan BSI di wilayah Kalimantan Barat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, PKS tersebut harus menjadi bagian dari sinergi konkret dalam membangun tata kelola yang baik, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum sejak tahap awal.
Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan memiliki kewenangan memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, serta Tindakan Hukum Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BSI Dorong Pencegahan Sebelum Menjadi Perkara
Area Manager BSI Pontianak Hendro Kusworo menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kejati Kalbar diharapkan dapat semakin memperkuat kepastian hukum sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.
Menurutnya, sinergi dengan aparat penegak hukum tidak semestinya baru dilakukan ketika persoalan telah muncul atau berkembang menjadi sengketa.
Sebaliknya, konsultasi dan pendampingan hukum perlu ditempatkan sebagai bagian dari langkah preventif untuk mengidentifikasi sekaligus mengendalikan potensi risiko sejak awal.
Pendekatan tersebut penting mengingat kegiatan perbankan memiliki berbagai aspek hukum dan administrasi yang membutuhkan ketelitian, kepatuhan terhadap prosedur, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
FGD Bahas Mitigasi Risiko Hukum Perbankan
Usai penandatanganan PKS, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penanganan Permasalahan Hukum dan Tindakan Mitigasi Risiko Hukum di Ranah Perbankan.”
FGD menghadirkan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalbar Faisal Banu, S.H., M.Hum. sebagai pemateri.
Sejumlah poin penting menjadi perhatian dalam diskusi tersebut, antara lain optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya.
Selain itu, ditekankan pentingnya membangun mitigasi risiko sejak awal, bukan menunggu persoalan berkembang menjadi perkara hukum.
Dalam kegiatan perbankan, proses pemberian kredit juga harus dilakukan secara prudent dengan berpedoman pada SOP dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penerapan prinsip 5C, yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy, juga menjadi salah satu bagian penting dalam proses analisis kredit.
Selain itu, aspek Know Your Customer (KYC) dan pemeriksaan melalui SLIK OJK juga perlu dilakukan secara benar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.
Analisis, verifikasi, dokumentasi hingga pemeriksaan langsung ke lapangan atau on the spot juga harus dilaksanakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Early Warning System Jadi Kunci
Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap SOP, dokumentasi yang lengkap, analisis yang objektif, serta konsultasi hukum dapat menjadi bagian dari early warning system dalam kegiatan perbankan.
Sistem peringatan dini tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi persoalan sebelum berkembang menjadi sengketa atau perkara hukum.
Pengambilan keputusan kredit pun harus dilakukan secara profesional, objektif, beritikad baik, serta disertai tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil.
Dengan demikian, kepatuhan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi institusi dan para pihak yang menjalankan kegiatan usaha perbankan.
Diikuti Kejari Se-Kalimantan Barat
Kegiatan PKS dan FGD tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak dan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, jajaran BSI Pontianak dan Mempawah, serta diikuti seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat bersama jajaran BSI secara daring.
Para Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat juga turut mengikuti kegiatan tersebut.
Sinergi antara Kejati Kalbar dan BSI diharapkan tidak hanya memberikan respons ketika persoalan hukum terjadi, tetapi mampu membangun sistem pencegahan yang lebih kuat.
Kerja sama ini menegaskan komitmen bersama untuk mendorong tata kelola perbankan yang prudent, profesional, transparan, dan taat hukum, dengan mengedepankan pencegahan serta mitigasi risiko sejak dini sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa maupun perkara hukum.
Fredy Legito
0 Komentar