PONTIANAK — Komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengoptimalkan pemulihan aset hasil penegakan hukum mulai diwujudkan melalui Lelang Serentak Kejaksaan RI yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, Senin (10/8/2026).
Gerakan lelang yang berlangsung hingga 14 Agustus 2026 tersebut dibuka oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.
Pelaksanaan lelang tersebut menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti setelah perkara memperoleh putusan pengadilan. Ketika suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap dan terdapat aset yang dapat dipulihkan, proses tersebut harus dilanjutkan agar nilai ekonominya dapat kembali memberikan manfaat bagi negara.
Kepala BPA Kejaksaan Agung RI, Patris Yusrian Jaya, menyampaikan bahwa secara nasional potensi pemulihan aset melalui pelaksanaan lelang serentak diproyeksikan mencapai Rp289.397.309.438 berdasarkan nilai limit.
“Pemulihan aset tidak mengenal skala kecil maupun besar. Setiap rupiah yang dipulihkan merupakan hak negara dan masyarakat yang wajib dikembalikan,” ujar Patris saat membuka gerakan lelang di Kantor BPA Kejaksaan Agung, Ragunan, Jakarta Selatan.
Recovery Is Justice
Menurut Patris, lelang serentak tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif untuk menjual barang.
Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hasil penegakan hukum dapat dikonversi kembali menjadi manfaat ekonomi yang nyata.
Prinsip tersebut diwujudkan melalui semangat recovery is justice, yakni keadilan tidak hanya dilihat dari proses hukum dan putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan.
Semangat tersebut kemudian diterapkan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Pada hari pertama pelaksanaan lelang, sedikitnya tiga satuan kerja Kejaksaan di Kalimantan Barat langsung bergerak, yakni Kejaksaan Negeri Mempawah, Kejaksaan Negeri Sambas dan Kejaksaan Negeri Bengkayang.
Kejari Mempawah Catat Penjualan Rp418,732 Juta
Kejaksaan Negeri Mempawah mencatat capaian transaksi paling besar pada hari pertama.
Sebanyak empat objek lelang berhasil terjual dengan nilai keseluruhan mencapai Rp418.732.000.
Objek tersebut terdiri dari:
- 168 batang kayu dengan nilai limit Rp49.097.000 berhasil terjual sebesar Rp98.097.000.
- Satu unit Toyota Avanza dengan nilai limit Rp128.060.000 berhasil terjual sebesar Rp148.860.000.
- Satu unit Toyota Fortuner dengan nilai limit Rp82.462.000 berhasil terjual sebesar Rp110.462.000.
- Satu unit Daihatsu Sigra dengan nilai limit Rp55.313.000 berhasil terjual sebesar Rp61.313.000.
Sejumlah objek bahkan berhasil terjual di atas nilai limit yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kompetisi penawaran dalam mekanisme lelang.
Kejari Sambas Lepas Daihatsu Grand Max
Dari Kabupaten Sambas, Kejaksaan Negeri Sambas berhasil melelang satu unit Daihatsu Grand Max Pick Up.
Kendaraan tersebut ditawarkan dengan nilai limit Rp72.198.000 dan berhasil terjual dengan harga Rp93.198.000.
Selisih nilai penjualan dengan harga limit tersebut kembali menunjukkan bahwa mekanisme lelang resmi dapat memberikan nilai optimal terhadap objek yang ditawarkan.
Kejari Bengkayang Lelang Tiga Unit Ponsel
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Bengkayang mencatat transaksi atas tiga unit telepon seluler.
Masing-masing terdiri dari:
- HP Realme warna biru, nilai limit Rp182.000, terjual Rp332.000.
- HP Infinix warna putih, nilai limit Rp185.000, terjual Rp365.000.
- HP Oppo warna biru, nilai limit Rp216.000, terjual Rp376.000.
Meskipun nilai objek relatif kecil, transaksi tersebut tetap menjadi bagian dari rangkaian pemulihan aset yang dilakukan secara menyeluruh.
Prinsip yang dikedepankan adalah setiap aset yang secara hukum dapat dilelang harus dioptimalkan nilainya dan diproses melalui mekanisme yang sah.
Total Hari Pertama Capai Rp512,803 Juta
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Kasi Penkum menyampaikan bahwa apabila digabungkan, pelaksanaan lelang pada hari pertama dari tiga satuan kerja Kejaksaan tersebut berhasil membukukan nilai penjualan sebesar Rp512.803.000.
Capaian tersebut menunjukkan adanya respons positif terhadap objek lelang yang ditawarkan.
Di sejumlah objek, nilai penjualan bahkan mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan nilai limit yang ditetapkan.
Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa mekanisme lelang resmi dapat menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan nilai aset yang berada dalam penguasaan negara.
“Capaian itu menjadi bukti bahwa optimalisasi pemulihan aset bukan sekadar konsep di atas kertas. Barang rampasan yang sebelumnya menjadi bagian dari proses penegakan hukum kini dikonversi kembali menjadi nilai ekonomi melalui mekanisme lelang yang sah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wayan.
Kejati Kalbar Tegaskan Komitmen Pemulihan Aset
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI dalam memperkuat tata kelola barang rampasan negara.
Lelang tidak sekadar menjadi mekanisme untuk memindahkan kepemilikan barang. Lebih jauh, lelang merupakan salah satu tahapan penting dalam memastikan hasil penegakan hukum tidak berhenti sebagai barang yang tersimpan, tetapi dapat kembali memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi negara.
“Penegakan hukum tidak berhenti pada vonis. Ketika aset berhasil dipulihkan dan manfaatnya kembali kepada negara, di situlah hukum menghadirkan keadilan yang benar-benar dapat dirasakan,” tegas pihak Kejati Kalbar.
Masyarakat Diminta Waspadai Lelang Palsu
Rangkaian Lelang Serentak Kejaksaan RI masih berlangsung hingga 14 Agustus 2026.
Masyarakat yang berminat mengikuti lelang diimbau menggunakan mekanisme resmi melalui lelang.go.id.
Kejati Kalbar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan objek lelang mengatasnamakan Kejaksaan di luar mekanisme resmi.
Informasi mengenai objek lelang, jadwal, nilai limit, persyaratan peserta, tata cara penawaran dan ketentuan pembayaran harus dipastikan melalui kanal resmi.
Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap pihak yang meminta pembayaran melalui rekening pribadi atau menjanjikan kemenangan lelang dengan imbalan tertentu.
Lelang resmi harus dilaksanakan secara transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dari Aset Menjadi Manfaat
Pelaksanaan Lelang Serentak Kejaksaan RI menjadi bagian dari upaya memperkuat konsep bahwa penegakan hukum memiliki dimensi pemulihan.
Aset yang telah berkekuatan hukum tetap tidak semestinya berhenti sebagai barang sitaan atau barang rampasan yang tidak memberikan nilai ekonomi.
Melalui mekanisme yang sah, aset tersebut dapat diubah menjadi nilai yang kemudian memberikan kontribusi bagi negara.
Bagi Kejati Kalbar, capaian hari pertama sebesar Rp512.803.000 menjadi langkah awal dalam rangkaian pelaksanaan lelang serentak yang masih berlangsung.
Semangat tersebut dirangkum dalam prinsip:
Dari aset menjadi nilai.
Dari penegakan hukum menjadi pemulihan.
Dari putusan menjadi manfaat nyata.
Itulah semangat recovery is justice yang terus dikawal Kejaksaan Republik Indonesia.
Sumber: Humas Kejati Kalbar
0 Komentar