JAKARTA, — Kejaksaan Agung membuka peluang melakukan pendalaman langsung ke Kalimantan Barat menyusul masuknya laporan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara pengadaan tanah salah satu bank di Kalimantan Barat pada 2015.
Laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada 21 Agustus 2026.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, menyatakan laporan tersebut akan dipelajari dengan mencermati data, dokumen, serta fakta-fakta yang disampaikan oleh pengadu.
Bahkan, tidak tertutup kemungkinan penyidik Jampidsus turun langsung ke Kalimantan Barat apabila hasil telaah awal menunjukkan adanya hal-hal yang perlu didalami di lapangan.
“Kirim surat secara resmi agar dapat petunjuk terkait laporan,” ujar Saiful dalam keterangan yang diterima Suara Pemred, Minggu (23/8).
Saiful menegaskan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan data pengaduan dan fakta perkara yang selama ini telah bergulir di proses hukum.
“Segera kita berikan pernyataan resminya,” imbuh Saiful.
Aduan Soroti Jejak Dana Rp39,8 Miliar
Pengaduan yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung meminta agar dugaan aliran dana dalam perkara pengadaan tanah tersebut ditelusuri secara lebih mendalam.
Pelapor meminta Kejaksaan Agung tidak hanya melihat konstruksi perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus pengadilan, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya fakta lain yang belum terungkap, khususnya mengenai pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Salah satu angka yang menjadi perhatian dalam pengaduan adalah dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp39,866 miliar berdasarkan hasil penghitungan BPKP Perwakilan Kalimantan Barat.
Pelapor juga meminta dilakukan penelusuran transaksi keuangan dan aset apabila ditemukan indikasi yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.
Permintaan tersebut mencakup kemungkinan dilakukannya financial tracing dan asset tracing untuk mengetahui aliran dana, pihak penerima manfaat, serta kemungkinan adanya pemindahan atau penggunaan dana melalui pihak lain.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
Perkara Bermula dari Pengadaan 15 Bidang Tanah
Perkara tersebut bermula dari proses pengadaan 15 bidang tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan kantor pusat salah satu bank di Kalimantan Barat pada 2015.
Total luas tanah yang menjadi objek pengadaan disebut mencapai sekitar 7.883 meter persegi, dengan nilai transaksi sekitar Rp99,1 miliar.
Dalam proses transaksi, Paulus Andy Mursalim tercatat sebagai pihak yang memperoleh kuasa menjual dari sejumlah pemilik tanah.
Nama Ricky Sandy juga muncul dalam proses pengurusan dan penjualan tanah tersebut.
Sementara dari internal bank, sejumlah pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan antara lain Sudirman HMY, Samsir Ismail, dan M. Faridhan.
Dalam perkara tersebut, BPKP Perwakilan Kalimantan Barat menemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp39.866.378.750.
Angka tersebut kemudian menjadi salah satu komponen penting dalam proses penanganan perkara di pengadilan.
Putusan Paulus Andy Mursalim Berujung Bebas
Perjalanan perkara tersebut di pengadilan kemudian menghasilkan putusan yang berbeda terhadap para terdakwa.
Paulus Andy Mursalim sebelumnya divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada 3 September 2025.
Selain pidana penjara, Paulus juga dijatuhi denda Rp500 juta serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sekitar Rp31,47 miliar.
Namun, putusan tersebut kemudian berubah pada tingkat banding.
Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan Paulus Andy Mursalim bebas dari seluruh dakwaan.
Jaksa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut kemudian ditolak melalui Putusan Nomor 2479 K/PID.SUS/2026.
Dengan putusan tersebut, vonis bebas terhadap Paulus Andy Mursalim telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, tiga pejabat bank yang turut diproses, yakni Sudirman HMY, Samsir Ismail dan M. Faridhan, masing-masing tetap dijatuhi pidana empat tahun penjara dan denda Rp250 juta.
Adapun Ricky Sandy dijatuhi pidana dua tahun penjara.
Laporan Bukan Semata Persoalkan Putusan Bebas
Masuknya laporan baru ke Kejaksaan Agung ditegaskan tidak semata-mata untuk mempersoalkan kembali putusan bebas Paulus Andy Mursalim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Fokus pengaduan diarahkan pada kemungkinan adanya fakta lain yang dinilai masih perlu ditelusuri, terutama berkaitan dengan aliran dana, pihak yang diduga memperoleh manfaat serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang belum tersentuh proses hukum sebelumnya.
Pelapor meminta aparat penegak hukum melihat perkara tersebut secara lebih komprehensif apabila memang terdapat indikasi tindak pidana lain yang berdiri sendiri atau fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang yang dapat dibuktikan melalui penelusuran transaksi dan aset.
Jampidsus Diminta Transparan
Respons Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung menjadi perkembangan baru dalam perkara pengadaan tanah yang telah berlangsung cukup lama tersebut.
Pernyataan Saiful Bahri Siregar menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan masyarakat akan dipelajari berdasarkan data dan fakta yang diberikan.
Apabila hasil telaah menemukan indikasi yang cukup, publik tentu berharap aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara profesional dan transparan.
Sebaliknya, apabila setelah dilakukan penelitian tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan secara jelas agar tidak terjadi spekulasi berkepanjangan.
“Akan segera ditindaklanjuti berdasarkan data pengaduan dan fakta kasus yang sudah bergulir cukup lama itu,” kata Saiful.
Publik Menunggu Langkah Kejagung
Perkara pengadaan tanah tersebut kini kembali menjadi perhatian setelah adanya laporan yang meminta penelusuran lebih jauh terhadap aliran dana dan aset.
Pertanyaan utamanya bukan hanya mengenai siapa yang telah dijatuhi hukuman, tetapi juga apakah seluruh rangkaian transaksi dan pihak yang menikmati manfaat dari dana tersebut telah terungkap secara menyeluruh.
Jika memang ditemukan bukti baru mengenai dugaan tindak pidana lain, publik tentu berharap proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Namun, setiap dugaan tetap harus diuji melalui bukti, pemeriksaan, dan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan laporan atau dugaan sebelum terdapat pembuktian yang sah.
Kini perhatian publik tertuju kepada Kejaksaan Agung. Apakah laporan tersebut akan berkembang menjadi pemeriksaan lebih mendalam, termasuk kemungkinan penyidik Jampidsus turun langsung ke Pontianak, atau justru berhenti setelah dilakukan telaah awal?
Jawabannya berada pada proses penanganan laporan dan hasil pendalaman aparat penegak hukum.
Yang jelas, angka dugaan kerugian negara sekitar Rp39,8 miliar, nilai pengadaan sekitar Rp99,1 miliar, serta permintaan penelusuran aliran dana dan aset menjadi bagian penting yang kini diminta untuk kembali ditelaah.
Publik menunggu transparansi Kejaksaan Agung dalam memastikan apakah masih terdapat fakta hukum lain yang belum terungkap dalam perkara pengadaan tanah tersebut.
0 Komentar