JAKARTA — Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau IUP Operasi Produksi (IUP OP) PT QSS di Provinsi Kalimantan Barat.
Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Selasa, 18 Agustus 2026, sebagai bagian dari proses penyidikan perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan PT QSS di Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2017 hingga 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., mengatakan terdapat dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.
Kedua saksi yang diperiksa, yakni:
- AA, selaku Direktur PT BUIL.
- YTSAN, selaku Direktur PT JPP.
Pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dilakukan penyidik untuk menggali informasi yang dianggap berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.
“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang.
Menurutnya, pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam proses penyidikan guna mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola IUP dan/atau IUP OP PT QSS di Provinsi Kalimantan Barat.
Penyidik Kejagung terus mendalami berbagai informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Keterangan para saksi nantinya akan dikaitkan dengan alat bukti serta fakta hukum lainnya yang telah maupun sedang dikumpulkan penyidik.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan perkara tersebut tetap dilakukan secara profesional, independen dan akuntabel.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tegas Anang.
Pemeriksaan dua direktur perusahaan tersebut kembali menunjukkan bahwa penyidik Jampidsus masih terus memperluas pendalaman perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan PT QSS.
Publik kini menantikan sejauh mana penyidikan tersebut mampu mengungkap fakta mengenai tata kelola IUP dan/atau IUP OP PT QSS selama periode 2017–2025, termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti yang sah.
Hingga saat ini, seluruh pihak yang diperiksa maupun disebut dalam perkara tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Fredy Legito
0 Komentar