JAKARTA — Penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat periode 2017–2025 terus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung.
Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali memeriksa dua orang saksi dari perusahaan swasta. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan perkara yang tengah ditangani.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa dua saksi yang memenuhi panggilan penyidik masing-masing berinisial AA, Direktur PT BUIL, dan YTSAN, Direktur PT JPP.
“Kedua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya,” ujar Anang dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Meski demikian, Kejaksaan Agung belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan terhadap kedua direktur tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui keterkaitan para pihak dengan perkara dugaan korupsi tata kelola IUP PT QSS.
Dugaan Tambang di Luar IUP Jadi Sorotan
Perkara ini menjadi perhatian karena penyidikan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perizinan pertambangan, tetapi juga dugaan aktivitas pertambangan bauksit di wilayah yang disebut berada di luar IUP.
PT QSS diduga melakukan aktivitas penambangan bauksit di luar wilayah izin yang dimilikinya, kemudian hasil tambang tersebut diekspor. Dalam proses penyidikan, Kejagung juga mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk penyelenggara negara.
Kejagung sebelumnya telah menetapkan beneficial owner PT QSS, Sudianto alias Aseng alias SDT, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penetapan tersangka menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum yang bersangkutan. Namun, proses pembuktian terhadap seluruh dugaan dan keterlibatan pihak lain tetap harus dilakukan melalui tahapan penyidikan dan proses peradilan.
Penyidikan Masih Bisa Berkembang
Pemeriksaan terhadap dua direktur perusahaan tersebut membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh hubungan antarpihak dalam tata kelola pertambangan PT QSS.
Penyidik dapat menggali berbagai aspek, mulai dari proses perizinan, aktivitas pertambangan, asal-usul dan lokasi material, kegiatan pengangkutan serta ekspor, hingga kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang diduga menyimpang.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Perkara ini menjadi penting bagi Kalimantan Barat karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola perizinan pertambangan. Jika nantinya terbukti terjadi pertambangan di luar wilayah izin atau penyimpangan lainnya yang menimbulkan kerugian negara, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola sumber daya alam daerah.
Kini publik menunggu sejauh mana penyidikan Jampidsus Kejagung akan mengungkap alur perizinan, aktivitas pertambangan, hingga pihak-pihak yang diduga berada di balik perkara PT QSS.
0 Komentar