PONTIANAK, KALBAR — Kasus dugaan peredaran oli palsu atau oli yang tidak sesuai standar di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan publik.
Perkara yang mencuat sejak pertengahan 2025 tersebut kembali mendapat perhatian, terutama setelah tokoh Kalbar Abriansyah, S.H., M.H., turut menyoroti perkembangan penanganan perkara dan mempertanyakan sejauh mana aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang diduga berada di balik mata rantai peredaran oli tersebut.
Kasus ini bermula dari temuan pada 20 Juni 2025 dan kemudian dilaporkan secara resmi ke Polda Kalbar pada 21 Juni 2025.
Sejak awal penanganannya, proses hukum perkara tersebut sempat menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Sorotan terutama berkaitan dengan lamanya proses penanganan serta status hukum sejumlah pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam perkembangan terakhir, muncul pertanyaan publik mengenai tiga nama berinisial FND, CDR dan LUI yang disebut-sebut sebagai pihak yang telah berstatus tersangka namun belum dilakukan penahanan.
Namun, status hukum dan tindakan penahanan terhadap masing-masing pihak tetap perlu dikonfirmasi secara resmi kepada penyidik maupun kejaksaan agar tidak menimbulkan informasi yang keliru.
Perkara EM alias EC Telah Masuk Tahap II
Di sisi lain, Polda Kalbar telah menyelesaikan penyidikan terhadap salah satu tersangka dalam perkara tersebut.
Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa pada 23 Februari 2026.
Selanjutnya, pada 8 Juli 2026, Ditreskrimsus Polda Kalbar melaksanakan tahap II dengan menyerahkan tersangka berinisial EM alias EC beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Mempawah untuk proses hukum selanjutnya.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum terhadap salah satu pihak telah memasuki tahapan berikutnya.
Meski demikian, hal tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai apakah penyidikan telah mengungkap seluruh mata rantai peredaran oli yang diduga tidak sesuai standar.
Sejumlah pihak mendorong aparat penegak hukum tidak berhenti pada pihak yang telah diproses, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran lebih besar apabila memang ditemukan bukti yang cukup.
Publik Minta Seluruh Mata Rantai Diungkap
Tokoh Kalbar Abriansyah, S.H., M.H., turut mempertanyakan perkembangan perkara tersebut.
Menurutnya, apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya pihak lain yang memiliki peran penting dalam pengadaan, distribusi maupun peredaran oli yang diduga tidak sesuai standar, maka seluruh rangkaian tersebut perlu ditelusuri berdasarkan alat bukti yang sah.
Pertanyaan publik bukan semata-mata mengenai siapa yang telah diproses, tetapi juga apakah seluruh mata rantai distribusi telah ditelusuri secara menyeluruh.
Sebab, persoalan oli yang tidak memenuhi standar tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi berdampak kepada konsumen dan pengguna kendaraan.
Dugaan Aktor Lain Harus Dibuktikan
Media juga terus melakukan pengawalan terhadap perkembangan perkara tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Namun, setiap informasi mengenai pihak lain yang diduga terlibat tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, penyebutan nama atau inisial seseorang dalam pemberitaan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana.
Status seseorang sebagai tersangka maupun terdakwa juga tetap harus ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Permohonan Perlindungan Hukum
Sementara itu, Irjen Pol (Purn) Drs. Hudit Wahyudi, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Polda Kalbar, disebut telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Kalbar.
Permohonan tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan, ditujukan untuk mendorong terwujudnya keadilan yang objektif serta meminta agar dugaan jaringan peredaran oli yang tidak memenuhi standar dapat diusut secara tuntas.
Termasuk apabila dalam proses hukum ditemukan adanya aktor intelektual atau pihak lain yang memiliki peran penting, maka hal tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.
Diterapkan UU Perlindungan Konsumen
Dari sisi penegakan hukum, perkara tersebut sebelumnya diterapkan dengan ketentuan mengenai perlindungan konsumen.
Polda Kalbar menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti menunjukkan oli yang diperiksa tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
Perkara tersebut menggunakan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada proses lanjutan di Kejaksaan Negeri Mempawah dan tahapan persidangan nantinya.
Publik berharap seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat dibuka secara terang berdasarkan alat bukti yang sah.
Jika dalam proses persidangan maupun penyidikan ditemukan pihak lain yang secara hukum terbukti bertanggung jawab, masyarakat berharap pihak tersebut juga diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati terhadap setiap pihak yang belum memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Fredy Legito
0 Komentar