Breaking News

Karhutla Meluas 26,7% Wilayah Kalbar — PDAM Pontianak Juga Disorot: Air Berasa Payau, Warga Tuntut Tanggung Jawab & Transparansi


Karhutla Meluas 26,7% Wilayah Kalbar — PDAM Pontianak Juga Disorot: Air Berasa Payau, Warga Tuntut Tanggung Jawab & Transparansi

PONTIANAK — 26 Agustus 2026 — Daftar permasalahan yang menumpuk di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, semakin panjang dan mendesak — mulai dari pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas utama yang tak bisa lagi ditunda penanganannya.


Data mencatat luas wilayah terdampak karhutla mencapai 26,7 persen dari total luas Kalimantan Barat — angka yang sangat mengkhawatirkan dan membuktikan bahwa bencana ini sudah tidak bisa dianggap remeh lagi.


Apresiasi atas Respons Cepat, Tapi Tetap Wajib Dikawal


Di sisi lain, apresiasi patut disampaikan kepada pemerintah yang telah merespons dengan cepat dan tanggap terhadap situasi darurat ini. Jaringan tanggap darurat telah terkoneksi dengan baik, berjalan dari lapisan masyarakat di tingkat paling bawah hingga elemen penanggulangan bencana di atas.


Sinergi ini harus terus dijaga dan diperkuat, karena api di lahan gambut tidak mudah dipadamkan dan sewaktu-waktu bisa kembali berkobar.


Keluhan Tajam Warga: Air PDAM Pontianak Terasa Payau/Asin — Warga Tuntut Penjelasan & Penyelesaian Segera


Namun di tengah keprihatinan akibat kabut asap, muncul masalah baru yang tak kalah mendesak dan menyangkut hajat hidup ribuan warga kota: kualitas air bersih yang disalurkan oleh PDAM Kota Pontianak.


Beberapa hari yang lalu hingga saat berita ini diturunkan, warga di berbagai perumahan dan pemukiman melaporkan perubahan rasa air ledeng yang disalurkan PDAM — menjadi payau, bahkan terasa bercampur asin.

“Air adalah sumber kehidupan. Ini bukan sekadar keluhan, tapi soal hak dasar warga kota. PDAM Pontianak adalah satu-satunya harapan penyaluran air bersih bagi warga perkotaan. Jika yang disalurkan berasa payau dan tidak layak pakai, di mana lagi warga harus berpaling?”

Ini adalah tanggung jawab mutlak PDAM Pontianak. Ada kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sekadar mencari keuntungan. Warga sudah membayar — air bersih bukan barang gratis.


Maka sudah sewajarnya jika warga menuntut kualitas yang sesuai dengan yang dibayarkan dan dijanjikan.


Warga Tuntut: PDAM Wajib Transparan, Jelaskan Penyebab & Solusinya


Warga menuntut pihak PDAM Pontianak untuk:

  • Segera memberikan penjelasan resmi dan terbuka — Apa penyebab air tiba-tiba berubah menjadi payau/asin? Apakah sumber air baku tercemar? Atau ada kerusakan pada sistem pengolahan? Jangan biarkan warga bertanya-tanya dan panik tanpa kejelasan.
  • Segera mengatasi masalah ini — Kembalikan kualitas air seperti semula, layak konsumsi dan aman digunakan.
  • Berpegang pada amanat undang-undang — Kewajiban menyediakan air bersih yang aman dan layak pakai adalah hak warga yang dijamin peraturan, sekaligus kewajiban PDAM yang tidak boleh diabaikan.

⚠️ Jangan Tunda — Dampak Bisa Meluas ke Kesehatan & Ekonomi


Warga memperingatkan: Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Jika dibiarkan, dampaknya bisa jauh lebih besar:


🤒 Risiko kesehatan warga — Air yang tidak jelas kualitasnya dapat memicu penyakit kulit, gatal-gatal, alergi, hingga gangguan pencernaan.


💼 Merugikan pelaku usaha kecil & menengah — Pedagang makanan, warung, industri rumah tangga terpaksa berhenti beroperasi karena air yang tidak steril dan tidak layak pakai. Ini langsung memukul mata pencaharian rakyat kecil.

“Kami tidak meminta hal yang mustahil. Kami hanya meminta air bersih yang layak pakai — seperti yang sudah kami bayar selama ini. Jangan sampai hal sederhana ini justru menjadi sumber masalah baru yang lebih besar di tengah kesulitan yang sudah ada.”

📌 Catatan Redaksi


Intinya: Dua masalah besar — karhutla dan krisis air bersih — sedang melanda Kalbar sekaligus.


Keduanya menyangkut nyawa dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan PDAM wajib bekerja lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih bertanggung jawab.


Warga tidak bisa menunggu lebih lama lagi.


Terkait dengan pemberitaan di atas, sekiranya ada pihak yang merasa dirugikan dalam penulisan ini, Redaksi menyediakan ruang hak jawab secara terbuka dan proporsional.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.