PONTIANAK — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak hanya menyasar masyarakat atau peladang.
Menurutnya, perusahaan yang wilayah konsesinya terbukti mengalami kebakaran juga harus mendapatkan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutarmidji melalui akun Instagram pribadinya, @bang.midji, Kamis (13/8/2026).
157 Perusahaan Pernah Dikenai Sanksi
Sutarmidji mengungkapkan, ketika dirinya masih menjabat Gubernur Kalbar, pemerintah provinsi pernah memberikan sanksi terhadap 157 perusahaan yang dinilai berkaitan dengan persoalan kebakaran lahan.
“Ketika menjabat gubernur, hampir tiap hari saya pantau. Ketika kebakaran lahan beberapa tahun lalu ada 157 perusahaan yang disanksi,” tulisnya.
Menurut Sutarmidji, pemerintah memiliki instrumen untuk menelusuri lokasi kebakaran, termasuk melalui data titik panas dan koordinat yang dapat dipantau melalui Command Center.
Dengan mengetahui koordinat titik kebakaran, pemerintah dapat melakukan penelusuran untuk memastikan apakah lokasi tersebut berada di dalam wilayah konsesi perusahaan atau bukan.
Dari 157 perusahaan yang pernah dikenai sanksi tersebut, Sutarmidji menyebut empat perusahaan diusulkan untuk dicabut izinnya, sedangkan dua perusahaan lainnya diajukan ke pengadilan.
Sementara perusahaan lainnya dikenai sanksi administratif, termasuk kewajiban memiliki tim dan peralatan pemadam kebakaran serta membangun menara pemantau.
Ada Perusahaan Diputus Bersalah
Sutarmidji juga menyebut salah satu perusahaan di Kabupaten Melawi pernah diputus bersalah oleh pengadilan. Putusan tersebut, menurut dia, telah berkekuatan hukum tetap dengan sanksi denda lebih dari Rp900 juta.
“Jadi harus tegas, cuma berani tidak,” katanya.
Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan dapat dilakukan apabila ditemukan bukti dan pelanggaran yang memenuhi ketentuan.
Jangan Hanya Hitung Jumlah Hotspot
Sutarmidji juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat jumlah titik panas atau hotspot sebagai ukuran penanganan karhutla.
Menurutnya, karakteristik setiap titik api perlu dianalisis berdasarkan data pemantauan dan luasan area yang terdampak.
Ia menyebut perbedaan kategori titik panas dapat menggambarkan kondisi kebakaran dengan skala yang berbeda. Karena itu, setiap titik perlu ditelusuri secara spesifik untuk mengetahui lokasi, luasan, serta status lahannya.
“Jadi gampang saja memastikan perusahaan apa dan di mana, karena titik koordinat bisa dilihat dari Command Center di ruang IT Kantor Gubernur,” ujarnya.
Penegakan Hukum Jangan Hanya kepada Peladang
Di sisi lain, Sutarmidji menyinggung persoalan pembakaran lahan oleh masyarakat yang dalam kondisi tertentu berkaitan dengan praktik kearifan lokal.
Ia mengatakan terdapat dasar hukum yang mengatur pembukaan atau pembakaran lahan dengan memperhatikan ketentuan dan batasan tertentu.
Menurutnya, ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69 ayat (2).
Karena itu, ia menilai penanganan karhutla tidak seharusnya hanya diarahkan kepada peladang atau masyarakat kecil.
Pemerintah harus membedakan antara aktivitas masyarakat dalam konteks kearifan lokal yang memenuhi ketentuan dengan tindakan pembakaran yang melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Ketapang Disebut Paling Banyak
Sutarmidji menambahkan, dari 157 perusahaan yang pernah dikenai sanksi ketika dirinya memimpin Kalbar, jumlah terbanyak berada di Kabupaten Ketapang.
Pernyataan tersebut kembali menekankan pentingnya pengawasan terhadap wilayah konsesi, terutama ketika titik kebakaran berada di area yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha.
Namun, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti lapangan, status lahan, serta proses penegakan hukum yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya titik api di sekitar wilayah konsesi.
Ketegasan Pemerintah Jadi Kunci
Sutarmidji menilai persoalan karhutla tidak akan selesai apabila penanganannya hanya berujung pada saling menyalahkan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan.
Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil tindakan terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab.
Masyarakat yang melanggar harus ditindak, perusahaan yang terbukti melanggar juga harus ditindak. Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh langsung dianggap sebagai penyebab kebakaran.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, pengawasan konsesi, penegakan hukum, serta pertanggungjawaban berdasarkan bukti.
Pesan Sutarmidji pada akhirnya mengarah pada satu persoalan utama: seberapa berani pemerintah menindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla, tanpa melihat apakah pelakunya masyarakat maupun perusahaan.
Fredy Legito
0 Komentar