PONTIANAK — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) terus memperketat kualitas pembentukan produk hukum daerah. Kali ini, perhatian diarahkan pada Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Kubu Raya tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran bagi hasil pajak daerah serta retribusi daerah kepada desa.
Dalam proses pengharmonisasian, Kanwil Kemenkum Kalbar menemukan bahwa substansi draf yang diajukan belum sepenuhnya mengakomodasi amanat peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, draf Raperbup tersebut direkomendasikan untuk dikembalikan kepada pemrakarsa agar disempurnakan sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi yang nantinya mengatur hak keuangan desa benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu menjamin tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperbup Kubu Raya tersebut digelar di Ruang Kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalbar di Pontianak, Kamis (27/8/2026).
Regulasi Hak Keuangan Desa Harus Disusun Secara Utuh
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi Tim Kerja 3 Pengharmonisasian.
Forum tersebut dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya, Gunawan Putra, beserta jajaran, perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tingkat provinsi dan kabupaten, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Dalam arahannya, Jonny menegaskan bahwa regulasi yang mengatur hak keuangan desa tidak boleh disusun secara parsial.
Menurutnya, seluruh mekanisme harus dirumuskan secara jelas, mulai dari proses pengalokasian, perhitungan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pengawasan.
Hal tersebut diperlukan agar pemerintah desa memiliki kepastian mengenai hak keuangan yang diterima sekaligus memahami mekanisme pertanggungjawaban dalam penggunaannya.
“Kami mengembalikan draf ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan Raperbup yang mengatur hak keuangan desa ini benar-benar solid secara hukum sejak awal,” ujar Jonny.
Ia menekankan, ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran bagi hasil pajak daerah harus disusun secara lengkap sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
Tujuannya, agar desa-desa di Kabupaten Kubu Raya memperoleh kepastian hukum dan sistem pengelolaan keuangan dapat berjalan secara akuntabel.
Draf Dinilai Belum Sepenuhnya Sesuai Amanat Regulasi
Dalam pembahasan yang dipandu Ferdian Sinaga dari Tim Kerja 3 Pengharmonisasian, dilakukan penelaahan terhadap substansi dan materi muatan Raperbup.
Dari hasil pembahasan, terungkap bahwa draf yang diajukan masih lebih banyak memuat pengaturan mengenai aspek penyaluran.
Sementara itu, aspek pengalokasian yang juga menjadi bagian dari amanat regulasi belum diakomodasi secara utuh dalam materi yang diajukan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa merupakan satu kesatuan dalam pendelegasian yang diamanatkan oleh Pasal 116 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Dengan demikian, regulasi di tingkat kabupaten dinilai harus mampu mengatur kedua aspek tersebut secara komprehensif.
Tidak hanya berbicara mengenai bagaimana dana disalurkan, tetapi juga bagaimana besaran dan mekanisme pengalokasiannya ditetapkan.
Draf Direkomendasikan Dikembalikan untuk Disempurnakan
Atas hasil pembahasan tersebut, forum Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi merekomendasikan agar draf dikembalikan kepada pihak pemrakarsa.
Pengembalian tersebut dimaksudkan agar materi Raperbup dapat diperbaiki, digabungkan, dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa proses harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif.
Lebih dari itu, harmonisasi merupakan proses kontrol kualitas terhadap pembentukan produk hukum daerah.
Setiap regulasi harus diuji kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan norma maupun kekosongan pengaturan di kemudian hari.
Ketelitian sejak tahap perancangan dinilai jauh lebih penting dibandingkan harus memperbaiki regulasi setelah diberlakukan.
Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Jadi Perhatian
Pengaturan mengenai bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah memiliki dampak langsung terhadap keuangan desa.
Karena itu, kejelasan regulasi menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa.
Mekanisme yang jelas akan memberikan kepastian mengenai sumber dana, dasar pengalokasian, proses penyaluran, serta sistem pertanggungjawaban.
Di sisi lain, regulasi yang disusun secara komprehensif juga akan memperkuat prinsip transparansi.
Masyarakat dapat mengetahui bahwa hak-hak keuangan desa dikelola berdasarkan mekanisme hukum yang jelas, bukan melalui kebijakan yang tidak memiliki parameter atau dasar yang terukur.
Aspek pengawasan juga menjadi bagian penting agar dana yang diterima dapat digunakan dan dikelola sesuai ketentuan.
Kemenkum Kalbar Tegaskan Fungsi Pengawalan Produk Hukum Daerah
Proses pengharmonisasian terhadap Raperbup Kubu Raya kembali memperlihatkan peran strategis Kanwil Kemenkum Kalbar dalam pembentukan produk hukum di daerah.
Kanwil Kemenkum tidak hanya berperan dalam memberikan masukan terhadap redaksional atau teknik penyusunan peraturan.
Lebih jauh, proses tersebut memastikan sebuah rancangan regulasi memiliki kesesuaian secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan persoalan hukum ketika diterapkan.
Produk hukum daerah yang disusun secara terburu-buru atau tidak lengkap berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
Mulai dari perbedaan penafsiran, kesulitan dalam pelaksanaan, hingga potensi munculnya sengketa administrasi.
Karena itu, pengembalian draf untuk disempurnakan dipandang sebagai langkah preventif agar persoalan hukum dapat dicegah sejak awal.
Desa Berhak Mendapat Kepastian
Bagi desa-desa di Kabupaten Kubu Raya, regulasi ini memiliki arti penting.
Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari sumber keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.
Kepastian mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran menjadi hal yang sangat diperlukan.
Desa membutuhkan aturan yang jelas mengenai bagaimana hak keuangan tersebut dihitung, kapan disalurkan, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya.
Karena itu, penyempurnaan Raperbup bukan sekadar persoalan perubahan judul atau penambahan pasal.
Substansi yang lengkap akan menentukan kualitas implementasi kebijakan di lapangan.
Jangan Sampai Regulasi Baru Justru Menimbulkan Masalah
Penyusunan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah pada akhirnya harus menjawab kebutuhan nyata dalam pemerintahan.
Regulasi dibuat untuk memberikan kepastian dan menyelesaikan persoalan, bukan justru menciptakan persoalan baru.
Karena itu, setiap materi muatan harus disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasiannya.
Ketika terdapat bagian yang belum lengkap, penyempurnaan menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.
Kanwil Kemenkum Kalbar melalui proses harmonisasi menegaskan pentingnya prinsip tersebut.
Regulasi yang menyangkut hak keuangan desa harus benar-benar matang sebelum diberlakukan.
Dengan penyempurnaan yang dilakukan sejak awal, diharapkan Raperbup Kubu Raya nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dalam mengatur tata cara pengalokasian dan penyaluran bagi hasil pajak daerah serta retribusi daerah kepada desa.
Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh proses tersebut adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan berdasarkan aturan yang jelas, keuangan desa dikelola secara akuntabel, dan hak desa memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.
Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan, ketelitian dalam pembentukan regulasi bukan untuk memperlambat pembangunan kebijakan, melainkan memastikan setiap aturan yang lahir benar-benar siap diterapkan dan tidak meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari.
Fredy Legito
0 Komentar