PONTIANAK, KALBAR — Dugaan pelanggaran Hak Cipta terkait karya “Webtoon” di Kota Pontianak mulai memasuki tahap penyelidikan. Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual melakukan kegiatan penyelidikan atau Wasmatlitrik di wilayah Kota Pontianak.
Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai Selasa hingga Jumat, 18–21 Agustus 2026, dengan pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Penyelidikan dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana Hak Cipta yang sebelumnya telah diterima oleh Direktorat Penegakan Hukum DJKI.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran terhadap karya yang dilindungi Hak Cipta tidak hanya menjadi persoalan perdata, tetapi dalam kondisi tertentu dapat masuk ke ranah pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berawal dari Laporan Pengaduan
Kegiatan penyelidikan ini berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor HKI.7.KI.08.01-01.01.39-LP 2025 tanggal 5 November 2025 serta Surat Perintah Wasmatlitrik tanggal 10 November 2025.
Dugaan pelanggaran tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 113 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Dalam prosesnya, PPNS Kekayaan Intelektual DJKI melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
Tahap penyelidikan menjadi penting untuk memastikan fakta yang terjadi di lapangan, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan serta menilai apakah terdapat unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
DJKI Koordinasi dengan Kanwil Kemenkum Kalbar
Sebelum turun melakukan penyelidikan, Ketua Tim Kerja DJKI Sandro Manurung bersama PPNS KI DJKI Sunarwati Pangabean dan tim Direktorat Penegakan Hukum DJKI terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan maksud, tujuan serta rencana kegiatan penyelidikan di Kota Pontianak.
Direktorat Penegakan Hukum DJKI kemudian meminta dukungan personel dari Kanwil Kemenkum Kalbar.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum selanjutnya menugaskan PPNS Kekayaan Intelektual Bidang Pelayanan KI, Herry Hermawan, untuk mendampingi tim DJKI selama kegiatan berlangsung.
Pendampingan tersebut dinilai penting karena jajaran Kanwil memiliki pemahaman terhadap karakteristik wilayah dan kondisi daerah yang menjadi lokasi penyelidikan.
Kanwil Tegaskan Penyelidikan Harus Profesional dan Objektif
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap proses penyelidikan yang dilakukan PPNS DJKI.
Menurutnya, keterlibatan Kanwil merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.
“Dukungan ini merupakan wujud komitmen Kantor Wilayah dalam memperkuat sinergi dan koordinasi dengan DJKI dalam upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual,” ujar Jonny.
Ia menekankan agar proses penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Termasuk dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Kekayaan Intelektual.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran Hak Cipta harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh melalui prosedur hukum, bukan semata-mata berdasarkan tuduhan atau persepsi pihak tertentu.
PPNS KI Kalbar Turut Dampingi Tim DJKI
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Farida Wahid, mengatakan penugasan PPNS Kekayaan Intelektual dari Kanwil merupakan langkah strategis untuk membantu kelancaran kegiatan di lapangan.
Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik wilayah Kalimantan Barat dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan penyelidikan.
“Kehadiran PPNS KI dari Kantor Wilayah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan,” ujar Farida.
Ia berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Sengketa Hak Cipta Tak Hanya Berujung pada Proses Hukum
Selain mendampingi proses penyelidikan, Kanwil Kemenkum Kalbar juga menyiapkan langkah lanjutan melalui mekanisme penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, PPNS KI Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus mendampingi tim DJKI selama proses Wasmatlitrik di Kota Pontianak.
Kanwil juga akan mengoptimalkan peran Mediator Kekayaan Intelektual apabila mekanisme mediasi dapat ditempuh setelah proses penyelidikan selesai.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan Hak Cipta dapat dilakukan melalui beberapa jalur sesuai kondisi perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun apabila hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan tindak pidana dan terpenuhi unsur serta bukti yang dipersyaratkan, proses hukum dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penegakan Hak Cipta Jadi Perhatian di Kalbar
Kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta ini sekaligus menjadi pengingat bahwa karya kreatif dan kekayaan intelektual memiliki perlindungan hukum.
Di tengah perkembangan industri digital, termasuk meningkatnya penggunaan dan penyebaran karya melalui platform internet, perlindungan terhadap pencipta dan pemegang Hak Cipta menjadi semakin penting.
Penggunaan, penggandaan, pendistribusian atau bentuk pemanfaatan suatu karya tanpa hak dapat menimbulkan persoalan hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, proses penyelidikan yang dilakukan DJKI bersama Kanwil Kemenkum Kalbar diharapkan dapat mengungkap persoalan secara terang berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh.
Kanwil Kemenkum Kalbar juga akan terus memperkuat koordinasi dengan DJKI, Kepolisian RI dan pemangku kepentingan terkait guna mendukung penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Kalimantan Barat.
Hingga proses penyelidikan berlangsung, belum terdapat kesimpulan akhir mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran Hak Cipta tersebut. Penentuan lebih lanjut akan bergantung pada hasil Wasmatlitrik dan proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Sumber: Humas Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
0 Komentar