PONTIANAK — Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan terhadap pemerintah pusat menjadi sorotan setelah video yang memuat pernyataannya beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, Krisantus menyampaikan peringatan keras agar pemerintah pusat tidak mengabaikan persoalan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.
“Jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh-Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini,” ujar Krisantus dalam video tersebut.
Pernyataan itu langsung mengundang perhatian karena menyebut Papua dan Aceh, dua wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait persoalan hubungan pusat dan daerah.
Namun, pernyataan Krisantus perlu dibaca secara utuh. Ia tidak secara eksplisit menyatakan Kalimantan Barat akan memisahkan diri dari Indonesia. Pernyataan tersebut lebih merupakan peringatan mengenai potensi munculnya persoalan serius apabila ketidakadilan sosial dan ketimpangan pembangunan terus dibiarkan.
“Kita Mati di Lumbung Padi”
Krisantus menyoroti besarnya kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan Barat. Menurutnya, daerah tersebut memiliki berbagai sumber daya mineral dan potensi ekonomi, mulai dari emas, bauksit, pasir kuarsa, pasir silika, bijih besi hingga batu bara.
Selain sumber daya mineral, Kalimantan Barat juga memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan dan sumber daya lahan.
Namun, besarnya potensi tersebut menurut Krisantus belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Kita mati di lumbung padi,” kata Krisantus.
Ungkapan tersebut menggambarkan kritik terhadap kondisi ketika sebuah daerah memiliki sumber daya melimpah, tetapi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomi dari kekayaan tersebut.
Kekayaan Alam dan Keadilan untuk Daerah
Persoalan pembagian manfaat sumber daya alam memang menjadi salah satu isu penting dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Daerah penghasil tentu memiliki harapan agar aktivitas investasi dan eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, baik melalui peningkatan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan masyarakat maupun penguatan ekonomi lokal.
Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya alam berdasarkan kerangka hukum nasional.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan sekadar menarik investasi, tetapi memastikan investasi tersebut menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan masyarakat dan daerah penghasil.
Jika masyarakat hanya melihat kekayaan alam diambil sementara persoalan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesempatan ekonomi masih belum tertangani secara optimal, maka rasa ketidakadilan berpotensi semakin kuat.
Bukan Sekadar Ancaman, tetapi Alarm Politik
Pernyataan Wakil Gubernur Kalbar tersebut semestinya tidak langsung diterjemahkan sebagai ancaman pemisahan diri.
Justru, pernyataan itu dapat dibaca sebagai alarm politik dari daerah kepada pemerintah pusat agar persoalan ketimpangan tidak dianggap sebagai masalah biasa.
Menyebut Papua dan Aceh tentu memiliki bobot politik yang besar. Karena itu, pemerintah pusat perlu merespons pernyataan tersebut secara serius, bukan dengan memperbesar polemik, melainkan dengan membuka ruang komunikasi dan membahas substansi persoalan yang disampaikan.
Pemerintah pusat perlu menjawab pertanyaan mendasar: seberapa besar manfaat kekayaan alam Kalimantan Barat yang benar-benar kembali kepada masyarakat dan daerah?
Pusat Jangan Hanya Mendengar Saat Memanas
Kalimantan Barat bukan hanya daerah yang memiliki sumber daya alam. Kalbar juga merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki posisi penting dalam konektivitas serta perekonomian kawasan.
Karena itu, pembangunan Kalimantan Barat seharusnya ditempatkan dalam kerangka pembangunan strategis nasional.
Kritik dari pemerintah daerah tidak semestinya selalu dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat. Kritik dapat menjadi bahan evaluasi apabila disampaikan dalam koridor konstitusional dan bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Yang harus dihindari adalah ketika ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap negara karena merasa pembangunan dan pengelolaan kekayaan alam tidak memberikan manfaat yang adil.
Bola Kini di Tangan Pemerintah Pusat
Pernyataan Krisantus pada akhirnya memberikan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Apakah kritik tersebut akan dijawab dengan kebijakan konkret untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat?
Atau justru berhenti sebagai polemik politik di media sosial?
Masyarakat Kalbar tentu tidak membutuhkan perdebatan yang semakin panas. Yang dibutuhkan adalah keadilan pembangunan, kepastian investasi, perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manfaat nyata dari kekayaan alam daerah.
Kalimantan Barat memiliki kekayaan yang besar. Karena itu, persoalannya bukan apakah daerah ini kaya atau tidak.
Persoalan yang jauh lebih penting adalah siapa yang menikmati kekayaan tersebut dan seberapa besar manfaatnya kembali kepada masyarakat Kalimantan Barat.
Pernyataan Wakil Gubernur Kalbar tersebut semestinya menjadi momentum bagi Jakarta untuk mendengar lebih serius suara daerah.
Sebab, ketika masyarakat merasa pembangunan tidak adil, ketidakpuasan dapat menjadi bara. Pemerintah pusat jangan menunggu bara itu membesar sebelum memilih untuk mendengar.
0 Komentar